OSS RBA, NIB & PERIZINAN BERUSAHA

Apa yang Harus Dilakukan Jika Sertifikat Standar Belum Terbit?

Mengurus perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) tidak selalu berjalan sesuai harapan. Salah satu kendala yang dapat dialami pelaku usaha adalah sertifikat standar belum terbit meskipun data perusahaan dan dokumen persyaratan sudah disampaikan. Kondisi ini dapat menghambat persiapan operasional, proses kerja sama, hingga rencana komersialisasi kegiatan usaha.

  • Maura
  • 7 menit baca
Namun, keterlambatan penerbitan tidak selalu berarti permohonan ditolak. Ada beberapa kemungkinan penyebab, mulai dari ketidaksesuaian data, dokumen yang belum lengkap, pemenuhan standar teknis yang belum selesai, hingga proses pemeriksaan oleh instansi berwenang. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu melakukan pemeriksaan status sertifikat standar dan menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai.

Memahami Proses Penerbitan Sertifikat Standar di OSS
Sertifikat standar merupakan salah satu bentuk perizinan berusaha berbasis risiko yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Kewajiban memilikinya bergantung pada tingkat risiko, KBLI, dan ketentuan sektoral yang berlaku.

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sertifikat standar terutama berkaitan dengan kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan menengah tinggi, dengan mekanisme penerbitan yang berbeda.

Tahapan Pengajuan Sertifikat Standar
Secara umum, proses pengurusan sertifikat standar meliputi beberapa tahapan:
  1. Pelaku usaha memasukkan data perusahaan dan kegiatan usaha melalui OSS.
  2. Pelaku usaha memastikan KBLI dan tingkat risiko kegiatan usaha sudah sesuai.
  3. Pelaku usaha melengkapi persyaratan serta menyampaikan pernyataan pemenuhan standar sesuai mekanisme yang berlaku.
  4. Sistem OSS memproses permohonan dan menerbitkan dokumen sesuai ketentuan tingkat risiko.
  5. Jika diperlukan verifikasi, pemenuhan standar diteruskan kepada instansi berwenang untuk diperiksa.
  6. Setelah persyaratan dinyatakan terpenuhi, status sertifikat standar diperbarui sesuai hasil verifikasi.
Untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi, Pasal 222 dan Pasal 223 PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur bahwa OSS menerbitkan sertifikat standar dengan tanda belum terverifikasi setelah pelaku usaha menyampaikan pernyataan kesanggupan. Setelah standar dipenuhi dan diverifikasi, sertifikat dapat memperoleh status terverifikasi.

Perbedaan Sertifikat Belum Terbit dan Belum Terverifikasi
Kedua kondisi ini perlu dibedakan karena membutuhkan tindak lanjut yang berbeda.
  • Sertifikat standar belum terbit: dokumen sertifikat belum tersedia atau belum berhasil diterbitkan melalui OSS. Pelaku usaha perlu memeriksa tahapan permohonan dan persyaratan penerbitannya.
  • Sertifikat standar belum terverifikasi: dokumen sudah diterbitkan, tetapi pemenuhan standar usaha masih harus diperiksa oleh instansi berwenang.
Dengan memahami perbedaan tersebut, perusahaan dapat menghindari kesalahan dalam menentukan langkah penyelesaian.

Penyebab Sertifikat Standar Tertunda
Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan proses penerbitan sertifikat standar mengalami keterlambatan.

1. Ketidaksesuaian Data dan KBLI
Salah satu penyebab yang perlu diperiksa adalah ketidaksesuaian data kegiatan usaha dengan KBLI yang didaftarkan.
Misalnya, perusahaan menjalankan kegiatan produksi, tetapi KBLI yang dipilih justru menggambarkan kegiatan perdagangan. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi klasifikasi risiko dan persyaratan perizinan. Selain KBLI, periksa pula kesesuaian nama perusahaan, alamat, data penanggung jawab, serta informasi lokasi kegiatan usaha.

2. Dokumen Persyaratan Belum Lengkap
Penerbitan sertifikat standar dapat tertunda apabila terdapat dokumen yang belum disampaikan atau belum sesuai dengan ketentuan.

Contohnya meliputi:
  • Dokumen lingkungan yang dipersyaratkan.
  • Bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi usaha.
  • Dokumen teknis bangunan dan fasilitas.
  • Sertifikat kompetensi tenaga kerja jika diwajibkan.
  • Dokumen pendukung pemenuhan standar sektoral.
  • Data perusahaan yang belum konsisten dengan dokumen legal.
Karena persyaratan setiap bidang usaha berbeda, perusahaan perlu memeriksa daftar persyaratan berdasarkan KBLI dan tingkat risiko masing-masing.

3. Pemenuhan Standar Teknis Belum Sesuai
Dalam beberapa sektor, pelaku usaha harus memenuhi standar teknis tertentu sebelum memperoleh persetujuan. Persyaratan tersebut dapat berkaitan dengan fasilitas produksi, kapasitas operasional, keselamatan kerja, kualitas produk, kompetensi tenaga kerja, maupun standar lingkungan. Jika kondisi aktual belum sesuai, perusahaan perlu melakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan atau melanjutkan proses verifikasi.

4. Proses Verifikasi Instansi Belum Selesai
Keterlambatan juga dapat terjadi ketika permohonan sudah diteruskan melalui OSS, tetapi instansi yang berwenang belum menyampaikan hasil pemeriksaan. Dalam mekanisme PP Nomor 28 Tahun 2025, verifikasi dapat dilakukan oleh kementerian atau lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, maupun instansi pengelola kawasan sesuai kewenangannya. Artinya, tidak semua proses penerbitan sepenuhnya berada dalam kendali pelaku usaha. Perusahaan perlu mengetahui instansi yang menangani permohonan agar tindak lanjut dapat dilakukan secara tepat.

Cara Melakukan Pemeriksaan Status Sertifikat Standar
Sebelum mengambil tindakan, pastikan terlebih dahulu posisi permohonan melalui sistem OSS.

1. Memeriksa Akun dan Riwayat Permohonan OSS
Gunakan akun OSS yang terdaftar atas nama pelaku usaha, kemudian periksa informasi perizinan berusaha dan riwayat pengajuan.

Beberapa informasi yang perlu diperhatikan meliputi:
  • Status permohonan perizinan.
  • Ketersediaan NIB dan sertifikat standar.
  • Status pemenuhan persyaratan.
  • Riwayat penyampaian dokumen.
  • Notifikasi atau catatan perbaikan dari instansi berwenang.
  • Informasi proses verifikasi jika tersedia.
Pastikan pemeriksaan dilakukan pada kegiatan usaha dan KBLI yang benar. Perusahaan yang memiliki beberapa kegiatan usaha mungkin mempunyai status perizinan yang berbeda untuk setiap kegiatan.

2. Mengidentifikasi Notifikasi dan Kendala Permohonan
Setelah membuka informasi permohonan, periksa apakah terdapat catatan kekurangan dokumen, ketidaksesuaian data, atau permintaan perbaikan.

Jika tidak ada notifikasi, tetapi sertifikat belum tersedia, dokumentasikan kondisi tersebut. Catat nomor permohonan, tanggal pengajuan, KBLI, dan tahapan terakhir yang tercatat.

Informasi ini akan membantu ketika perusahaan perlu meminta klarifikasi kepada petugas OSS atau instansi teknis.

Langkah Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Standar
Setelah mengetahui penyebab keterlambatan, perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan berikut.

1. Memperbaiki Data dan Melengkapi Dokumen
Jika ditemukan kekurangan administratif, segera lakukan perbaikan sesuai catatan pada sistem. Pastikan data yang diperbaiki konsisten dengan akta perusahaan, NIB, dokumen perpajakan, serta dokumen pendukung lainnya apabila relevan. Untuk persyaratan teknis, periksa kembali apakah dokumen yang disampaikan sudah sesuai format, masih berlaku, dan menggambarkan kondisi aktual kegiatan usaha.

2. Menindaklanjuti Proses Verifikasi
Jika seluruh dokumen telah disampaikan dan permohonan masih menunggu pemeriksaan, perusahaan dapat menghubungi instansi yang berwenang.

Sampaikan informasi secara jelas, seperti:
  • Nama dan NIB perusahaan.
  • KBLI kegiatan usaha.
  • Nomor atau identitas permohonan.
  • Tanggal penyampaian pemenuhan standar.
  • Status terakhir pada OSS.
  • Kendala yang ingin diklarifikasi.
Mintalah informasi mengenai tahapan pemeriksaan dan apakah masih terdapat persyaratan yang perlu dipenuhi.

3. Melakukan Eskalasi kepada Instansi Berwenang
Apabila tidak terdapat perkembangan setelah tindak lanjut dilakukan, perusahaan dapat menggunakan kanal bantuan resmi OSS atau menyampaikan pengaduan melalui saluran pelayanan instansi yang menangani perizinan tersebut. Sertakan bukti pengajuan, tangkapan layar status, dan riwayat komunikasi agar kendala dapat ditelusuri.

Jika permasalahan berkaitan dengan interpretasi standar teknis atau persyaratan sektoral, konsultasikan pula dengan tenaga profesional yang memahami bidang usaha terkait.

Apakah Kegiatan Usaha Boleh Berjalan Sebelum Sertifikat Terbit?
Jawabannya bergantung pada tingkat risiko dan status perizinan kegiatan usaha. Untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi, Pasal 132 ayat (5) dan ayat (6) PP Nomor 28 Tahun 2025 membedakan fungsi sertifikat standar belum terverifikasi dan sertifikat yang sudah terverifikasi.

Sertifikat yang belum terverifikasi menjadi dasar untuk melakukan persiapan kegiatan usaha. Sementara itu, NIB bersama sertifikat standar terverifikasi menjadi perizinan berusaha untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial. Dengan demikian, perusahaan tidak boleh menganggap sertifikat yang belum terverifikasi sebagai izin untuk langsung menjalankan seluruh aktivitas operasional dan komersial. Untuk tingkat risiko lainnya, periksa persyaratan perizinan yang berlaku berdasarkan KBLI dan ketentuan sektoral. Jangan hanya mengandalkan keberadaan NIB untuk menyimpulkan bahwa seluruh kegiatan usaha sudah dapat dijalankan.

Cara Mencegah Keterlambatan Penerbitan Sertifikat Standar
Agar proses pengurusan berikutnya lebih lancar, perusahaan sebaiknya melakukan persiapan sebelum mengajukan permohonan.

Beberapa langkah yang dapat diterapkan adalah:
  1. Memastikan KBLI sesuai: pilih klasifikasi kegiatan usaha yang benar dan sesuai aktivitas perusahaan.
  2. Membuat daftar persyaratan: identifikasi dokumen administratif dan teknis sebelum memulai pengajuan.
  3. Memeriksa konsistensi data: samakan informasi perusahaan pada dokumen legal dan sistem OSS.
  4. Menyiapkan bukti pemenuhan standar: pastikan fasilitas, tenaga kerja, dan persyaratan teknis telah sesuai.
  5. Memantau status permohonan: lakukan pemeriksaan berkala dan segera tanggapi notifikasi.
  6. Menyimpan bukti pengajuan: arsipkan dokumen dan riwayat komunikasi untuk memudahkan penelusuran.
Perusahaan juga dapat menunjuk penanggung jawab perizinan agar proses pengajuan, pemenuhan persyaratan, dan tindak lanjut tidak terabaikan.

Sertifikat standar belum terbit tidak selalu berarti permohonan perizinan ditolak. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian data, kekurangan dokumen, standar teknis yang belum terpenuhi, atau proses pemeriksaan instansi yang masih berlangsung.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa status permohonan melalui OSS dan mengidentifikasi kendala yang tercatat. Setelah itu, perusahaan dapat memperbaiki dokumen, melengkapi persyaratan, menghubungi instansi berwenang, atau melakukan eskalasi melalui kanal pengaduan resmi.

Dengan pemeriksaan yang sistematis dan tindak lanjut yang tepat, pelaku usaha dapat mengurangi hambatan penerbitan sertifikat standar serta memastikan kegiatan bisnis berjalan sesuai ketentuan perizinan yang berlaku.

Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
Konsultasi Perizinan

Bingung mulai dari mana? Biar kami bantu urus perizinan usaha Anda.

Tim kami siap membantu mulai dari pendirian badan usaha, NIB, hingga perizinan khusus sesuai bidang usaha Anda.

  • Konsultasi awal gratis
  • Proses transparan
  • Dikerjakan tim berpengalaman
Konsultasi via WhatsApp Hubungi Kami

Tim kami siap memberikan respon cepat untuk Anda

Copyright © 2026, Perizinan Indonesia