BADAN USAHA, PT PMA/PMDN & KBLI

Cara Menambah Bidang Usaha pada Perusahaan Berjalan

Perusahaan yang sudah beroperasi tidak harus selalu mendirikan badan usaha baru ketika ingin mengembangkan bisnis ke sektor lain. Salah satu pilihan yang dapat dilakukan adalah penambahan bidang usaha perusahaan dengan menyesuaikan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar serta memperbarui data perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

  • Maura
  • 7 menit baca
Namun, penambahan bidang usaha tidak cukup hanya dengan mencantumkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) baru. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan anggaran dasar, persyaratan perizinan, dan ketentuan sektoral. Lantas, bagaimana prosedurnya? Berikut penjelasannya.

Apakah Perusahaan yang Sudah Berjalan Bisa Menambah Bidang Usaha?
Ya. Perseroan Terbatas (PT) yang sudah berdiri dan menjalankan kegiatan bisnis dapat menambahkan bidang usaha baru tanpa harus membentuk badan hukum baru.

Misalnya, sebuah PT awalnya bergerak di bidang perdagangan pakaian. Seiring perkembangan bisnis, perusahaan ingin memperluas kegiatan ke bidang perdagangan elektronik atau jasa pemasaran digital.

Ekspansi tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan kegiatan usaha yang relevan ke dalam struktur kegiatan usaha perusahaan, sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku.

Meskipun demikian, perusahaan perlu memperhatikan hubungan antara tiga aspek berikut:
  • Anggaran dasar: Memuat maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
  • KBLI: Menjadi klasifikasi resmi untuk mengidentifikasi jenis kegiatan usaha.
  • Perizinan berusaha: Menentukan legalitas dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjalankan kegiatan usaha.
Ketiga aspek tersebut harus selaras agar kegiatan usaha baru dapat dijalankan secara legal.

Hal yang Perlu Diperiksa Sebelum Ekspansi Bidang Usaha

1. Kesesuaian Anggaran Dasar Perusahaan
Anggaran dasar merupakan dokumen utama yang mengatur maksud, tujuan, dan kegiatan usaha perseroan.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar harus memuat maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

Karena itu, perusahaan perlu memeriksa apakah kegiatan usaha yang ingin ditambahkan sudah tercakup dalam anggaran dasar atau memerlukan perubahan.

Jika penambahan tersebut mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar, perusahaan perlu melakukan perubahan anggaran dasar dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum.

2. Pemilihan Kode KBLI yang Tepat
KBLI merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan jenis aktivitas usaha.

Perusahaan perlu memilih kode KBLI yang benar-benar menggambarkan kegiatan usaha yang akan dijalankan, bukan hanya berdasarkan kemiripan nama atau istilah bisnis.

Beberapa hal yang perlu diperiksa meliputi:
  • Kesesuaian uraian KBLI dengan aktivitas bisnis sebenarnya.
  • Kesesuaian kode KBLI dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar.
  • Persyaratan khusus untuk kegiatan usaha tertentu.
  • Tingkat risiko kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perizinan.
Perlu diperhatikan bahwa pemerintah telah menetapkan implementasi KBLI 2025. Penyesuaian klasifikasi tersebut juga perlu diperhatikan dalam sistem AHU dan OSS, khususnya ketika perusahaan melakukan perubahan maksud dan tujuan atau kegiatan usaha. Perizinan yang telah diterbitkan sebelum implementasi tetap mengikuti ketentuan peralihan yang berlaku.

3. Persyaratan Modal dan Kepemilikan
Tidak semua bidang usaha memiliki persyaratan permodalan yang sama. Beberapa sektor menerapkan ketentuan khusus mengenai modal, investasi, kepemilikan saham, atau pembatasan kegiatan usaha.

Hal ini terutama perlu diperhatikan apabila perusahaan akan memasuki bidang usaha yang memiliki persyaratan khusus, termasuk kegiatan usaha yang melibatkan penanaman modal asing.

Periksa apakah struktur kepemilikan, komposisi modal, dan kondisi perusahaan telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan usaha baru.

4. Kesiapan Perizinan dan Operasional
Penambahan bidang usaha juga perlu disertai pemeriksaan terhadap kesiapan perusahaan dalam memenuhi persyaratan operasional.

Contohnya, kegiatan usaha tertentu membutuhkan sertifikat standar, izin khusus, persetujuan lingkungan, atau persyaratan teknis lainnya.

Perusahaan juga perlu menilai kesiapan lokasi usaha, tenaga kerja, fasilitas, dan sumber daya yang diperlukan agar ekspansi dapat berjalan sesuai ketentuan.

Cara Menambah Bidang Usaha pada PT
Setelah melakukan pemeriksaan awal, perusahaan dapat melanjutkan proses penambahan bidang usaha melalui beberapa tahapan berikut.

1. Menentukan Bidang Usaha Baru
Langkah pertama adalah menentukan jenis kegiatan usaha yang akan ditambahkan.

Perusahaan perlu mengidentifikasi aktivitas bisnis secara spesifik, kemudian mencocokkannya dengan kode KBLI yang sesuai.

Sebagai contoh, perusahaan yang awalnya bergerak di bidang perdagangan umum ingin menambahkan kegiatan konsultasi manajemen. Perusahaan perlu memastikan kode KBLI yang dipilih memang menggambarkan jasa konsultasi yang akan diberikan.

Hasil identifikasi ini menjadi dasar untuk menentukan perubahan dokumen perusahaan dan kebutuhan perizinan.

2. Melakukan Perubahan Anggaran Dasar Jika Diperlukan
Apabila kegiatan usaha baru mengharuskan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasar, perusahaan perlu melakukan perubahan melalui mekanisme korporasi yang berlaku.

Secara umum, tahapannya meliputi:
  1. Menentukan perubahan yang diperlukan dalam anggaran dasar.
  2. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau mengambil keputusan pemegang saham di luar RUPS sesuai ketentuan.
  3. Menyusun keputusan perubahan anggaran dasar.
  4. Membuat akta perubahan melalui notaris.
  5. Mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Berdasarkan Pasal 21 UU Perseroan Terbatas, perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha termasuk perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri.

Perlu diperhatikan bahwa prosedur administrasi perseroan juga mengikuti Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

3. Memperbarui Data Perusahaan melalui OSS
Setelah penyesuaian dokumen perseroan dilakukan sesuai kebutuhan, perusahaan perlu memperbarui data kegiatan usaha melalui sistem OSS.

Pada tahap ini, perusahaan dapat melakukan penyesuaian data KBLI dan informasi kegiatan usaha sesuai mekanisme yang tersedia.

Secara umum, prosesnya meliputi:
  1. Mengakses akun OSS milik perusahaan.
  2. Memeriksa data badan usaha yang telah terdaftar.
  3. Menyesuaikan informasi kegiatan usaha dan kode KBLI.
  4. Melengkapi data lokasi dan rencana kegiatan usaha.
  5. Mengikuti proses penerbitan atau perubahan perizinan sesuai hasil penilaian sistem.
Perlu diketahui bahwa OSS menggunakan pendekatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Artinya, jenis legalitas dan persyaratan yang harus dipenuhi ditentukan berdasarkan tingkat risiko setiap kegiatan usaha.

4. Memenuhi Perizinan Usaha Baru
Setelah data kegiatan usaha diperbarui, perusahaan perlu memastikan seluruh persyaratan perizinan telah dipenuhi.
Berdasarkan tingkat risikonya, kegiatan usaha dapat memerlukan bentuk legalitas yang berbeda, antara lain:
  • Risiko rendah: Nomor Induk Berusaha (NIB).
  • Risiko menengah rendah: NIB dan Sertifikat Standar berupa pernyataan pemenuhan standar sesuai ketentuan.
  • Risiko menengah tinggi: NIB dan Sertifikat Standar yang memerlukan verifikasi.
  • Risiko tinggi: NIB dan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain perizinan utama, beberapa kegiatan usaha juga membutuhkan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).

Dokumen yang Perlu Disiapkan untuk Penambahan Bidang Usaha
Akta pendirian PT | Memeriksa identitas dan ketentuan awal perusahaan
Akta perubahan terakhir | Memastikan riwayat perubahan perusahaan
SK pengesahan badan hukum | Membuktikan pengesahan badan hukum
NIB | Mengidentifikasi legalitas dasar pelaku usaha
NPWP perusahaan | Memastikan identitas perpajakan
Data pemegang saham dan pengurus | Memastikan struktur perusahaan
Keputusan RUPS | Menjadi dasar perubahan anggaran dasar jika diperlukan
Dokumen pendukung perizinan | Memenuhi persyaratan bidang usaha baru
Dokumen tambahan dapat diminta apabila kegiatan usaha baru memiliki persyaratan sektoral tertentu.

Kesalahan yang Perlu Dihindari Saat Menambah Bidang Usaha
Penambahan kegiatan usaha dapat menimbulkan kendala apabila perusahaan tidak memperhatikan kesesuaian dokumen dan persyaratan perizinan.

Beberapa kesalahan yang perlu dihindari antara lain:
  1. Memilih KBLI yang tidak sesuai: Kode KBLI hanya dipilih berdasarkan nama yang terlihat mirip tanpa memeriksa uraian kegiatan sebenarnya.
  2. Mengabaikan anggaran dasar: Perusahaan menambahkan kegiatan usaha di OSS tanpa memastikan kesesuaiannya dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar.
  3. Tidak memperbarui dokumen perusahaan: Data dalam akta, AHU, dan OSS tidak selaras.
  4. Mengabaikan perizinan sektoral: Perusahaan menganggap penambahan KBLI dan NIB otomatis memberikan izin untuk menjalankan seluruh kegiatan usaha.
  5. Memulai kegiatan terlalu cepat: Perusahaan sudah menjalankan usaha baru meskipun persyaratan izin atau sertifikat standar yang diwajibkan belum terpenuhi.
Untuk menghindari kendala tersebut, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan dokumen dan perizinan sebelum memulai ekspansi.

Penambahan bidang usaha perusahaan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bisnis tanpa harus mendirikan badan hukum baru. Namun, prosesnya perlu dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian anggaran dasar, pemilihan KBLI, pembaruan data perusahaan, serta pemenuhan perizinan berusaha.

Secara umum, perusahaan perlu menentukan bidang usaha baru, melakukan perubahan anggaran dasar jika diperlukan, memperbarui data melalui OSS, dan memenuhi persyaratan perizinan sesuai tingkat risiko kegiatan usaha.

Dengan memastikan seluruh dokumen dan persyaratan hukum telah sesuai, perusahaan dapat menjalankan ekspansi secara lebih terstruktur sekaligus mengurangi risiko administratif maupun hukum di kemudian hari.  Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau berkonsultasi mengenai perizinan perusahaan, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang atau hubungi kami melalui WhatsApp 082160009121.

Kami siap membantu Anda memahami kebutuhan perizinan usaha dan menentukan langkah pengurusan yang sesuai dengan kegiatan bisnis Anda di Indonesia.
Konsultasi Perizinan

Bingung mulai dari mana? Biar kami bantu urus perizinan usaha Anda.

Tim kami siap membantu mulai dari pendirian badan usaha, NIB, hingga perizinan khusus sesuai bidang usaha Anda.

  • Konsultasi awal gratis
  • Proses transparan
  • Dikerjakan tim berpengalaman
Konsultasi via WhatsApp Hubungi Kami

Tim kami siap memberikan respon cepat untuk Anda

Copyright © 2026, Perizinan Indonesia