IMIGRASI: KITAS & VISA INVESTOR/PEKERJA

Pembagian Tanggung Jawab Perusahaan dan WNA dalam Pengurusan Izin

Pengurusan izin kerja dan izin tinggal tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia melibatkan perusahaan sebagai pemberi kerja atau penjamin serta WNA sebagai pihak yang akan bekerja dan tinggal di Indonesia. Keduanya memiliki kewajiban yang berbeda, mulai dari menyiapkan dokumen, mengurus persetujuan penggunaan TKA, hingga memastikan izin tetap sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Memahami tanggung jawab perusahaan dan WNA dalam pengurusan izin penting agar proses administrasi berjalan teratur dan tidak terjadi kesalahan akibat pembagian tugas yang kurang jelas.

  • Talita
  • 6 menit baca
Memahami Pembagian Peran dalam Pengurusan Izin

Pengurusan izin TKA mencakup dua aspek yang saling berkaitan, yaitu ketenagakerjaan dan keimigrasian. Aspek ketenagakerjaan berkaitan dengan persetujuan perusahaan untuk menggunakan TKA, sedangkan aspek keimigrasian berkaitan dengan visa dan izin tinggal yang memungkinkan WNA berada di Indonesia sesuai tujuan kedatangannya.

Dalam proses tersebut, perusahaan biasanya bertindak sebagai pemberi kerja yang mengurus kebutuhan administrasi penggunaan TKA. Apabila perusahaan ditetapkan sebagai penjamin, perusahaan juga memiliki kewajiban keimigrasian terhadap WNA yang dijaminnya.

Sementara itu, WNA bertanggung jawab menyediakan informasi pribadi yang benar, menyerahkan dokumen identitas dan kualifikasi, serta mematuhi ketentuan izin tinggal dan pekerjaan yang diberikan.

Pembagian peran ini perlu dipahami sejak awal karena pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) tidak sama dengan penerbitan visa atau Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Masing-masing memiliki persyaratan dan proses tersendiri. Kerangka penggunaan TKA diatur antara lain dalam PP Nomor 34 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 8 Tahun 2021. 

Tanggung Jawab Perusahaan sebagai Pemberi Kerja dan Sponsor

Perusahaan memiliki peran utama dalam memastikan kebutuhan penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan dan keimigrasian. Tanggung jawab tersebut tidak berhenti setelah izin awal diterbitkan, tetapi juga mencakup pemantauan selama hubungan kerja berlangsung.

Pengurusan RPTKA dan administrasi ketenagakerjaan

Salah satu kewajiban utama pemberi kerja adalah mengurus pengesahan RPTKA apabila penggunaan TKA termasuk kategori yang diwajibkan. RPTKA memuat rencana penggunaan tenaga kerja asing, termasuk jabatan, jumlah pekerja, lokasi kerja, dan jangka waktu penempatan.

Untuk mendukung pengajuan tersebut, perusahaan perlu menyiapkan dokumen legalitas dan informasi kebutuhan tenaga kerja. Beberapa data yang umumnya diperlukan meliputi:

  • Identitas dan legalitas perusahaan, termasuk NIB serta dokumen badan usaha sesuai persyaratan.

  • Nama dan identitas calon TKA.

  • Jabatan atau jenis pekerjaan yang akan ditempati.

  • Lokasi pelaksanaan pekerjaan.

  • Rencana jangka waktu penggunaan TKA.

  • Dokumen pendukung hubungan kerja sesuai kategori permohonan.

Perusahaan juga perlu memastikan jabatan yang direncanakan sesuai dengan kegiatan usaha dan ketentuan jabatan yang dapat diduduki TKA. Jika diwajibkan, perusahaan harus menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping untuk mendukung alih teknologi dan keahlian. 

Penjaminan dan kewajiban pelaporan keimigrasian

Apabila perusahaan bertindak sebagai penjamin, tanggung jawabnya juga mencakup keberadaan dan kegiatan WNA selama tinggal di Indonesia. Pasal 192 Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 mengatur bahwa penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijaminnya serta berkewajiban melaporkan perubahan status sipil, status keimigrasian, dan alamat. 

Dalam praktiknya, perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

  • Mengelola pengajuan visa dan izin tinggal sesuai tujuan kedatangan serta kegiatan TKA.

  • Memantau masa berlaku izin tinggal dan mengoordinasikan perpanjangan apabila diperlukan.

  • Memastikan jabatan, lokasi kerja, dan kegiatan TKA sesuai dengan persetujuan yang dimiliki.

  • Melaporkan perubahan data yang menjadi kewajiban penjamin.

  • Mengurus proses administrasi apabila hubungan kerja berakhir atau terjadi perubahan penjamin.

Ketentuan Pasal 63 UU Keimigrasian juga mengatur tanggung jawab penjamin atas keberadaan dan kegiatan WNA, termasuk kewajiban melaporkan perubahan tertentu. Dalam kondisi yang diatur undang-undang, penjamin juga dapat diwajibkan menanggung biaya pemulangan atau pengeluaran WNA dari Indonesia. 

Namun, perlu dibedakan antara pemberi kerja dan penjamin. Perusahaan yang mempekerjakan TKA tidak boleh menganggap semua kewajiban keimigrasian otomatis selesai hanya dengan mengurus RPTKA. Status perusahaan sebagai penjamin dan kewajiban yang melekat padanya harus diperiksa berdasarkan jenis izin tinggal dan ketentuan yang berlaku.

Dokumen yang Disiapkan oleh WNA

Meskipun perusahaan menangani sebagian besar administrasi pengajuan, WNA tetap harus menyediakan dokumen pribadi yang dibutuhkan. Kelengkapan dan keakuratan informasi dari calon pekerja asing sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses.

Dokumen yang perlu disiapkan umumnya mencakup:

  • Paspor: Salinan halaman biodata dan dokumen perjalanan yang masih berlaku.

  • Foto terbaru: Foto digital sesuai ketentuan sistem pengajuan.

  • Data identitas pribadi: Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, serta alamat tempat tinggal.

  • Riwayat pendidikan dan pengalaman kerja: Informasi kualifikasi yang relevan dengan jabatan yang akan ditempati.

  • Dokumen kompetensi: Sertifikat keahlian atau dokumen pendukung lain apabila dipersyaratkan untuk posisi tertentu.

  • Dokumen hubungan kerja: Informasi atau salinan perjanjian kerja sesuai kebutuhan proses pengajuan.

  • Dokumen izin tinggal sebelumnya: Jika WNA sudah berada di Indonesia dan mengajukan perubahan atau perpanjangan izin.

Daftar tersebut bersifat umum. Dokumen yang benar-benar diperlukan dapat berbeda berdasarkan jabatan, jenis kegiatan, kategori visa, dan jenis izin tinggal yang diajukan.

WNA juga harus memastikan seluruh data yang diberikan kepada perusahaan sesuai dengan paspor dan dokumen resmi lainnya. Jika terdapat perbedaan ejaan nama, perubahan paspor, atau perubahan kewarganegaraan, informasi tersebut perlu disampaikan sejak awal agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dalam pengajuan.

Koordinasi Pengurusan Izin Tinggal dari Awal hingga Selesai

Koordinasi yang baik membantu perusahaan dan WNA mengetahui tugas masing-masing serta mengurangi risiko keterlambatan. Proses dapat dibagi menjadi beberapa tahap.

Tahap persiapan: Perusahaan memeriksa legalitas badan usaha, kebutuhan jabatan, lokasi kerja, dan kelayakan penggunaan TKA. Pada saat yang sama, WNA menyiapkan paspor, identitas, serta dokumen kualifikasi.

Tahap pengajuan ketenagakerjaan: Perusahaan mengajukan pengesahan RPTKA sesuai kategori penggunaan TKA. WNA perlu segera melengkapi informasi atau dokumen tambahan apabila diminta untuk mendukung pengajuan.

Tahap pengurusan keimigrasian: Setelah persyaratan ketenagakerjaan terpenuhi sesuai ketentuan, proses visa dan izin tinggal dilanjutkan melalui mekanisme keimigrasian. Perusahaan sebagai penjamin mengelola bagian administrasi yang menjadi kewenangannya, sedangkan WNA memastikan data pribadi dan dokumen perjalanan tetap sesuai.

Tahap setelah izin diterbitkan: Perusahaan menyimpan salinan dokumen persetujuan dan memantau masa berlaku izin. WNA juga perlu memahami batas kegiatan, jabatan, dan ketentuan tinggal yang tercantum dalam izin yang dimilikinya.

Tahap perubahan atau berakhirnya hubungan kerja: Jika terjadi perubahan jabatan, sponsor, alamat, atau berakhirnya pekerjaan, kedua pihak perlu segera berkoordinasi. Perubahan tersebut dapat memerlukan prosedur ketenagakerjaan maupun keimigrasian yang berbeda.

Kesalahan Pembagian Tanggung Jawab yang Perlu Dihindari

Salah satu masalah yang sering muncul adalah anggapan bahwa seluruh pengurusan izin merupakan tanggung jawab perusahaan. Padahal, WNA tetap harus menyediakan dokumen yang benar dan mematuhi ketentuan izin yang dimilikinya.

Kesalahan lainnya adalah menganggap pengesahan RPTKA otomatis menjadi izin tinggal. Keduanya merupakan proses berbeda sehingga perusahaan perlu memastikan tahapan keimigrasian juga diselesaikan.

Perusahaan juga sebaiknya tidak menunda pelaporan perubahan data sampai masa berlaku izin hampir habis. Sebagai contoh, perubahan alamat, paspor, atau penjamin perlu ditangani sesuai prosedur yang berlaku. Pasal 199 Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 secara khusus mencantumkan perubahan alamat dan penggantian paspor sebagai bagian dari perubahan yang wajib dilaporkan. 

Untuk menghindari masalah, perusahaan dapat menunjuk satu bagian administrasi atau HR sebagai pengelola dokumen TKA. WNA kemudian diberikan informasi mengenai dokumen yang harus disediakan, masa berlaku izin, dan kewajiban yang perlu dipenuhi selama bekerja di Indonesia.

Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
Konsultasi Perizinan

Bingung mulai dari mana? Biar kami bantu urus perizinan usaha Anda.

Tim kami siap membantu mulai dari pendirian badan usaha, NIB, hingga perizinan khusus sesuai bidang usaha Anda.

  • Konsultasi awal gratis
  • Proses transparan
  • Dikerjakan tim berpengalaman
Konsultasi via WhatsApp Hubungi Kami

Tim kami siap memberikan respon cepat untuk Anda

Copyright © 2026, Perizinan Indonesia