PERIZINAN SETELAH USAHA BEROPERASI

Pengelolaan Perizinan Ketika Perusahaan Mengalihdayakan Sebagian Kegiatan Operasional

Mengalihdayakan sebagian kegiatan operasional kepada perusahaan lain dapat membantu perusahaan mengelola pekerjaan penunjang secara lebih efisien. Namun, penggunaan jasa pihak ketiga tidak berarti perusahaan dapat mengabaikan aspek legalitas dan ketenagakerjaan. Perizinan kegiatan operasional outsourcing perlu diperhatikan oleh perusahaan pengguna jasa maupun penyedia jasa agar kegiatan yang dialihkan, status pekerja, dan dokumen kerja sama sesuai dengan ketentuan. Evaluasi sejak awal diperlukan untuk memastikan vendor memiliki legalitas yang tepat dan perusahaan tetap menjalankan tanggung jawabnya selama kerja sama berlangsung.

  • Talita
  • 6 menit baca
Memahami Penggunaan Jasa Outsourcing dalam Kegiatan Usaha

Alih daya atau outsourcing merupakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan kepada perusahaan alih daya berdasarkan perjanjian tertulis. Dalam hubungan ini, perusahaan penyedia jasa bertindak sebagai pihak yang menjalankan pekerjaan melalui pekerja yang dipekerjakannya.

Penggunaan outsourcing perlu dibedakan dari pembelian barang atau jasa biasa. Dalam alih daya yang melibatkan penyediaan pekerja, terdapat aspek hubungan kerja, perlindungan pekerja, perizinan usaha penyedia jasa, dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

Contohnya, perusahaan dapat menggunakan penyedia jasa untuk layanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, pengamanan, atau angkutan pekerja. Jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan harus mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga perusahaan tidak cukup hanya menentukan pekerjaan berdasarkan kebutuhan internal.

Apakah Perusahaan Pengguna Jasa Perlu Menyesuaikan Perizinan?

Kewajiban perizinan perlu dilihat dari posisi masing-masing perusahaan. Perusahaan penyedia jasa alih daya wajib memiliki legalitas dan perizinan berusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Sementara itu, perusahaan pengguna jasa perlu memastikan bahwa pekerjaan yang diserahkan memang dapat dialihdayakan dan kerja sama dilakukan sesuai ketentuan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 95 sampai dengan Pasal 100, mengatur kembali pelaksanaan alih daya. Untuk perusahaan pada umumnya, pekerjaan yang dapat diserahkan harus berupa kegiatan jasa penunjang atau pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Undang-undang tersebut menyebutkan layanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, pengamanan, serta penyediaan angkutan bagi pekerja sebagai kegiatan jasa penunjang.

Dengan demikian, perusahaan perlu mengevaluasi jenis pekerjaan sebelum membuat perjanjian. Penggunaan vendor tidak dapat dijadikan alasan untuk mengalihdayakan semua fungsi perusahaan tanpa memperhatikan batasan hukum.

Dari sisi perizinan berusaha, perusahaan pengguna jasa juga perlu memeriksa apakah terdapat perubahan kegiatan usaha atau persyaratan lain yang memang harus disesuaikan. Penggunaan vendor untuk pekerjaan penunjang tidak otomatis mengharuskan perusahaan mengubah seluruh perizinan yang telah dimiliki. Penyesuaian dilakukan apabila terdapat perubahan data atau kegiatan yang relevan dengan persyaratan perizinan.

Tanggung Jawab Perizinan Perusahaan Pengguna dan Penyedia Jasa

Pembagian tanggung jawab perlu dipahami sejak awal agar tidak terjadi anggapan bahwa seluruh kewajiban kepatuhan berada pada satu pihak.

Kewajiban perusahaan penyedia jasa outsourcing

Perusahaan alih daya harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan pemerintah pusat sesuai ketentuan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.

Selain legalitas badan usaha, penyedia jasa perlu memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup perizinannya. Penyedia jasa juga bertanggung jawab terhadap hubungan kerja dengan pekerjanya, termasuk pemenuhan upah, jaminan sosial, perlindungan, kesejahteraan, dan persyaratan kerja lainnya.

Perusahaan pengguna jasa sebaiknya tidak hanya meminta salinan NIB. Pemeriksaan perlu mencakup kesesuaian kegiatan usaha vendor dengan layanan yang ditawarkan serta pemenuhan persyaratan ketenagakerjaan yang relevan.

Kewajiban perusahaan pengguna jasa

Perusahaan pemberi pekerjaan bertanggung jawab memastikan bahwa vendor memenuhi perlindungan dan hak pekerja sesuai ketentuan. Tanggung jawab ini membuat perusahaan perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama, bukan hanya menandatangani kontrak dan menyerahkan seluruh urusan kepada vendor.

Perusahaan juga harus memastikan pekerjaan yang dialihkan sesuai dengan batasan jenis dan bidang pekerjaan outsourcing. Jika pekerja dari perusahaan alih daya digunakan untuk menjalankan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, Pasal 98 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa hubungan kerja pekerja tersebut demi hukum beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemilihan jenis pekerjaan merupakan bagian penting dari evaluasi kepatuhan, bukan sekadar pertimbangan operasional.

Dokumen yang Perlu Diperiksa Sebelum Memilih Vendor

Sebelum menjalin kerja sama, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dokumen untuk menilai legalitas penggunaan jasa pihak ketiga. Dokumen yang diperiksa dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tetapi umumnya mencakup:

  • Akta pendirian dan perubahan badan hukum penyedia jasa.

  • Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berusaha yang relevan.

  • Informasi kegiatan usaha yang tercatat pada sistem OSS.

  • Identitas dan kewenangan pihak yang menandatangani perjanjian.

  • Rancangan atau dokumen perjanjian alih daya.

  • Informasi jumlah pekerja dan lokasi pelaksanaan pekerjaan.

  • Dokumen pendukung pemenuhan hak pekerja dan jaminan sosial.

  • Dokumen terkait keselamatan dan kesehatan kerja sesuai kebutuhan pekerjaan.

Perjanjian alih daya juga perlu diperiksa secara khusus. Berdasarkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, perjanjian setidaknya memuat jenis pekerjaan, jangka waktu, lokasi, jumlah pekerja, perlindungan dan hak pekerja, serta hak dan kewajiban masing-masing perusahaan.

Pemeriksaan dokumen tersebut membantu perusahaan memastikan bahwa vendor bukan hanya memiliki badan usaha, tetapi juga memenuhi persyaratan untuk menjalankan pekerjaan yang disepakati.

Cara Mengelola Kepatuhan Selama Kerja Sama

Pemeriksaan legalitas sebaiknya tidak berhenti ketika kontrak ditandatangani. Perusahaan perlu mengelola kepatuhan selama vendor menjalankan pekerjaan.

Pertama, pastikan ruang lingkup pekerjaan tertulis dengan jelas
Uraikan jenis layanan, lokasi, jumlah pekerja, periode kerja sama, serta batas tanggung jawab masing-masing pihak. Ruang lingkup tersebut harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk dialihdayakan.

Kedua, periksa pencatatan perjanjian alih daya
Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 mewajibkan perusahaan alih daya memiliki bukti pencatatan perjanjian. Permohonan pencatatan diajukan kepada dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota di lokasi pekerjaan paling lambat tiga hari kerja sejak perjanjian ditandatangani. Perusahaan pengguna jasa perlu meminta bukti pencatatan tersebut sebagai bagian dari pemeriksaan kepatuhan vendor.

Ketiga, lakukan pemantauan terhadap pemenuhan hak pekerja
Perusahaan perlu memastikan penyedia jasa memenuhi kewajibannya terkait upah, waktu kerja, waktu istirahat, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan hak lainnya sesuai ketentuan. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui dokumen pendukung dan evaluasi pelaksanaan kontrak.

Keempat, evaluasi perubahan selama kerja sama
Jika terjadi perubahan jenis pekerjaan, lokasi, jumlah pekerja, atau penyedia jasa, perusahaan perlu menilai apakah perjanjian dan dokumen pendukung harus disesuaikan. Perubahan tersebut juga perlu diperiksa terhadap ketentuan perizinan dan ketenagakerjaan yang berlaku.

Risiko Menggunakan Vendor yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Penggunaan penyedia jasa tanpa pemeriksaan legalitas dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara kegiatan aktual dan perizinan yang dimiliki. Risiko juga muncul apabila pekerjaan yang dialihdayakan tidak termasuk jenis pekerjaan yang diperbolehkan atau perjanjian tidak memenuhi persyaratan.

Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan administrasi perusahaan. Ketidakpatuhan dapat menimbulkan persoalan hubungan kerja, pemenuhan hak pekerja, dan pengawasan ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur sanksi administratif bagi perusahaan alih daya yang tidak memenuhi kewajiban perizinan berusaha. Perusahaan pemberi pekerjaan dapat dikenai sanksi apabila melanggar ketentuan mengenai jenis dan bidang pekerjaan yang boleh dialihdayakan.

Perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan peralihan. Pasal 306 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 memberikan waktu paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja alih daya untuk menyesuaikan diri. Perjanjian yang telah disepakati sebelum undang-undang tersebut diundangkan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
Konsultasi Perizinan

Bingung mulai dari mana? Biar kami bantu urus perizinan usaha Anda.

Tim kami siap membantu mulai dari pendirian badan usaha, NIB, hingga perizinan khusus sesuai bidang usaha Anda.

  • Konsultasi awal gratis
  • Proses transparan
  • Dikerjakan tim berpengalaman
Konsultasi via WhatsApp Hubungi Kami

Tim kami siap memberikan respon cepat untuk Anda

Copyright © 2026, Perizinan Indonesia