LKPM & PELAPORAN INVESTASI

Cara Menyiapkan Data LKPM untuk Beberapa Lokasi Proyek

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di beberapa lokasi perlu menyiapkan data investasi secara terpisah agar perkembangan setiap proyek dapat dipantau dengan tepat. Tantangannya bukan hanya mengumpulkan angka pengeluaran, tetapi juga memastikan setiap transaksi, aset, tenaga kerja, dan perkembangan kegiatan usaha tercatat pada lokasi yang sesuai. Dalam menyiapkan LKPM beberapa lokasi proyek, perusahaan perlu membangun sistem pencatatan per proyek, melakukan konsolidasi data realisasi antar lokasi, lalu merekonsiliasi hasilnya sebelum pelaporan melalui OSS.

  • Talita
  • 7 menit baca
Mengapa Data LKPM Perlu Dipisahkan Berdasarkan Lokasi?

Pemisahan data diperlukan karena pelaporan LKPM tidak hanya memperhatikan identitas perusahaan, tetapi juga kegiatan usaha dan lokasi tempat kegiatan tersebut dijalankan.

Pasal 285 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 mengatur bahwa pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi setelah memperoleh NIB. Kegiatan usaha yang dimaksud dapat mencakup kegiatan utama maupun kegiatan pendukung. 


Artinya, perusahaan yang memiliki beberapa proyek tidak sebaiknya langsung menggabungkan seluruh pengeluaran menjadi satu angka tanpa mengetahui asal lokasinya. Setiap lokasi perlu memiliki catatan yang dapat menunjukkan:

  • Nilai investasi yang telah direalisasikan.

  • Jenis aset atau pengeluaran yang mendukung kegiatan usaha.

  • Jumlah tenaga kerja yang terkait dengan kegiatan tersebut.

  • Perkembangan pembangunan atau operasional proyek.

  • Kendala dan pemenuhan kewajiban usaha.

Pemisahan ini membantu perusahaan mengetahui proyek mana yang mengalami peningkatan investasi, lokasi mana yang masih dalam tahap pembangunan, serta bagian mana yang membutuhkan tindak lanjut.

Data yang Perlu Dikumpulkan dari Setiap Lokasi Proyek

Sebelum melakukan konsolidasi, perusahaan perlu menentukan data minimum yang harus dikumpulkan dari setiap lokasi. Pengumpulan dapat dilakukan oleh penanggung jawab proyek, bagian keuangan, dan bagian administrasi secara berkala.

Identitas kegiatan usaha dan lokasi

Setiap catatan proyek perlu memuat identitas yang jelas agar tidak tertukar dengan lokasi lain. Informasi yang perlu disiapkan antara lain:

  • Nama perusahaan dan NIB.

  • Nomor kegiatan usaha jika tercantum dalam data OSS.

  • KBLI dan uraian kegiatan usaha.

  • Alamat atau identitas lokasi proyek.

  • Tahap kegiatan usaha, seperti persiapan atau operasional dan/atau komersial.

Pastikan informasi tersebut sesuai dengan data perizinan pada OSS. Jika satu perusahaan memiliki beberapa kegiatan usaha di lokasi yang sama, pencatatan internal tetap perlu membedakan kegiatan yang menjadi sumber transaksi.

Realisasi investasi dan tenaga kerja

Data realisasi investasi sebaiknya dikumpulkan berdasarkan komponen dan lokasi terjadinya pengeluaran. Contohnya meliputi pembelian tanah, pembangunan bangunan, pengadaan mesin, peralatan, serta komponen modal kerja sesuai tahap kegiatan usaha.

Selain investasi, perusahaan perlu menyiapkan data tenaga kerja untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi. Jangan menggunakan jumlah tenaga kerja kantor pusat sebagai angka untuk seluruh proyek apabila tenaga kerja tersebut tidak benar-benar terkait dengan lokasi yang dilaporkan.

Perkembangan proyek dan dokumen pendukung

Setiap lokasi juga perlu memiliki catatan perkembangan kegiatan. Untuk proyek yang masih dibangun, informasi dapat mencakup kemajuan pembangunan, pengadaan aset, pemasangan mesin, dan kendala yang dihadapi. Untuk lokasi yang sudah beroperasi, perusahaan dapat menyiapkan informasi produksi atau jasa sesuai kegiatan usahanya.

Dokumen pendukung perlu disimpan berdasarkan lokasi, misalnya invoice, bukti pembayaran, kontrak pengadaan, berita acara penerimaan aset, daftar inventaris, serta catatan tenaga kerja. Pengelompokan ini membantu perusahaan menelusuri sumber angka ketika dilakukan pemeriksaan.

Ketentuan Pasal 285 juga menyebutkan bahwa LKPM memuat data realisasi investasi, tenaga kerja, produksi barang dan/atau jasa, pemenuhan persyaratan dan perizinan, kewajiban pelaku usaha, serta kendala yang dihadapi. 


Cara Melakukan Pencatatan Investasi per Proyek

Pencatatan investasi per proyek sebaiknya dilakukan sejak transaksi terjadi, bukan baru dikumpulkan menjelang batas waktu pelaporan. Perusahaan dapat menggunakan satu sistem pencatatan terpusat dengan identitas khusus untuk setiap lokasi.

Langkah yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut.

Tentukan kode untuk setiap lokasi: Berikan kode unik pada masing-masing proyek, misalnya PRO-01 untuk lokasi pertama dan PRO-02 untuk lokasi kedua. Gunakan kode tersebut pada rekap transaksi, daftar aset, dan penyimpanan dokumen.

Catat transaksi berdasarkan lokasi aset atau kegiatan: Setiap pengeluaran harus memiliki keterangan mengenai proyek yang menerima manfaatnya. Contohnya, pembelian mesin untuk fasilitas produksi di lokasi A tidak boleh langsung dimasukkan ke catatan lokasi B hanya karena pembayaran dilakukan oleh kantor pusat.

Pisahkan komponen investasi: Kelompokkan transaksi berdasarkan kategori yang sesuai dalam LKPM, seperti tanah, bangunan, mesin dan peralatan, komponen modal tetap lainnya, serta modal kerja apabila sudah memenuhi ketentuan tahap kegiatan usaha.

Hubungkan transaksi dengan dokumen sumber: Berikan nomor referensi pada setiap transaksi agar invoice, bukti pembayaran, dan dokumen penerimaan aset dapat ditemukan dengan mudah.

Perbarui data secara berkala: Penanggung jawab setiap proyek sebaiknya menyerahkan rekap kepada bagian keuangan sebelum proses konsolidasi. Dengan cara ini, transaksi yang belum tercatat atau dokumen yang belum lengkap dapat segera ditindaklanjuti.

Sistem tersebut membantu perusahaan mempertahankan pencatatan investasi yang rinci tanpa harus membuat proses administrasi terpisah sepenuhnya untuk setiap proyek.

Konsolidasi Data Realisasi Antar Lokasi

Konsolidasi data realisasi antar lokasi merupakan proses menggabungkan rekap internal dari seluruh proyek untuk mendapatkan gambaran investasi perusahaan secara keseluruhan. Namun, konsolidasi internal tidak berarti menghapus identitas masing-masing lokasi dalam pelaporan LKPM.

Setelah data dari setiap proyek terkumpul, perusahaan dapat melakukan tahapan berikut:

Memeriksa kelengkapan rekap setiap lokasi: Pastikan seluruh proyek sudah menyampaikan data realisasi investasi, tenaga kerja, perkembangan kegiatan, dan kendala selama periode pelaporan.

Mengelompokkan data berdasarkan komponen yang sama: Misalnya, seluruh pengadaan mesin dapat dikumpulkan dalam satu kelompok rekap perusahaan. Meskipun demikian, setiap transaksi harus tetap memiliki informasi lokasi asalnya.

Memisahkan transaksi khusus dan transaksi bersama: Jika satu pengeluaran berkaitan dengan lebih dari satu proyek, perusahaan perlu menentukan dasar alokasinya secara wajar dan konsisten. Jangan membebankan seluruh nilai transaksi kepada masing-masing lokasi karena dapat menyebabkan penghitungan ganda.

Menghitung total internal perusahaan: Setelah data diperiksa, jumlahkan realisasi dari setiap lokasi untuk memperoleh gambaran keseluruhan. Total ini berguna untuk pengawasan manajemen dan pencocokan dengan catatan keuangan perusahaan.

Sebagai contoh, perusahaan memiliki dua proyek. Lokasi A mencatat realisasi investasi Rp2,5 miliar, sedangkan lokasi B mencatat Rp1,8 miliar. Total realisasi internal perusahaan adalah Rp4,3 miliar.

Angka tersebut merupakan hasil penjumlahan untuk kebutuhan konsolidasi internal. Dalam penyampaian LKPM, perusahaan tetap harus menjaga pemisahan data berdasarkan kegiatan usaha dan lokasi sesuai ketentuan, bukan sekadar melaporkan total gabungan tanpa identitas proyek.

Rekonsiliasi Laporan Investasi Perusahaan

Setelah konsolidasi, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi laporan investasi untuk memastikan data antarbagian tidak saling bertentangan. Rekonsiliasi adalah proses membandingkan catatan dari sumber berbeda, seperti rekap proyek, pembukuan keuangan, daftar aset, dan data yang akan dimasukkan ke OSS.

Pemeriksaan dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut:

  • Kesesuaian nilai transaksi: Cocokkan nilai pengeluaran proyek dengan invoice, bukti pembayaran, dan pencatatan keuangan.

  • Kesesuaian lokasi aset: Pastikan aset dicatat pada lokasi tempat aset digunakan atau kegiatan yang relevan.

  • Kesesuaian periode: Periksa apakah transaksi sudah pernah dilaporkan pada periode sebelumnya.

  • Kesesuaian kategori: Pastikan modal tetap dan modal kerja tidak tercampur.

  • Kesesuaian data tenaga kerja dan kegiatan: Cocokkan informasi dari penanggung jawab proyek dengan kondisi aktual.

  • Kesesuaian data OSS: Periksa identitas kegiatan usaha dan lokasi sebelum menyampaikan laporan.

Perusahaan juga perlu membedakan tambahan realisasi pada periode berjalan dengan total akumulasi investasi sejak pelaporan pertama. Pembedaan ini penting agar realisasi periode sebelumnya tidak kembali dihitung sebagai tambahan investasi baru.

Jika ditemukan selisih, jangan langsung mengubah angka agar terlihat sama. Telusuri sumber perbedaannya, periksa dokumen transaksi, lalu lakukan koreksi pada catatan yang memang tidak sesuai. Simpan penjelasan dan bukti perubahan sebagai bagian dari arsip pemeriksaan.

Kesalahan yang Perlu Dihindari

Beberapa kesalahan administrasi dapat mengurangi ketepatan pelaporan ketika perusahaan memiliki banyak lokasi proyek.

Menggabungkan seluruh pengeluaran tanpa identitas lokasi: Cara ini menyulitkan perusahaan menentukan proyek yang menerima manfaat dari suatu transaksi.

Mencatat aset yang sama di dua lokasi: Aset yang dibeli secara terpusat tetapi digunakan pada satu proyek harus memiliki pencatatan yang jelas agar tidak dihitung dua kali.

Mengalokasikan biaya bersama tanpa dasar: Pengeluaran yang digunakan oleh beberapa proyek perlu memiliki metode pembagian yang dapat dijelaskan dan diterapkan secara konsisten.

Menggunakan data tenaga kerja gabungan: Jumlah tenaga kerja perusahaan secara keseluruhan belum tentu menggambarkan kondisi setiap lokasi.

Tidak memperbarui data perizinan: Perubahan kegiatan usaha atau lokasi perlu diperiksa kesesuaiannya dengan informasi pada OSS agar data pelaporan tidak menggunakan identitas yang sudah tidak sesuai.

Perusahaan sebaiknya menetapkan penanggung jawab data untuk setiap lokasi dan petugas yang melakukan pemeriksaan akhir. Pembagian tugas ini membantu menjaga ketertiban administrasi, terutama ketika beberapa proyek memiliki jadwal pembangunan dan operasional yang berbeda.

Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
Konsultasi Perizinan

Bingung mulai dari mana? Biar kami bantu urus perizinan usaha Anda.

Tim kami siap membantu mulai dari pendirian badan usaha, NIB, hingga perizinan khusus sesuai bidang usaha Anda.

  • Konsultasi awal gratis
  • Proses transparan
  • Dikerjakan tim berpengalaman
Konsultasi via WhatsApp Hubungi Kami

Tim kami siap memberikan respon cepat untuk Anda

Copyright © 2026, Perizinan Indonesia