IMIGRASI: KITAS & VISA INVESTOR/PEKERJA
Hal yang Perlu Dilakukan saat Hubungan Kerja WNA Berakhir
Berakhirnya hubungan kerja dengan warga negara asing (WNA) tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian kontrak dan administrasi kepegawaian. Perusahaan juga perlu memperhatikan status penggunaan tenaga kerja asing serta izin tinggal yang dimiliki pekerja tersebut. KITAS setelah hubungan kerja berakhir tidak otomatis langsung berakhir hanya karena kontrak kerja selesai. Namun, perusahaan dan pekerja asing perlu menentukan tindak lanjutnya, apakah WNA akan meninggalkan Indonesia atau melanjutkan tinggal dengan penjamin baru. Kedua kondisi tersebut memiliki prosedur administrasi yang berbeda.
Apakah KITAS Otomatis Berakhir setelah Hubungan Kerja Selesai?
Tidak. Berakhirnya hubungan kerja tidak secara otomatis menjadi bukti bahwa izin tinggal telah diakhiri. Status izin tinggal memiliki mekanisme tersendiri yang harus diselesaikan melalui prosedur keimigrasian.
Pasal 143 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal mengatur sejumlah kondisi yang menyebabkan izin tinggal berakhir, seperti masa berlaku habis, dibatalkan, pemegangnya kembali ke negara asal tanpa bermaksud masuk lagi, atau dikenai deportasi. Berakhirnya hubungan kerja tidak disebut sebagai alasan yang secara otomatis mengakhiri izin tinggal.
Meskipun demikian, perusahaan tidak boleh mengabaikan perubahan status pekerjaan. Ketika hubungan kerja selesai, dasar penggunaan TKA oleh perusahaan tersebut juga berakhir. Karena itu, perusahaan perlu menyelesaikan pelaporan ketenagakerjaan dan berkoordinasi mengenai status penjaminan serta izin tinggal.
Dengan kata lain, penyelesaian kontrak kerja dan pengakhiran KITAS merupakan dua urusan administratif yang saling berkaitan, tetapi tidak sama.
Kewajiban Perusahaan saat Pekerja Asing Keluar
Perusahaan yang mempekerjakan TKA memiliki kewajiban pelaporan ketika perjanjian kerja berakhir atau dihentikan sebelum waktunya. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021.
Perusahaan wajib melaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal apabila perjanjian kerja TKA telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu yang disepakati. Laporan tersebut disusun menggunakan format yang ditentukan dalam lampiran peraturan.
Dalam pelaksanaannya, perusahaan perlu melakukan beberapa langkah berikut:
- Memastikan tanggal berakhirnya hubungan kerja. Catat tanggal efektif berakhirnya kontrak atau pemutusan hubungan kerja agar pelaporan menggunakan informasi yang tepat.
- Menyelesaikan administrasi ketenagakerjaan. Siapkan dokumen pengakhiran hubungan kerja, termasuk surat pemberitahuan atau kesepakatan pengakhiran apabila relevan.
- Melaporkan berakhirnya perjanjian kerja TKA. Sampaikan laporan melalui mekanisme yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan.
- Memeriksa status dokumen penggunaan TKA. Pastikan administrasi terkait Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan penggunaan TKA tidak dibiarkan menggunakan informasi yang sudah tidak sesuai.
- Berkoordinasi dengan penjamin dan pekerja asing. Tentukan apakah pekerja akan meninggalkan Indonesia atau mengalihkan penjaminan kepada pihak lain.
Pelaporan ini penting karena kewajiban perusahaan tidak berhenti pada penyelesaian administrasi internal. Penggunaan TKA juga harus tercatat sesuai kondisi sebenarnya.
Penanganan Izin Tinggal setelah Pemutusan Kerja
Setelah hubungan kerja berakhir, perusahaan dan pekerja asing perlu menentukan langkah keimigrasian berdasarkan rencana WNA selanjutnya. Secara umum, terdapat dua kondisi yang perlu dibedakan.
Jika WNA Akan Meninggalkan Indonesia
Apabila pekerja asing tidak akan melanjutkan tinggal di Indonesia, perusahaan atau WNA dapat mengurus pengakhiran izin tinggal melalui mekanisme Exit Permit Only (EPO).
EPO merupakan izin untuk meninggalkan wilayah Indonesia dan tidak kembali menggunakan izin tinggal yang sedang diakhiri. Mekanisme ini dapat digunakan ketika ITAS atau ITAP masih berlaku, tetapi pemegangnya ingin mengakhiri izin tersebut sebelum masa berlakunya habis.
Pasal 144 Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 mengatur bahwa permohonan EPO dapat diajukan oleh orang asing, penjamin, atau penanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi, atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Permohonan dilakukan melalui aplikasi dengan melampirkan paspor yang masih berlaku dan dokumen izin tinggal.
Untuk pekerja asing atau tenaga ahli, terdapat ketentuan tambahan apabila permohonan diajukan sendiri oleh WNA karena penjamin tidak dapat mengajukannya. Dalam kondisi tersebut, perlu dilampirkan keterangan pemutusan kontrak kerja atau berakhirnya hubungan kerja.
Setelah EPO diterbitkan, WNA wajib meninggalkan Indonesia paling lama tujuh hari sejak tanggal penerbitan izin tersebut. Karena itu, perusahaan perlu menyelaraskan jadwal pengajuan EPO dengan rencana kepulangan pekerja asing.
Jika WNA Akan Beralih ke Perusahaan atau Penjamin Baru
Tidak semua pekerja asing yang kontraknya berakhir langsung meninggalkan Indonesia. Ada kemungkinan WNA akan melanjutkan pekerjaan di perusahaan lain atau menggunakan penjamin baru.
Dalam kondisi tersebut, perusahaan dan pekerja asing perlu memperhatikan mekanisme pengalihan penjaminan, bukan langsung menganggap EPO sebagai satu-satunya pilihan.
Pasal 192 Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 memungkinkan orang asing mengalihkan penjaminannya kepada individu atau korporasi lain sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Untuk tenaga kerja asing, salah satu dokumen yang diperlukan adalah keterangan pemutusan kontrak kerja atau berakhirnya hubungan kerja. Pengalihan juga mensyaratkan surat pengakhiran penjaminan dari penjamin sebelumnya atau pernyataan keberatan dan tidak bersedia lagi dijamin oleh penjamin lama.
Dengan demikian, pekerja asing yang akan pindah perusahaan perlu memastikan proses pengalihan penjaminan diselesaikan sesuai ketentuan. Status izin tinggal dan persyaratan penggunaan TKA pada perusahaan baru juga harus diperiksa sebelum pekerja menjalankan pekerjaan berikutnya.
Dokumen yang Perlu Disiapkan
Dokumen yang diperlukan bergantung pada langkah yang akan ditempuh. Perusahaan sebaiknya memisahkan dokumen ketenagakerjaan dari dokumen keimigrasian agar prosesnya tidak tercampur.
Untuk administrasi berakhirnya hubungan kerja, dokumen yang dapat disiapkan antara lain:
- Perjanjian kerja atau kontrak TKA.
- Surat pengakhiran hubungan kerja atau keterangan berakhirnya kontrak.
- Identitas pekerja asing dan nomor paspor.
- Data perusahaan pemberi kerja.
- Dokumen pendukung pelaporan berakhirnya penggunaan TKA.
Untuk pengakhiran izin tinggal melalui EPO, dokumen utama yang disebut dalam Pasal 144 meliputi paspor yang sah dan masih berlaku serta ITAS atau ITAP. Keterangan berakhirnya hubungan kerja diperlukan dalam kondisi WNA mengajukan permohonan sendiri karena penjamin tidak dapat mengajukannya.
Sementara itu, untuk pengalihan penjaminan, perusahaan perlu menyiapkan dokumen yang membuktikan berakhirnya hubungan kerja dan penyelesaian penjaminan sebelumnya. Persyaratan tambahan perlu dikonfirmasi kepada kantor imigrasi sesuai jenis izin tinggal dan kondisi permohonan.
Urutan Koordinasi Pembatalan atau Pengakhiran Izin Tinggal
Agar tidak terjadi keterlambatan, perusahaan sebaiknya memiliki alur koordinasi yang jelas sejak keputusan pengakhiran hubungan kerja dibuat.
Pertama, bagian HR atau legal memastikan tanggal efektif berakhirnya hubungan kerja dan menyiapkan dokumen pendukung. Informasi ini kemudian disampaikan kepada bagian yang menangani penggunaan TKA dan keimigrasian.
Kedua, perusahaan menyelesaikan pelaporan berakhirnya perjanjian kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan sesuai ketentuan. Pada tahap yang sama, perusahaan berkoordinasi dengan pekerja asing untuk memastikan rencana setelah kontrak selesai.
Ketiga, tentukan apakah pekerja akan mengajukan EPO atau mengalihkan penjaminan kepada pihak baru. Keputusan ini penting karena dokumen dan tahapan yang diperlukan tidak sama.
Keempat, ajukan permohonan sesuai mekanisme keimigrasian dan pantau sampai hasilnya diterbitkan. Jangan menganggap pengajuan sudah selesai hanya karena dokumen telah dikirimkan.
Terakhir, simpan bukti pelaporan ketenagakerjaan, dokumen pengakhiran penjaminan, serta bukti penyelesaian layanan keimigrasian. Arsip tersebut berguna apabila perusahaan perlu melakukan pemeriksaan administrasi di kemudian hari.
Risiko Jika Administrasi Tidak Diselesaikan
Administrasi yang tidak diselesaikan dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara data perusahaan, penggunaan TKA, dan status izin tinggal pekerja asing.
Dari sisi ketenagakerjaan, tidak melaporkan perjanjian kerja TKA yang berakhir atau dihentikan sebelum waktunya termasuk pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 49 Permenaker Nomor 8 Tahun 2021. Bentuk sanksinya dapat berupa denda, penghentian sementara proses permohonan pengesahan RPTKA, dan/atau pencabutan pengesahan RPTKA sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari sisi keimigrasian, tidak adanya koordinasi pengakhiran atau pengalihan penjaminan dapat menyulitkan penyelesaian status izin tinggal. Perusahaan juga berisiko tidak memiliki dokumentasi yang memadai ketika perlu membuktikan bahwa hubungan kerja dan tanggung jawab penjaminan telah berakhir.
Karena itu, penyelesaian administrasi sebaiknya dilakukan segera setelah tanggal berakhirnya hubungan kerja dipastikan, bukan menunggu sampai masa berlaku KITAS habis.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
Konsultasi Perizinan
Bingung mulai dari mana? Biar kami bantu urus perizinan usaha Anda.
Tim kami siap membantu mulai dari pendirian badan usaha, NIB, hingga perizinan khusus sesuai bidang usaha Anda.
- Konsultasi awal gratis
- Proses transparan
- Dikerjakan tim berpengalaman
Copyright © 2026, Perizinan Indonesia