Mengapa Prosedur Internal Pengumpulan Data LKPM Penting?
Prosedur internal merupakan pedoman kerja yang menjelaskan bagaimana perusahaan mengumpulkan, memeriksa, dan menggabungkan data untuk menyusun LKPM. Pedoman ini menghubungkan pekerjaan beberapa departemen agar informasi yang dibutuhkan tersedia dalam format dan periode yang sama.
Kebutuhannya berkaitan dengan cakupan informasi dalam LKPM. Berdasarkan Pasal 285 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, LKPM mencakup realisasi penanaman modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi barang dan/atau jasa, pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan berusaha, pemenuhan kewajiban pelaku usaha, serta kendala yang dihadapi. LKPM disampaikan untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi setelah pelaku usaha memperoleh NIB.
Informasi tersebut biasanya tidak dikelola oleh satu bagian saja. Data investasi dapat berasal dari keuangan, jumlah tenaga kerja dikelola HR, sedangkan perkembangan produksi dan proyek berada di bagian operasional.
Tanpa prosedur yang jelas, perusahaan dapat mengalami beberapa masalah, seperti angka investasi yang berbeda antara laporan keuangan dan rekap proyek, data tenaga kerja yang belum diperbarui, atau dokumen pendukung yang sulit ditemukan. Prosedur internal membantu mengurangi risiko tersebut sekaligus memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas setiap informasi.
Menentukan Pembagian Tugas Penyusun LKPM
Langkah pertama adalah menetapkan penanggung jawab utama dan departemen penyedia data. Pembagian tugas perlu disesuaikan dengan struktur organisasi dan kegiatan usaha perusahaan. Tidak semua perusahaan harus memiliki susunan tim yang sama.
Berikut pembagian tanggung jawab yang dapat digunakan sebagai acuan.
Bagian keuangan atau akuntansi bertugas menyediakan data pengeluaran investasi, pembelian aset, pembayaran pengadaan, serta pencatatan transaksi yang berkaitan dengan realisasi penanaman modal. Bagian ini juga membantu mencocokkan nilai transaksi dengan bukti pembayaran dan pembukuan.
Bagian operasional atau proyek menyediakan informasi perkembangan pembangunan, pengadaan peralatan, penggunaan aset, aktivitas produksi, dan kendala pelaksanaan proyek. Data ini membantu menjelaskan apakah kegiatan usaha masih berada dalam tahap persiapan atau sudah memasuki tahap operasional dan/atau komersial.
Bagian sumber daya manusia bertanggung jawab atas data tenaga kerja, termasuk jumlah tenaga kerja Indonesia dan asing, penambahan, serta pengurangan tenaga kerja selama periode pelaporan.
Bagian legal atau perizinan memeriksa kesesuaian identitas kegiatan usaha, lokasi proyek, NIB, perizinan berusaha, dan kewajiban lain yang perlu diperhatikan dalam pelaporan.
Koordinator LKPM mengumpulkan seluruh informasi, memeriksa kelengkapan, meminta klarifikasi jika terdapat perbedaan, dan menyusun data untuk dimasukkan ke OSS. Koordinator juga memantau proses penyampaian dan menyimpan bukti penerimaan laporan.
Agar tidak terjadi tumpang tindih, perusahaan sebaiknya menetapkan satu penanggung jawab untuk setiap jenis data. Departemen lain dapat berperan sebagai pemeriksa atau pemberi persetujuan sesuai kewenangannya.
Menyusun Jadwal Pengumpulan Data Investasi
Jadwal internal perlu dibuat berdasarkan periode pelaporan resmi, tetapi pengumpulan data sebaiknya dimulai sebelum batas akhir penyampaian LKPM.
Berdasarkan Pasal 286 Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, pelaku usaha skala kecil menyampaikan LKPM setiap semester. Sementara itu, pelaku usaha skala menengah dan besar menyampaikan LKPM setiap triwulan. Batas waktu pelaporan usaha kecil adalah 15 Juli untuk semester I dan 15 Januari tahun berikutnya untuk semester II.
Untuk usaha menengah dan besar, batas waktu triwulan I, II, III, dan IV masing-masing adalah 15 April, 15 Juli, 15 Oktober, dan 15 Januari tahun berikutnya. Ketentuan tersebut juga mengatur pengecualian bagi usaha mikro dan kegiatan usaha yang pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD.
Perusahaan dapat membuat jadwal internal dengan tahapan berikut:
- Awal periode persiapan: Koordinator mengirimkan permintaan data kepada seluruh departemen.
- Pertengahan periode pengumpulan: Setiap bagian menyerahkan rekap realisasi dan dokumen pendukung.
- Tahap pemeriksaan: Koordinator mencocokkan data, meminta klarifikasi, dan menyelesaikan perbedaan.
- Tahap persetujuan: Penanggung jawab terkait memeriksa dan menyetujui data final.
- Sebelum tenggat OSS: Petugas yang berwenang melakukan pengisian dan penyampaian LKPM.
Sebagai contoh, perusahaan yang memiliki tenggat pelaporan pada 15 Juli dapat menetapkan batas pengumpulan data internal pada akhir Juni. Awal Juli digunakan untuk pemeriksaan dan persetujuan sehingga masih tersedia waktu untuk memperbaiki kekurangan sebelum laporan disampaikan.
Tanggal tersebut merupakan contoh pengaturan internal, bukan tenggat resmi tambahan. Perusahaan dapat menyesuaikannya dengan jumlah proyek, lokasi kegiatan usaha, dan kompleksitas data.
Menetapkan Tahapan Pengumpulan dan Validasi Data
Setelah pembagian tugas dan jadwal ditetapkan, perusahaan perlu mengatur alur pengolahan data dari awal hingga laporan siap disampaikan.
Mengumpulkan data dari setiap departemen
Koordinator sebaiknya menyediakan format pengumpulan data yang seragam. Format tersebut dapat berupa lembar kerja bersama atau formulir internal yang memuat nama kegiatan usaha, lokasi proyek, periode pelaporan, jenis informasi, nilai realisasi, keterangan, dan dokumen pendukung.
Bagian keuangan, misalnya, menyerahkan rekap pengeluaran investasi berdasarkan kategori yang relevan. Bagian operasional melaporkan perkembangan proyek, sedangkan HR memberikan data tenaga kerja sesuai periode yang sama.
Penyerahan data perlu disertai bukti yang sesuai. Untuk realisasi investasi, dokumen dapat berupa invoice, bukti pembayaran, kontrak pengadaan, dan dokumen penerimaan aset. Dengan demikian, koordinator tidak hanya menerima angka, tetapi juga memiliki dasar untuk memeriksanya.
Melakukan validasi data lintas departemen
Validasi dilakukan untuk memastikan informasi dari berbagai bagian tidak saling bertentangan.
Contohnya, bagian keuangan mencatat pembelian mesin senilai Rp800 juta, sedangkan bagian operasional melaporkan bahwa mesin tersebut sudah diterima dengan nilai pengadaan yang sama. Kedua informasi dapat dicocokkan melalui kontrak, invoice, bukti pembayaran, dan dokumen penerimaan barang.
Pemeriksaan juga perlu memastikan bahwa transaksi tidak dihitung dua kali, periode pencatatan sudah benar, dan nilai realisasi sesuai dengan ketentuan LKPM. Untuk data tenaga kerja, jumlah karyawan pada laporan HR perlu diperiksa berdasarkan periode yang dilaporkan, bukan menggunakan data dari periode sebelumnya tanpa pembaruan.
Jika ditemukan perbedaan, koordinator harus meminta klarifikasi kepada departemen pemilik data. Angka tidak sebaiknya langsung diubah hanya agar terlihat sama. Perbaikan harus didasarkan pada dokumen dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menyetujui dan menyimpan data final
Setelah validasi selesai, data dikompilasi menjadi bahan penyusunan LKPM. Perusahaan dapat menetapkan pemeriksaan akhir oleh manajer keuangan, penanggung jawab proyek, atau pejabat yang diberi kewenangan.
Simpan versi data final beserta dokumen pendukung dan bukti penyampaian melalui OSS. Arsip juga perlu memuat catatan perubahan apabila terdapat koreksi setelah pemeriksaan.
Langkah ini penting karena proses pelaporan tidak berhenti ketika data selesai dikumpulkan. Pasal 287 Permen 5 Tahun 2025 mengatur adanya verifikasi dan evaluasi LKPM melalui OSS, dengan hasil berupa persetujuan atau permintaan perbaikan. Pelaku usaha perlu memantau notifikasi dan melakukan perbaikan dalam batas waktu periode pelaporan apabila diminta.
Menangani Data Terlambat atau Tidak Sesuai
Prosedur internal juga harus menjelaskan tindakan ketika departemen belum menyerahkan data sesuai jadwal atau dokumen yang diberikan belum lengkap.
Jika data terlambat, koordinator dapat mengirimkan pengingat kepada penanggung jawab dan menetapkan waktu penyelesaian yang masih memungkinkan proses validasi. Jika dokumen tidak lengkap, data dikembalikan kepada departemen terkait untuk dilengkapi, bukan langsung dimasukkan sebagai angka final.
Untuk perbedaan nilai, perusahaan perlu menelusuri sumber selisih. Misalnya, laporan keuangan mencatat pembayaran uang muka, sedangkan bagian proyek baru mencatat aset setelah barang diterima. Perbedaan tersebut perlu diperiksa berdasarkan karakter transaksi dan ketentuan pengakuan realisasi investasi yang berlaku.
Setiap masalah sebaiknya dicatat dalam daftar tindak lanjut yang memuat jenis kendala, departemen terkait, penanggung jawab, dan status penyelesaian. Cara ini membantu perusahaan mengetahui masalah yang belum selesai sebelum batas pelaporan.
Contoh Penerapan Prosedur Internal
Sebuah perusahaan memiliki tiga bagian yang terlibat dalam pengumpulan data LKPM: keuangan, operasional, dan HR. Koordinator LKPM mengirimkan format pengumpulan data kepada ketiganya sebelum periode pelaporan berakhir.
Bagian keuangan menyerahkan rekap realisasi investasi beserta bukti transaksi. Bagian operasional memberikan perkembangan pembangunan dan pengadaan mesin. HR menyampaikan jumlah tenaga kerja pada periode berjalan.
Koordinator kemudian mencocokkan data keuangan dengan dokumen pengadaan dan laporan proyek. Jika terdapat perbedaan nilai, bagian terkait diminta memberikan penjelasan. Setelah seluruh data sesuai, koordinator menyusun bahan laporan dan meminta persetujuan internal sebelum melakukan pengisian melalui OSS.
Setelah laporan disampaikan, tanda terima dan notifikasi dari OSS disimpan sebagai arsip. Jika terdapat permintaan perbaikan, koordinator meneruskannya kepada departemen terkait agar koreksi dapat diselesaikan sesuai tenggat.
Alur tersebut membuat proses pengumpulan data lebih teratur karena setiap bagian memahami tugas, jadwal, dan tanggung jawabnya.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.