Apakah Pergantian Pengurus Memengaruhi Kewajiban LKPM?
Pergantian pengurus pada dasarnya tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk menyampaikan LKPM. Kewajiban tersebut melekat pada pelaku usaha dan kegiatan usaha yang dilaporkan, bukan semata-mata pada individu yang sebelumnya mengurus administrasi perusahaan.
Pasal 285 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 mengatur bahwa pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi setelah memperoleh NIB. Laporan tersebut memuat realisasi investasi, tenaga kerja, produksi barang atau jasa, pemenuhan persyaratan dan perizinan, kewajiban perusahaan, serta kendala yang dihadapi.
Dengan demikian, pergantian direksi atau pengurus tidak menjadi alasan untuk menghentikan pelaporan. Perusahaan tetap harus memperhatikan jadwal LKPM berdasarkan skala usahanya dan memastikan data yang disampaikan menggambarkan kondisi kegiatan usaha pada periode terkait.
Hal yang berubah adalah pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola administrasi perusahaan. Karena itu, pembaruan data dan serah terima pekerjaan perlu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan penanggung jawab.
Data Perusahaan yang Perlu Diperbarui
Setelah terjadi pergantian pengurus, perusahaan perlu memeriksa apakah perubahan tersebut berdampak pada data badan usaha dan informasi yang tercatat di OSS.
Perubahan pengurus dalam data badan usaha
Perubahan pengurus perlu diselesaikan melalui mekanisme administrasi badan hukum yang sesuai. Untuk perseroan terbatas, perusahaan perlu memperhatikan dokumen keputusan perubahan pengurus dan proses administrasi pada sistem kementerian yang menangani urusan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Setelah perubahan legalitas diproses, perusahaan perlu memastikan data di OSS telah sesuai dengan informasi terbaru. Hal ini penting karena data badan usaha dalam OSS mencakup beberapa informasi, antara lain:
- Nama dan identitas badan usaha.
- Nomor akta pendirian beserta pengesahannya atau nomor pendaftaran.
- Data penanggung jawab.
- Data pengurus dan pemegang saham atau pemilik.
- Alamat korespondensi dan informasi kontak perusahaan.
Pasal 226 Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 secara khusus memasukkan data penanggung jawab serta data pengurus dan pemegang saham atau pemilik sebagai bagian dari data pelaku usaha badan usaha yang dapat mengalami perubahan. Untuk sejumlah perubahan tersebut, OSS melakukan validasi dengan sistem kementerian yang menangani urusan hukum.
Artinya, perusahaan perlu memastikan bahwa perubahan pengurus yang telah diproses secara administratif juga tercermin dalam data OSS. Jangan hanya mengandalkan dokumen internal atau keputusan rapat tanpa memeriksa kesesuaian informasi pada sistem.
Pembaruan penanggung jawab dan hak akses OSS
Selain data pengurus, perusahaan perlu memeriksa siapa yang tercatat sebagai penanggung jawab dan siapa yang memiliki kewenangan mengelola akun OSS.
Keduanya perlu dibedakan. Penanggung jawab merupakan informasi identitas dalam data badan usaha, sedangkan pengelola akun berkaitan dengan akses untuk menjalankan aktivitas administrasi pada sistem.
Dalam Permen 5 Tahun 2025, data penanggung jawab badan usaha diisi menggunakan nama salah satu direksi yang tercantum dalam akta pendirian dan/atau akta perubahannya beserta pengesahannya.
Karena itu, jika direksi yang sebelumnya tercatat sudah tidak lagi menjabat, perusahaan perlu menyesuaikan data penanggung jawab berdasarkan dokumen perubahan yang berlaku.
Perusahaan juga perlu memastikan akses OSS dapat dikelola oleh pihak yang berwenang. Periksa alamat email, nomor kontak, dan pengelola administrasi yang digunakan untuk menerima pemberitahuan serta menjalankan pelaporan. Pengalihan akses sebaiknya dilakukan melalui mekanisme resmi yang tersedia, bukan dengan membagikan kata sandi secara informal.
Proses Serah Terima Data LKPM
Serah terima data LKPM membantu pengurus baru memahami kondisi pelaporan perusahaan tanpa harus mengumpulkan ulang seluruh informasi dari awal. Proses ini sebaiknya dilakukan secara tertulis dan mencakup dokumen maupun status pekerjaan yang masih berjalan.
Beberapa informasi yang perlu diserahkan meliputi:
Riwayat laporan LKPM: Simpan salinan laporan periode sebelumnya, bukti penyampaian, serta informasi mengenai status laporan yang telah dikirim melalui OSS.
Data realisasi investasi: Serahkan rekap pengeluaran investasi, pencatatan aset, bukti transaksi, dan dokumen pendukung yang digunakan dalam laporan sebelumnya.
Data tenaga kerja dan produksi: Sertakan informasi tenaga kerja, perkembangan produksi, serta data operasional lain yang diperlukan untuk periode berikutnya.
Informasi kegiatan usaha dan lokasi proyek: Catat NIB, identitas kegiatan usaha, lokasi, serta status masing-masing proyek agar tidak terjadi kekeliruan ketika menyusun laporan.
Daftar kewajiban dan kendala: Berikan informasi mengenai kewajiban yang masih harus dipenuhi, kendala proyek, permintaan perbaikan laporan, atau pemberitahuan dari OSS yang belum diselesaikan.
Jadwal pelaporan berikutnya: Cantumkan periode yang sedang berjalan dan batas waktu penyampaian LKPM sesuai skala usaha.
Serah terima sebaiknya disertai daftar dokumen dan tanda terima internal. Dengan begitu, pengurus baru dapat mengetahui informasi yang sudah lengkap maupun bagian yang masih memerlukan tindak lanjut.
Menjaga Kelanjutan Pelaporan saat Pergantian Pengurus
Agar pelaporan tetap berjalan, perusahaan sebaiknya tidak menunggu seluruh proses transisi selesai untuk mulai menyiapkan LKPM. Pengumpulan data dapat tetap dilakukan oleh tim administrasi atau departemen terkait, sementara kewenangan persetujuan dan penyampaian mengikuti struktur serta otorisasi perusahaan yang berlaku.
Beberapa langkah berikut dapat diterapkan.
Pertama, tunjuk penanggung jawab sementara jika diperlukan: Perusahaan perlu memastikan ada pihak yang memantau jadwal dan mengumpulkan data selama proses pergantian berlangsung. Penunjukan ini harus sesuai dengan kewenangan internal perusahaan.
Kedua, periksa status laporan terakhir: Pastikan laporan periode sebelumnya sudah disampaikan dan tidak ada permintaan perbaikan yang belum ditindaklanjuti.
Ketiga, perbarui data badan usaha dan OSS: Cocokkan informasi pengurus serta penanggung jawab dengan dokumen legalitas terbaru. Perubahan data yang dilakukan di luar OSS tetap harus disesuaikan dalam sistem tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 225 Permen 5 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa perubahan data pelaku usaha menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
Keempat, pertahankan jadwal pelaporan: Pergantian pengurus tidak mengubah periode LKPM. Berdasarkan Pasal 286, usaha kecil melaporkan setiap semester, sedangkan usaha menengah dan besar setiap triwulan, dengan pengecualian yang diatur dalam ketentuan tersebut.
Kelima, lakukan pemeriksaan sebelum laporan disampaikan: Pengurus baru perlu memastikan angka realisasi investasi, tenaga kerja, produksi, dan informasi lainnya sudah diperiksa oleh departemen terkait. Jangan langsung menggunakan data lama tanpa memeriksa perkembangan terbaru.
Risiko Jika Pembaruan dan Serah Terima Diabaikan
Tidak adanya pembaruan data dan serah terima dapat menimbulkan hambatan administratif. Misalnya, perusahaan masih menggunakan informasi penanggung jawab lama, pemberitahuan OSS tidak terpantau oleh pengurus baru, atau dokumen pendukung laporan sebelumnya sulit ditemukan.
Risiko lain adalah terlewatnya permintaan perbaikan dan batas waktu pelaporan. Jika pengurus baru tidak mengetahui status laporan terakhir, perusahaan dapat mengalami keterlambatan dalam menindaklanjuti proses yang masih berjalan.
Ketidaksesuaian antara dokumen legalitas dan data OSS juga dapat menyulitkan proses administrasi berikutnya. Oleh sebab itu, perubahan pengurus sebaiknya diikuti pemeriksaan menyeluruh terhadap data perusahaan, akses sistem, dan riwayat kewajiban pelaporan.
Contoh Penanganan Pergantian Pengurus
Sebuah perusahaan mengganti direktur pada bulan Mei, sementara periode pelaporan LKPM berikutnya berakhir pada bulan Juli. Sebelum pergantian, direktur lama bertanggung jawab mengawasi administrasi investasi dan pelaporan melalui OSS.
Dalam kondisi tersebut, perusahaan perlu memastikan perubahan pengurus diproses melalui administrasi badan hukum yang berlaku. Setelah itu, data penanggung jawab dan informasi pengurus pada OSS diperiksa serta disesuaikan.
Tim administrasi kemudian menyerahkan laporan LKPM sebelumnya, rekap realisasi investasi, dokumen pendukung, dan status kegiatan usaha kepada pengurus baru. Bagian keuangan dan operasional tetap mengumpulkan data untuk periode berjalan.
Dengan alur tersebut, pengurus baru dapat melanjutkan proses pemeriksaan dan persetujuan laporan tanpa kehilangan riwayat pelaksanaan investasi. Perusahaan juga dapat menjaga agar pelaporan tetap dilakukan sesuai jadwal.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.