IMIGRASI: KITAS & VISA INVESTOR/PEKERJA

Checklist Dokumen Perusahaan untuk Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Perusahaan yang berencana mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) perlu memastikan dokumen legalitas dan administrasinya sudah lengkap sebelum mengajukan izin penggunaan TKA. Dokumen perusahaan tenaga kerja asing mencakup identitas badan usaha, perizinan berusaha, bukti pelaporan ketenagakerjaan, hingga data jabatan dan lokasi kerja calon pekerja asing. Kelengkapan dokumen tersebut membantu proses pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan pengurusan izin tinggal untuk bekerja berjalan lebih tertib. Karena persyaratan dapat berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan kategori pemberi kerja, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan sejak tahap persiapan.

  • Talita
  • 5 menit baca
Memahami Peran Dokumen Perusahaan dalam Penggunaan TKA

Dokumen perusahaan menjadi dasar untuk memastikan bahwa pihak yang akan mempekerjakan TKA memiliki identitas dan legalitas yang dapat diverifikasi. Perusahaan juga harus menjelaskan alasan penggunaan tenaga kerja asing, jabatan yang akan ditempati, lokasi kerja, serta jangka waktu penempatan.

Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 8 Tahun 2021, pemberi kerja TKA pada prinsipnya wajib memiliki pengesahan RPTKA dari Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. RPTKA merupakan rencana penggunaan TKA untuk jabatan dan jangka waktu tertentu. 

Artinya, perusahaan tidak cukup hanya memiliki dokumen pendirian dan izin usaha. Informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja asing juga harus sesuai dengan kegiatan usaha, struktur organisasi, dan posisi yang akan diisi.

Checklist Legalitas dan Identitas Perusahaan

Tahap pertama adalah memeriksa legalitas pemberi kerja. Dokumen berikut menjadi bagian penting dalam persiapan administrasi perusahaan.

Akta pendirian dan pengesahan badan hukum

Perusahaan perlu menyiapkan akta pendirian beserta keputusan pengesahan dari instansi yang berwenang. Jika terdapat perubahan anggaran dasar, susunan pengurus, atau informasi badan usaha, siapkan pula dokumen perubahan terbaru.

Dokumen ini membantu memastikan identitas badan usaha yang mengajukan penggunaan TKA sesuai dengan data resmi. Nama perusahaan, alamat, dan informasi pengurus perlu konsisten dengan dokumen lainnya.

Nomor Induk Berusaha dan perizinan usaha

NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Perusahaan perlu memastikan NIB masih sesuai dengan identitas dan kegiatan usaha yang dijalankan.

Selain NIB, siapkan izin usaha atau perizinan berusaha yang relevan apabila diperlukan berdasarkan bidang kegiatan perusahaan. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan kegiatan usaha yang tercatat sesuai dengan kebutuhan jabatan TKA.

Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan

NPWP perusahaan dapat menjadi dokumen pendukung untuk verifikasi identitas dan administrasi pemberi kerja. Pastikan data perpajakan tidak berbeda dengan nama badan usaha dan informasi legalitas lainnya.

Bukti domisili dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Perusahaan juga perlu menyiapkan informasi alamat atau domisili usaha. Selain itu, bukti pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) perlu diperiksa karena termasuk dokumen yang disebutkan dalam persyaratan pengajuan RPTKA berdasarkan Permenaker Nomor 8 Tahun 2021. 

Data Perusahaan untuk Pengurusan RPTKA

Setelah legalitas perusahaan diperiksa, tahap berikutnya adalah menyiapkan data yang menjelaskan kebutuhan penggunaan TKA. Data ini menjadi bagian penting dalam pengajuan pengesahan RPTKA melalui sistem TKA Online.

Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Permenaker Nomor 8 Tahun 2021, persyaratan dokumen dibedakan menurut jenis pekerjaan dan jangka waktu penggunaan TKA. Untuk pekerjaan sementara, dokumen yang diunggah antara lain surat permohonan, surat tugas atau kuasa, NIB dan/atau izin usaha, akta dan keputusan pengesahan badan usaha, bukti WLKP, domisili pemberi kerja, serta rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain.

Untuk pekerjaan lebih dari enam bulan atau pekerjaan di kawasan ekonomi khusus (KEK), terdapat tambahan berupa bagan struktur organisasi perusahaan. 

Selain dokumen tersebut, perusahaan perlu menyiapkan informasi berikut:

  • Alasan penggunaan TKA: Penjelasan mengenai kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja asing.

  • Jabatan dan uraian pekerjaan: Posisi yang akan diisi beserta tanggung jawab dan kualifikasi yang dibutuhkan.

  • Jumlah TKA: Jumlah tenaga kerja asing yang direncanakan untuk dipekerjakan.

  • Lokasi kerja: Alamat tempat TKA akan menjalankan tugas.

  • Jangka waktu penggunaan: Periode penempatan sesuai rencana perusahaan.

  • Struktur organisasi: Posisi TKA dalam susunan organisasi perusahaan.

  • Data tenaga kerja pendamping: Identitas tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk untuk mendampingi TKA apabila diwajibkan.

Untuk penggunaan TKA lebih dari enam bulan atau di KEK, perusahaan juga perlu mengisi rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun serta komitmen terkait pendampingan, pelatihan kerja, dan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi TKA. Ketentuan komitmen tersebut memiliki pengecualian untuk jabatan tertentu, seperti direksi dan komisaris. 

Persiapan Dokumen Sponsor atau Penjamin TKA

Selain memenuhi persyaratan ketenagakerjaan, perusahaan yang menjadi penjamin TKA perlu menyiapkan dokumen untuk proses keimigrasian. Pengurusan izin tinggal dilakukan melalui sistem layanan imigrasi dengan menggunakan akun penjamin yang sesuai.

Untuk permohonan ITAS bagi TKA, daftar persyaratan layanan yang dipublikasikan Kantor Imigrasi Ngurah Rai mencantumkan beberapa dokumen perusahaan, yaitu:

  • Akta notaris perusahaan.

  • NPWP perusahaan.

  • NIB perusahaan.

  • Dokumen pengesahan badan hukum atau SK Kementerian Hukum.

  • Pengesahan RPTKA.

  • Notifikasi pembayaran DKPTKA dan bukti pembayarannya sesuai ketentuan.

Persyaratan tersebut merupakan gambaran dokumen yang digunakan dalam layanan keimigrasian untuk TKA. Daftar akhir tetap perlu disesuaikan dengan jenis permohonan, kategori penjamin, serta ketentuan sistem imigrasi yang berlaku. 

Perusahaan juga perlu memastikan pihak yang mengelola akun penjamin memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan. Jika proses diwakilkan, dokumen kuasa dan identitas pihak yang diberi kuasa dapat diminta sesuai ketentuan layanan.

Penting untuk dipahami bahwa pengesahan RPTKA dan izin tinggal merupakan dua bagian administrasi yang saling berkaitan, tetapi berbeda fungsi. RPTKA berkaitan dengan persetujuan penggunaan TKA dari sisi ketenagakerjaan, sedangkan ITAS merupakan izin tinggal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sesuai tujuan kedatangannya.

Pemeriksaan Akhir Sebelum Pengajuan

Sebelum mengirim permohonan, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen dan data yang akan digunakan. Pemeriksaan ini membantu mengurangi risiko permohonan tertunda karena informasi tidak konsisten atau berkas belum lengkap.

Beberapa hal yang perlu diperiksa meliputi:

Kesesuaian identitas perusahaan: Pastikan nama, alamat, NIB, akta, dan data pengurus sesuai dengan dokumen resmi terbaru.

Kesesuaian kegiatan usaha dan jabatan: Periksa apakah kebutuhan posisi TKA memiliki hubungan yang jelas dengan kegiatan perusahaan. Uraian pekerjaan juga harus menggambarkan tugas yang benar-benar akan dilakukan.

Kelengkapan dokumen ketenagakerjaan: Pastikan WLKP, rancangan perjanjian kerja, struktur organisasi, serta data tenaga kerja pendamping tersedia sesuai kategori pengajuan.

Konsistensi informasi calon TKA: Data identitas, jabatan, lokasi kerja, dan jangka waktu penempatan perlu diperiksa agar sesuai dengan dokumen pendukung dan rencana perusahaan.

Pemisahan dokumen berdasarkan proses: Kelompokkan dokumen untuk pengesahan RPTKA dan dokumen untuk pengurusan izin tinggal. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui persyaratan yang sudah terpenuhi dan dokumen yang masih perlu dilengkapi.

Jika terdapat perubahan susunan pengurus, alamat perusahaan, kegiatan usaha, atau lokasi kerja, pastikan data yang digunakan sudah diperbarui sesuai prosedur sebelum pengajuan dilakukan.

Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
Konsultasi Perizinan

Bingung mulai dari mana? Biar kami bantu urus perizinan usaha Anda.

Tim kami siap membantu mulai dari pendirian badan usaha, NIB, hingga perizinan khusus sesuai bidang usaha Anda.

  • Konsultasi awal gratis
  • Proses transparan
  • Dikerjakan tim berpengalaman
Konsultasi via WhatsApp Hubungi Kami

Tim kami siap memberikan respon cepat untuk Anda

Copyright © 2026, Perizinan Indonesia