Apakah Perusahaan yang Belum Produksi Tetap Wajib Menyampaikan LKPM?
Belum dimulainya produksi komersial tidak otomatis menghapus kewajiban pelaporan LKPM. Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan pengecualian yang diatur dalam ketentuan pelaporan.
Ketentuan tersebut perlu dibaca dengan memperhatikan skala usaha dan sumber pembiayaan:
- Usaha mikro tidak diwajibkan menyampaikan LKPM.
- Usaha kecil menyampaikan LKPM setiap enam bulan atau semester.
- Usaha menengah dan besar menyampaikan LKPM setiap tiga bulan atau triwulan.
- Kegiatan usaha yang pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD juga termasuk pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan.
Untuk perusahaan menengah dan besar, LKPM dibedakan menjadi tahap persiapan serta tahap operasional dan/atau komersial. Artinya, perusahaan yang masih membangun fasilitas atau menyiapkan sarana usaha tetap dapat melaporkan perkembangan investasinya melalui LKPM tahap persiapan.
Jadi, perusahaan tidak perlu menunggu sampai produk pertama terjual untuk mulai memperhatikan kewajiban pelaporan. Status proyek dan realisasi investasi selama masa persiapan tetap perlu dipantau.
Memahami Perbedaan LKPM Tahap Persiapan dan Operasional
Perbedaan utama kedua tahap tersebut terletak pada kondisi kegiatan usaha. Pasal 286 Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 menjelaskan bahwa LKPM tahap persiapan digunakan untuk kegiatan usaha yang belum operasional dan/atau belum melakukan transaksi komersial. Sementara itu, tahap operasional dan/atau komersial digunakan ketika kegiatan usaha sudah siap atau telah beroperasi dan/atau melakukan transaksi komersial.
Tahap persiapan dapat mencakup kegiatan seperti:
- Pengadaan tanah dan penyiapan lokasi.
- Pembangunan gedung atau fasilitas usaha.
- Pembelian mesin dan peralatan.
- Pengadaan sarana pendukung.
- Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja.
- Uji coba produksi barang atau jasa.
- Pemenuhan standar dan persyaratan perizinan.
Dengan demikian, perusahaan yang belum menjual produk tetapi sudah melakukan pembangunan atau pembelian aset masih dapat berada dalam tahap persiapan.
Tahap operasional dan/atau komersial digunakan ketika kegiatan usaha telah siap atau mulai berjalan sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku. Untuk beralih ke tahap ini, pelaku usaha menengah dan besar harus mengisi formulir pernyataan siap operasional dan/atau komersial melalui Sistem OSS sebagaimana diatur dalam Pasal 286 ayat (6).
Perusahaan perlu menilai kondisi kegiatan usahanya secara nyata. Jangan menentukan tahap hanya berdasarkan target tanggal mulai produksi yang pernah direncanakan.
Investasi yang Dicatat Sebelum Operasional
Selama tahap persiapan, perusahaan mungkin belum memperoleh pendapatan dari kegiatan utama. Namun, pengeluaran untuk membangun dan menyiapkan usaha dapat menjadi bagian dari realisasi investasi apabila memenuhi kriteria pencatatan.
Pengadaan tanah, bangunan, dan fasilitas
Pengeluaran untuk memperoleh tanah, menyiapkan lahan, membangun gedung, atau menyediakan fasilitas usaha perlu dicatat berdasarkan transaksi yang benar-benar terjadi. Dokumen pendukung dapat berupa bukti pembayaran, perjanjian, invoice, dokumen penguasaan tanah, serta catatan perkembangan pembangunan.
Perusahaan perlu memastikan bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha dan lokasi yang dilaporkan.
Pembelian mesin, peralatan, dan sarana usaha
Pembelian mesin produksi, perangkat kerja, kendaraan operasional, dan peralatan pendukung dapat menjadi bagian dari realisasi investasi. Simpan invoice, bukti pembayaran, dokumen pengiriman, serta berita acara penerimaan barang.
Pencatatan sebaiknya menggunakan biaya perolehan aset sesuai ketentuan, bukan sekadar nilai pesanan atau perkiraan anggaran. Pesanan pembelian yang belum direalisasikan tidak boleh langsung dianggap sebagai pengeluaran investasi yang sudah terjadi.
Pengeluaran lain yang berkaitan dengan persiapan
Perusahaan juga dapat memiliki pengeluaran untuk instalasi, pengiriman aset, atau kebutuhan lain yang berkaitan langsung dengan persiapan usaha. Setiap pengeluaran perlu diperiksa relevansinya dan didukung bukti yang memadai.
Pisahkan pengeluaran investasi dari biaya rutin yang tidak termasuk dalam komponen realisasi penanaman modal. Jangan memasukkan seluruh pengeluaran perusahaan hanya karena terjadi selama proyek pembangunan.
Cara Melaporkan Perkembangan Pembangunan Proyek
Pelaporan tahap pembangunan proyek perlu menggambarkan kemajuan kegiatan usaha selama periode yang dilaporkan. Perusahaan sebaiknya tidak hanya mencatat jumlah uang yang telah dikeluarkan, tetapi juga menyiapkan informasi mengenai penggunaan investasi dan perkembangan proyek.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:
Mengidentifikasi kegiatan yang sudah berjalan: Catat apakah proyek masih dalam tahap pengadaan lahan, pembangunan gedung, pemasangan mesin, pengadaan sarana, atau pemenuhan persyaratan usaha. Informasi ini membantu perusahaan menjelaskan posisi proyek secara lebih akurat.
Menghitung realisasi investasi: Kumpulkan transaksi yang benar-benar telah direalisasikan selama periode pelaporan. Pisahkan nilai investasi berdasarkan komponen yang sesuai, seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan komponen modal tetap lainnya.
Memperbarui data tenaga kerja: Jika perusahaan sudah mempekerjakan tenaga kerja untuk pembangunan atau persiapan usaha, siapkan data sesuai kategori yang diminta dalam formulir LKPM. Jangan mengisi jumlah tenaga kerja berdasarkan rencana perekrutan yang belum terlaksana.
Mencatat kendala proyek: Jika pembangunan mengalami keterlambatan karena proses pengadaan, perizinan, pendanaan, atau faktor lain, siapkan penjelasan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Informasi kendala membantu menggambarkan alasan proyek belum memasuki tahap operasional.
Memeriksa kesesuaian data OSS: Pastikan kegiatan usaha, lokasi, dan informasi perizinan yang digunakan sesuai dengan data perusahaan. LKPM disampaikan melalui Sistem OSS untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi sebagaimana diatur dalam Pasal 285.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan menengah sedang membangun fasilitas produksi. Pada periode pelaporan, perusahaan telah menyelesaikan sebagian pekerjaan bangunan dan membeli dua unit mesin, tetapi belum melakukan penjualan produk. Perusahaan tetap melaporkan realisasi investasi yang sudah terjadi dan perkembangan proyek melalui tahap persiapan. Nilai mesin yang masih berupa pesanan dan belum direalisasikan tidak langsung dicatat sebagai pengeluaran investasi.
Menentukan Status Proyek dalam Pelaporan LKPM
Status proyek harus mencerminkan kondisi aktual, bukan sekadar rencana perusahaan. Penentuan ini penting karena berhubungan dengan jenis LKPM yang disampaikan.
Perusahaan dapat menggunakan beberapa indikator untuk mengevaluasi statusnya:
- Apakah pembangunan fasilitas masih berlangsung?
- Apakah mesin dan peralatan utama sudah tersedia?
- Apakah kegiatan usaha masih menjalani uji coba?
- Apakah persyaratan dan standar usaha yang diperlukan sudah dipenuhi?
- Apakah perusahaan sudah siap menjalankan kegiatan operasional atau melakukan transaksi komersial?
Jawaban atas pertanyaan tersebut membantu perusahaan memahami apakah kegiatan masih berada dalam tahap persiapan atau sudah memenuhi kondisi untuk masuk ke tahap operasional dan/atau komersial.
Perlu diperhatikan bahwa belum adanya penjualan tidak selalu berarti proyek belum siap beroperasi. Ada kegiatan usaha yang sudah siap menjalankan kegiatan utamanya meskipun transaksi komersial pertama belum terjadi. Karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan kesiapan operasional dan kondisi transaksi komersial, bukan hanya melihat ada atau tidaknya pendapatan.
Dalam peraturan yang sama, saat mulai berproduksi komersial didefinisikan sebagai saat pertama kali hasil produksi dari kegiatan usaha utama dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut. Definisi ini membantu membedakan kegiatan persiapan atau uji coba dengan produksi komersial.
Kapan Perusahaan Beralih ke Tahap Operasional atau Komersial?
Perusahaan menengah dan besar menyampaikan LKPM tahap operasional dan/atau komersial setelah mengisi formulir pernyataan siap operasional dan/atau komersial dalam Sistem OSS. Oleh karena itu, perubahan tahap perlu dilakukan berdasarkan kesiapan kegiatan usaha dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.
Sebelum melakukan peralihan, perusahaan sebaiknya memeriksa beberapa hal berikut:
- Kegiatan utama telah siap dijalankan.
- Sarana dan prasarana yang diperlukan telah tersedia.
- Persyaratan perizinan dan standar usaha yang relevan telah dipenuhi.
- Data realisasi investasi dan tenaga kerja telah diperbarui.
- Informasi kesiapan operasional sesuai dengan kondisi proyek.
Perusahaan juga perlu memperhatikan jadwal pelaporan. Berdasarkan Pasal 286, usaha menengah dan besar menyampaikan LKPM setiap triwulan, paling lambat tanggal 15 April, 15 Juli, 15 Oktober, dan 15 Januari tahun berikutnya. Sementara itu, usaha kecil menyampaikan LKPM setiap semester, paling lambat tanggal 15 Juli dan 15 Januari tahun berikutnya. Penyesuaian dapat berlaku apabila tanggal pelaporan bertepatan dengan hari libur nasional, sesuai pemberitahuan resmi.
Jangan menunda pelaporan hanya karena proyek belum selesai. Perusahaan tetap perlu mengikuti periode pelaporan yang berlaku sesuai skala usahanya.
Kesalahan yang Perlu Dihindari
Ada beberapa kekeliruan yang dapat menyebabkan data LKPM tidak menggambarkan perkembangan proyek secara tepat.
Menganggap belum ada penjualan berarti tidak perlu melapor: Perusahaan yang masih dalam tahap persiapan tetap perlu memperhatikan kewajiban LKPM sesuai skala usaha dan ketentuan yang berlaku.
Melaporkan seluruh anggaran sebagai realisasi: Anggaran pembangunan, nilai kontrak, atau pesanan pembelian tidak otomatis menjadi realisasi investasi. Pencatatan harus didasarkan pada pengeluaran atau perolehan yang benar-benar telah terjadi sesuai ketentuan.
Tidak memperbarui perkembangan proyek: Jika pembangunan telah mencapai kemajuan tertentu, informasi tersebut perlu dicerminkan dalam pelaporan periode terkait. Data yang terus menggunakan kondisi lama dapat menimbulkan ketidaksesuaian.
Terlambat mengubah tahap pelaporan: Perusahaan yang sudah siap operasional perlu memperhatikan pengisian pernyataan dalam OSS agar pelaporan menggunakan tahap yang sesuai.
Tidak menyimpan dokumen pendukung: Invoice, bukti pembayaran, dokumen pengadaan, dan berita acara penerimaan aset perlu disimpan agar angka realisasi dapat ditelusuri ketika diperlukan.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.