IMIGRASI: KITAS & VISA INVESTOR/PEKERJA

Apa yang Terjadi pada KITAS saat Pekerja Asing Berganti Jabatan?

Perubahan jabatan pekerja asing KITAS perlu diperhatikan karena posisi yang dijalankan oleh tenaga kerja asing berkaitan dengan dokumen ketenagakerjaan dan izin tinggal di Indonesia. Ketika seorang pekerja asing memperoleh promosi, berpindah posisi, atau mendapatkan tanggung jawab baru, perusahaan tidak cukup hanya memperbarui struktur organisasi dan perjanjian kerja. Perubahan tersebut perlu diperiksa dari sisi ketentuan penggunaan tenaga kerja asing dan keimigrasian agar kegiatan pekerjaannya tetap sesuai dengan persetujuan yang berlaku.

  • Talita
  • 6 menit baca
Apakah KITAS Harus Diurus Ulang saat Jabatan Berubah?

Pergantian jabatan tidak selalu mengharuskan pekerja asing mengajukan KITAS baru dari awal. Dalam ketentuan keimigrasian, terdapat mekanisme yang disebut alih jabatan untuk menyesuaikan data atau kedudukan pekerja asing dalam izin tinggalnya.

Pasal 201 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal mengatur bahwa pengajuan alih jabatan tidak menyebabkan penerbitan izin tinggal baru, melainkan meneruskan izin tinggal yang telah dimiliki. Artinya, perubahan jabatan dapat diproses melalui mekanisme penyesuaian tanpa harus selalu memulai pengurusan izin tinggal dari tahap awal. 

Namun, ketentuan tersebut bukan berarti pekerja asing dapat langsung menjalankan posisi baru tanpa proses administrasi. Pengajuan alih jabatan tetap memerlukan persetujuan dari pejabat imigrasi yang berwenang.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan apakah perubahan yang terjadi termasuk alih jabatan yang memerlukan persetujuan keimigrasian atau hanya penyesuaian internal yang tidak mengubah kedudukan maupun kegiatan pekerja asing.

Hubungan Perubahan Jabatan dengan Dokumen Ketenagakerjaan

KITAS merupakan izin tinggal terbatas, sedangkan penggunaan tenaga kerja asing juga memiliki ketentuan tersendiri di bidang ketenagakerjaan. Salah satu dokumen penting dalam proses tersebut adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

RPTKA memuat informasi mengenai penggunaan tenaga kerja asing, termasuk jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan. Informasi jabatan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam proses persetujuan penggunaan TKA. 


Ketika pekerja asing berpindah posisi, perusahaan perlu memeriksa apakah jabatan barunya masih sesuai dengan dokumen ketenagakerjaan yang telah disetujui. Pemeriksaan ini penting karena perusahaan tidak boleh mempekerjakan TKA pada jabatan yang tidak sesuai dengan pengesahan RPTKA. Larangan tersebut juga tercantum dalam ketentuan sanksi administratif Permenaker Nomor 8 Tahun 2021. 


Perbedaan penyesuaian jabatan dan perubahan data internal

Tidak semua perubahan nama posisi memiliki dampak administratif yang sama. Sebagai contoh, perusahaan mungkin hanya mengubah penyebutan jabatan dari Senior Engineer menjadi Lead Engineer, sementara tugas, kedudukan, dan ruang lingkup pekerjaannya tetap sama.

Kondisi tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen yang telah disetujui, bukan hanya berdasarkan nama jabatan baru. Sebaliknya, apabila pekerja asing berpindah dari posisi teknis menjadi direktur operasional dengan tanggung jawab dan kedudukan berbeda, perusahaan perlu menilai kebutuhan pengajuan alih jabatan dan penyesuaian dokumen ketenagakerjaan.

Dengan demikian, perubahan jabatan tidak cukup dinilai dari istilah yang digunakan perusahaan. Ruang lingkup pekerjaan dan kedudukan pekerja asing juga perlu diperhatikan.

Dokumen yang Diperlukan untuk Pengajuan Alih Jabatan

Dokumen alih jabatan digunakan untuk membuktikan identitas pekerja asing sekaligus menjelaskan kedudukan barunya. Berdasarkan Pasal 201 Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023, permohonan alih jabatan diajukan melalui aplikasi dengan melampirkan:

  • Paspor yang sah dan masih berlaku.

  • Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang dimiliki.

  • Dokumen yang menerangkan kedudukan orang asing atas jabatan tertentu yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

Dokumen yang menerangkan kedudukan atau jabatan baru menjadi bagian penting dalam permohonan alih jabatan. 


Dalam praktiknya, perusahaan juga perlu menyiapkan dokumen pendukung internal agar informasi yang disampaikan konsisten. Dokumen tersebut dapat berupa surat keputusan perubahan jabatan, surat penugasan, pembaruan perjanjian kerja, atau struktur organisasi terbaru apabila relevan dengan kebutuhan pemeriksaan.

Perlu diperhatikan bahwa dokumen internal perusahaan tidak otomatis menggantikan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi berwenang. Persyaratan tambahan juga dapat bergantung pada jenis jabatan, kegiatan, dan ketentuan layanan yang berlaku.

Tahapan Penyesuaian Izin Tinggal karena Perubahan Jabatan

Penyesuaian izin tinggal perlu dilakukan secara terkoordinasi agar perubahan jabatan tercatat dengan benar. Secara umum, perusahaan dan pekerja asing dapat memperhatikan tahapan berikut.

Memeriksa jabatan baru dan dokumen ketenagakerjaan

Langkah pertama adalah membandingkan jabatan lama dengan posisi yang akan ditempati. Perusahaan perlu memeriksa tugas, tanggung jawab, kedudukan dalam struktur organisasi, serta kesesuaiannya dengan dokumen penggunaan TKA.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, perusahaan perlu memastikan penyesuaian ketenagakerjaan yang harus diselesaikan sebelum pekerja menjalankan tanggung jawab baru.

Menyiapkan dokumen pendukung

Setelah kebutuhan penyesuaian diketahui, perusahaan menyiapkan paspor, izin tinggal yang masih berlaku, dan dokumen resmi yang menerangkan jabatan baru. Dokumen internal seperti surat keputusan promosi atau penugasan dapat disiapkan sebagai pendukung.

Pada tahap ini, bagian HR atau pengelola tenaga kerja asing sebaiknya memeriksa kembali kesesuaian nama, nomor paspor, identitas perusahaan, dan informasi jabatan.

Mengajukan permohonan alih jabatan

Permohonan alih jabatan diajukan oleh orang asing, penjamin, atau penanggung jawab melalui aplikasi keimigrasian. Setelah dokumen disampaikan, permohonan akan melalui pemeriksaan dan persetujuan pejabat yang berwenang.

Pasal 201 mengatur bahwa proses penyelesaian permohonan alih jabatan dilakukan setelah persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Ketentuan tersebut juga mencakup verifikasi pembayaran biaya keimigrasian sesuai peraturan yang berlaku. 


Memastikan hasil persetujuan telah diterbitkan

Setelah permohonan disetujui, perusahaan dan pekerja asing perlu memastikan dokumen izin tinggal virtual telah diterbitkan serta memeriksa informasi yang tercantum di dalamnya.

Jangan hanya mengandalkan bukti bahwa permohonan sudah dikirimkan. Perusahaan perlu memastikan hasil persetujuan benar-benar terbit dan data jabatan telah sesuai dengan dokumen pendukung.

Risiko Jika Perubahan Jabatan Tidak Dilaporkan

Mengabaikan perubahan jabatan dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilakukan pekerja asing dan dokumen yang menjadi dasar penggunaan serta izin tinggalnya.

Salah satu risiko di bidang ketenagakerjaan adalah pekerja asing menjalankan jabatan yang tidak sesuai dengan pengesahan RPTKA. Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 mencantumkan penggunaan TKA yang tidak sesuai dengan pengesahan RPTKA sebagai salah satu pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif. 


Dari sisi keimigrasian, tidak diselesaikannya proses alih jabatan dapat menyebabkan data izin tinggal tidak mencerminkan kedudukan pekerja asing yang sebenarnya. Hal ini berpotensi menimbulkan kendala ketika dilakukan pemeriksaan dokumen atau pengurusan layanan keimigrasian berikutnya.

Risiko tersebut tidak berarti setiap perubahan jabatan otomatis membatalkan KITAS. Dampaknya bergantung pada jenis perubahan, kesesuaian dokumen, dan hasil pemeriksaan instansi yang berwenang.

Hal yang Perlu Diperiksa Perusahaan Sebelum Mengajukan Perubahan

Agar proses berjalan lebih tertib, perusahaan perlu melakukan koordinasi perubahan posisi tenaga kerja asing sebelum tanggal efektif jabatan baru. Beberapa hal yang sebaiknya diperiksa meliputi:

  • Kesesuaian jabatan: Pastikan posisi baru sesuai dengan ketentuan penggunaan TKA dan dokumen yang telah disetujui.

  • Status izin tinggal: Periksa jenis, masa berlaku, serta data pada ITAS atau ITAP pekerja asing.

  • Dokumen perusahaan: Pastikan surat keputusan, surat penugasan, perjanjian kerja, dan struktur organisasi menunjukkan informasi yang konsisten.

  • Kebutuhan alih jabatan: Tentukan apakah perubahan tersebut memerlukan pengajuan alih jabatan berdasarkan ketentuan keimigrasian.

  • Waktu pengajuan: Susun jadwal administrasi agar proses penyesuaian tidak tertunda setelah perubahan jabatan diberlakukan.

  • Koordinasi antarbagian: Libatkan HR, bagian legal, pengelola perizinan, dan penjamin agar tidak ada dokumen yang terlewat.

Pemeriksaan ini membantu perusahaan menghindari perbedaan informasi antara dokumen ketenagakerjaan, data keimigrasian, dan kondisi pekerjaan yang sebenarnya.

Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
Konsultasi Perizinan

Bingung mulai dari mana? Biar kami bantu urus perizinan usaha Anda.

Tim kami siap membantu mulai dari pendirian badan usaha, NIB, hingga perizinan khusus sesuai bidang usaha Anda.

  • Konsultasi awal gratis
  • Proses transparan
  • Dikerjakan tim berpengalaman
Konsultasi via WhatsApp Hubungi Kami

Tim kami siap memberikan respon cepat untuk Anda

Copyright © 2026, Perizinan Indonesia