BADAN USAHA, PT PMA/PMDN & KBLI
Ketentuan Kepemilikan Saham Asing Berdasarkan Bidang Usaha
Investor asing yang ingin mendirikan perusahaan atau menanamkan modal di Indonesia perlu memahami ketentuan kepemilikan saham berdasarkan bidang usaha. Pasalnya, batas kepemilikan saham asing tidak selalu sama untuk setiap sektor. Ada bidang usaha yang terbuka untuk kepemilikan asing hingga 100%, tetapi ada pula yang memiliki pembatasan persentase, persyaratan khusus, atau bahkan tertutup bagi investasi asing.
Ketentuan tersebut perlu diperiksa sebelum investor menentukan struktur perusahaan, menyusun komposisi pemegang saham, atau melakukan akuisisi. Dengan memahami regulasi yang berlaku, investor dapat menghindari kesalahan struktur kepemilikan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan perizinan.
Memahami Batas Kepemilikan Saham Asing di Indonesia
Kepemilikan saham asing merupakan kepemilikan modal dalam perusahaan Indonesia oleh individu asing atau badan usaha asing. Perusahaan yang memiliki unsur penanaman modal asing pada umumnya dikategorikan sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing (PT PMA) apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan investasi asing di Indonesia pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah, serta Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diubah melalui Perpres Nomor 49 Tahun 2021.
Melalui perubahan tersebut, pemerintah menerapkan prinsip bahwa seluruh bidang usaha yang bersifat komersial pada dasarnya terbuka untuk kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup atau memiliki persyaratan tertentu.
Artinya, investor asing pada prinsipnya dapat memiliki hingga 100% saham perusahaan di Indonesia, sepanjang bidang usaha yang dijalankan tidak memiliki pembatasan kepemilikan asing atau persyaratan khusus lainnya.
Dengan demikian, anggapan bahwa kepemilikan asing selalu dibatasi maksimal 49% tidak tepat. Persentase tersebut hanya berlaku apabila terdapat ketentuan khusus yang memang menetapkan batas tersebut.
Kategori Bidang Usaha Berdasarkan Ketentuan Investasi Asing
Sebelum menentukan komposisi saham, investor perlu memahami kategori bidang usaha dalam ketentuan penanaman modal.
1. Bidang Usaha Terbuka untuk Kepemilikan Asing
Bidang usaha terbuka merupakan kegiatan ekonomi yang dapat dijalankan oleh investor dalam negeri maupun asing tanpa pembatasan persentase kepemilikan asing berdasarkan daftar bidang usaha penanaman modal.
Pada kategori ini, investor asing pada prinsipnya dapat memiliki seluruh saham perusahaan atau 100% kepemilikan. Namun, keterbukaan investasi tidak berarti perusahaan bebas dari seluruh persyaratan. Investor tetap harus memenuhi ketentuan perizinan, standar operasional, persyaratan modal, dan regulasi sektoral yang relevan.
Sebagai contoh, perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau kegiatan perdagangan tertentu dapat terbuka bagi kepemilikan asing sepenuhnya, tetapi tetap perlu memenuhi ketentuan perizinan sesuai karakteristik kegiatan usahanya.
2. Bidang Usaha dengan Pembatasan atau Persyaratan Khusus
Beberapa bidang usaha tetap terbuka untuk investasi asing, tetapi pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan tertentu.
Persyaratan tersebut dapat berupa:
- Batas maksimum persentase kepemilikan saham asing.
- Kewajiban melakukan kemitraan dengan koperasi atau UMKM.
- Persyaratan memiliki izin khusus dari instansi terkait.
- Ketentuan mengenai bentuk badan usaha.
- Persyaratan teknis dan operasional berdasarkan regulasi sektoral.
Sebagai contoh, sektor jasa keuangan memiliki ketentuan kepemilikan dan pengawasan tersendiri. Persyaratan bagi perusahaan perbankan tidak dapat disamakan dengan perusahaan perdagangan atau jasa konsultasi.
Karena itu, pembatasan investasi asing per sektor perlu diperiksa berdasarkan kombinasi klasifikasi bidang usaha dan peraturan sektoral yang mengaturnya.
3. Bidang Usaha Tertutup bagi Investasi Asing
Bidang usaha tertutup merupakan kegiatan yang tidak dapat dijalankan melalui penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpres Nomor 49 Tahun 2021 mengatur pengecualian terhadap prinsip keterbukaan investasi, termasuk bidang usaha yang dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang serta industri minuman beralkohol tertentu.
Selain itu, terdapat kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga tidak dapat dijalankan sebagai kegiatan investasi komersial oleh investor swasta.
Investor perlu memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan tidak termasuk kategori tersebut sebelum mendirikan perusahaan atau melakukan investasi.
Cara Melakukan Pemeriksaan Ketentuan Bidang Usaha PMA
Pemeriksaan ketentuan bidang usaha PMA sebaiknya dilakukan sebelum menyusun struktur kepemilikan saham. Berikut tahapan yang dapat diterapkan.
1. Identifikasi Kegiatan Usaha dan Kode KBLI
Langkah pertama adalah menentukan aktivitas ekonomi yang benar-benar akan dijalankan perusahaan. Investor perlu mengidentifikasi produk, layanan, dan ruang lingkup operasional perusahaan, kemudian mencocokkannya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pemilihan kode KBLI penting karena setiap kegiatan usaha dapat memiliki ketentuan investasi yang berbeda. Apabila perusahaan menjalankan beberapa aktivitas sekaligus, seluruh kode KBLI yang relevan perlu diperiksa. Jangan hanya menggunakan kode kegiatan utama tanpa mempertimbangkan aktivitas tambahan yang juga menghasilkan pendapatan.
2. Periksa Daftar Bidang Usaha Penanaman Modal
Setelah kode KBLI ditentukan, periksa apakah bidang usaha tersebut masuk dalam kategori terbuka, memiliki persyaratan khusus, atau tertutup bagi investasi.
Pemeriksaan dapat dilakukan melalui:
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 jo. Perpres Nomor 49 Tahun 2021: untuk mengetahui ketentuan bidang usaha penanaman modal.
- Sistem OSS: untuk memeriksa klasifikasi kegiatan dan persyaratan perizinan.
- Regulasi sektoral: untuk mengetahui ketentuan tambahan yang mungkin berlaku pada bidang usaha tertentu.
Pemeriksaan ini membantu investor mengetahui apakah terdapat batas maksimum kepemilikan saham asing atau kewajiban lain sebelum perusahaan didirikan.
3. Periksa Ketentuan Sektoral
Daftar bidang usaha penanaman modal bukan satu-satunya dasar pemeriksaan. Sektor tertentu seperti perbankan, asuransi, telekomunikasi, pertambangan, dan energi dapat memiliki peraturan khusus mengenai kepemilikan modal, perizinan, maupun pengendalian perusahaan. Oleh karena itu, investor perlu memeriksa regulasi sektoral terbaru dan memastikan tidak ada ketentuan tambahan yang membatasi struktur investasi.
4. Periksa Persyaratan Kemitraan
Selain pembatasan persentase kepemilikan, beberapa bidang usaha mengharuskan pelaku usaha melakukan kemitraan dengan koperasi atau UMKM. Persyaratan ini perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi model operasional, pembagian kegiatan usaha, dan hubungan kerja sama perusahaan dengan pihak lokal.
Perlu dipahami bahwa kewajiban kemitraan tidak selalu berarti investor asing harus menyerahkan sebagian saham perusahaan kepada mitra lokal. Bentuk kemitraannya harus dilihat berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk bidang usaha terkait.
Menentukan Komposisi Saham Investor Asing dan Lokal
Setelah mengetahui batas kepemilikan asing, investor dapat menyusun struktur saham perusahaan sesuai ketentuan. Misalnya, investor asing ingin mendirikan perusahaan dengan modal saham yang terbagi antara pemegang saham asing dan Indonesia.
Jika bidang usaha terbuka untuk kepemilikan asing 100%, struktur saham dapat disusun dengan seluruh saham dimiliki investor asing, sepanjang memenuhi persyaratan PT PMA dan ketentuan lainnya. Sebaliknya, apabila bidang usaha menetapkan batas kepemilikan asing maksimal 49%, komposisi saham harus disusun agar investor asing tidak melampaui persentase tersebut.
Contoh ilustrasi:
Terbuka 100% | 100% | 0%
Maksimal asing 80% | 80% | 20%
Maksimal asing 49% | 49% | 51%
Terbuka 100% | 100% | 0%
Maksimal asing 80% | 80% | 20%
Maksimal asing 49% | 49% | 51%
Angka dalam tabel merupakan ilustrasi struktur saham, bukan daftar batas kepemilikan yang berlaku untuk sektor tertentu.
Selain persentase saham, investor perlu memperhatikan hak suara, kewenangan pengangkatan direksi dan komisaris, serta ketentuan perubahan pengendalian perusahaan. Struktur kepemilikan harus mencerminkan hubungan investasi yang sebenarnya dan tidak boleh digunakan untuk menghindari pembatasan hukum.
Persyaratan Permodalan dan Risiko Ketidaksesuaian Kepemilikan
Selain batas kepemilikan saham, pendirian PT PMA juga memiliki ketentuan permodalan yang perlu diperhatikan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, terdapat ketentuan umum berikut:
- Total nilai investasi PMA harus lebih dari Rp10 miliar, di luar tanah dan bangunan, untuk setiap bidang usaha berdasarkan KBLI lima digit per lokasi proyek, dengan pengecualian tertentu.
- Modal ditempatkan dan disetor minimum PT PMA adalah Rp2,5 miliar per perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Kedua ketentuan tersebut merupakan persyaratan yang berbeda. Nilai investasi tidak sama dengan modal ditempatkan dan disetor perusahaan.
Investor juga perlu memperhatikan bahwa kesalahan menentukan komposisi saham dapat menimbulkan beberapa risiko, seperti:
- Kendala perizinan: Struktur kepemilikan tidak memenuhi persyaratan bidang usaha.
- Risiko perubahan struktur perusahaan: Investor mungkin perlu melakukan penyesuaian kepemilikan saham agar sesuai regulasi.
- Permasalahan hukum: Perubahan kepemilikan atau pengendalian yang tidak sesuai ketentuan dapat memengaruhi keabsahan dan kepatuhan kegiatan usaha.
- Hambatan transaksi investasi: Ketidaksesuaian struktur saham dapat mempersulit proses pendanaan, akuisisi, maupun kerja sama bisnis.
Oleh karena itu, pemeriksaan hukum sebaiknya dilakukan sebelum penandatanganan dokumen pendirian perusahaan atau perjanjian investasi.
Ketentuan batas kepemilikan saham asing di Indonesia ditentukan berdasarkan bidang usaha, kode KBLI, serta regulasi sektoral yang berlaku. Pada prinsipnya, investasi asing dapat mencapai 100% untuk bidang usaha yang terbuka, tetapi terdapat sektor tertentu yang memiliki batas kepemilikan, persyaratan kemitraan, perizinan khusus, atau larangan investasi.
Sebelum menentukan komposisi saham investor asing dan lokal, lakukan pemeriksaan terhadap klasifikasi usaha, daftar bidang usaha penanaman modal, dan peraturan sektoral terkait. Pastikan pula persyaratan permodalan dan perizinan PT PMA telah dipenuhi. Dengan pemeriksaan yang tepat sejak awal, investor dapat menyusun struktur kepemilikan yang sesuai hukum, mengurangi risiko perubahan struktur perusahaan, dan memberikan kepastian dalam menjalankan kegiatan investasi di Indonesia.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
Konsultasi Perizinan
Bingung mulai dari mana? Biar kami bantu urus perizinan usaha Anda.
Tim kami siap membantu mulai dari pendirian badan usaha, NIB, hingga perizinan khusus sesuai bidang usaha Anda.
- Konsultasi awal gratis
- Proses transparan
- Dikerjakan tim berpengalaman
Copyright © 2026, Perizinan Indonesia