BADAN USAHA, PT PMA/PMDN & KBLI

Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor

Dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT), terdapat tiga istilah permodalan yang perlu dipahami, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Ketiganya merupakan bagian penting dalam struktur modal perseroan, tetapi memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda. Memahami perbedaan modal dasar ditempatkan dan disetor membantu pendiri menentukan struktur saham, menyusun anggaran dasar, serta memenuhi ketentuan hukum dalam pendirian perusahaan.

  • Maura
  • 7 menit baca
Meskipun saling berkaitan, ketiga jenis modal tersebut tidak selalu memiliki nilai yang sama. Lantas, apa perbedaannya dan bagaimana cara menghitungnya?

Memahami Struktur Modal dalam Perseroan
Struktur modal dalam perseroan menggambarkan keseluruhan modal yang ditetapkan perusahaan, bagian yang telah diambil oleh pemegang saham, serta jumlah yang benar-benar telah dibayarkan sebagai penyertaan saham.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) beserta perubahannya, anggaran dasar PT harus mencantumkan jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

Berikut penjelasan masing-masing jenis modal.

1. Pengertian Modal Dasar
Modal dasar adalah keseluruhan nilai nominal saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Dengan kata lain, modal dasar merupakan batas keseluruhan nilai nominal saham yang menjadi struktur permodalan perusahaan.

Sebagai contoh, pendiri menetapkan modal dasar sebesar Rp1 miliar yang terbagi menjadi 1.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1 juta per saham. Artinya, perusahaan memiliki modal dasar sebesar Rp1 miliar, meskipun belum seluruh saham tersebut dimiliki atau dibayarkan oleh pemegang saham.

Beberapa hal penting mengenai modal dasar adalah:
  • Besarannya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan.
  • Dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan.
  • Menjadi dasar penentuan jumlah saham yang dapat diterbitkan.
  • Dapat diubah melalui mekanisme perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan hukum.
Perlu diperhatikan bahwa tidak terdapat lagi ketentuan umum modal dasar minimum Rp50 juta untuk seluruh PT. Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2021, besaran modal dasar ditentukan oleh pendiri, kecuali terdapat ketentuan khusus untuk bidang usaha tertentu.

2. Pengertian Modal Ditempatkan
Modal ditempatkan adalah bagian dari modal dasar yang telah diambil atau dialokasikan kepada para pemegang saham. Ketika seseorang atau badan hukum mengambil bagian saham dalam pendirian PT, nilai nominal saham yang diambil tersebut menjadi bagian dari modal ditempatkan.

Misalnya, sebuah perusahaan memiliki modal dasar Rp1 miliar. Dari jumlah tersebut, para pendiri mengambil 300 lembar saham dengan nilai nominal Rp1 juta per saham. Dengan demikian, modal ditempatkan perusahaan adalah Rp300 juta.

Pengertian modal ditempatkan penting karena menunjukkan berapa besar bagian modal dasar yang telah menjadi komitmen kepemilikan para pemegang saham.

Informasi mengenai modal ditempatkan juga membantu mengetahui:
  • Jumlah saham yang telah dialokasikan kepada pemegang saham.
  • Persentase kepemilikan masing-masing pemegang saham.
  • Komposisi kepemilikan saham dalam perusahaan.
  • Bagian modal dasar yang masih belum ditempatkan.
Perlu dibedakan bahwa saham yang telah ditempatkan tidak berarti seluruh modalnya masih menjadi janji pembayaran. Dalam pendirian PT, saham yang ditempatkan harus disetor penuh sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pengertian Modal Disetor
Modal disetor adalah modal yang telah benar-benar dibayarkan oleh pemegang saham kepada perseroan sebagai pembayaran atas saham yang diambil. Penyetoran modal dapat dilakukan dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang sesuai ketentuan hukum.

Sebagai contoh, pemegang saham mengambil 300 lembar saham dengan nilai nominal Rp1 juta per saham. Apabila seluruh saham tersebut telah dibayar, modal disetor perusahaan adalah Rp300 juta. Bukti penyetoran perlu disimpan sebagai bagian dari dokumentasi perusahaan.

Bentuk penyetoran modal dapat berupa:
  • Transfer uang ke rekening perusahaan.
  • Setoran dalam bentuk aset atau benda yang memiliki nilai ekonomi.
  • Bentuk penyetoran lainnya yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
Apabila penyetoran dilakukan dalam bentuk selain uang, penilaian harus menggunakan nilai wajar berdasarkan harga pasar atau penilaian ahli yang tidak terafiliasi dengan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUPT.

Dengan demikian, pengertian modal disetor berkaitan langsung dengan realisasi pembayaran saham oleh pemegang saham, bukan sekadar jumlah modal yang direncanakan.

Perbedaan Modal Dasar, Ditempatkan, dan Disetor
Setelah memahami definisinya, perbedaan ketiganya dapat dilihat dari fungsi dan status permodalan dalam perusahaan.

Secara sederhana, hubungan ketiganya dapat digambarkan sebagai berikut:
Modal dasar → Modal ditempatkan → Modal disetor.

Dalam pendirian PT, paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, modal ditempatkan dan modal disetor dapat memiliki nilai yang sama ketika seluruh saham yang diambil pemegang saham sudah dibayarkan.

Contoh Perhitungan Struktur Modal PT
Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh penerapan struktur modal dalam pendirian sebuah PT. Misalnya, dua orang pendiri sepakat membentuk perusahaan dengan ketentuan berikut:
  • Modal dasar: Rp1.000.000.000.
  • Jumlah saham: 1.000 lembar.
  • Nilai nominal saham: Rp1.000.000 per lembar.
  • Modal ditempatkan: Rp300.000.000.
  • Modal disetor: Rp300.000.000.
Komposisi pemegang sahamnya adalah:
Pendiri A | 180 lembar | Rp180 juta | 60%
Pendiri B | 120 lembar | Rp120 juta | 40%
Total | 300 lembar | Rp300 juta | 100%

Dari ilustrasi tersebut, dapat diketahui bahwa:
  1. Modal dasar perusahaan adalah Rp1 miliar.
  2. Modal ditempatkan sebesar Rp300 juta atau 30% dari modal dasar.
  3. Modal disetor sebesar Rp300 juta karena seluruh saham yang ditempatkan telah dibayarkan.
  4. Sisa modal dasar yang belum ditempatkan adalah Rp700 juta.
Contoh tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak harus langsung menempatkan seluruh modal dasar. Namun, persyaratan minimum penempatan dan penyetoran tetap harus dipenuhi.

Ketentuan Hukum Mengenai Modal Perseroan
Pengaturan modal PT terutama terdapat dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 8 Tahun 2021.

Beberapa ketentuan penting yang perlu diperhatikan adalah:
1. Besaran modal dasar ditentukan oleh pendiri
Pasal 3 PP Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa perseroan wajib memiliki modal dasar dan besarannya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri. Dengan demikian, pendiri dapat menyesuaikan modal dasar dengan kebutuhan dan rencana bisnis perusahaan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus bidang usaha.

2. Minimal 25% modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh
Pasal 4 PP Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25%. Ketentuan ini juga mensyaratkan adanya bukti penyetoran yang sah. Bukti tersebut wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri paling lama 60 hari sejak tanggal akta pendirian untuk PT biasa atau sejak pengisian pernyataan pendirian untuk perseroan perorangan.

3. Penyetoran dapat dilakukan dalam bentuk selain uang
Pasal 34 UUPT memungkinkan penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk uang dan/atau bentuk lainnya. Jika menggunakan aset selain uang, nilainya harus ditentukan secara wajar sesuai ketentuan yang berlaku. Penyetoran berupa benda tidak bergerak juga memiliki kewajiban pengumuman dalam surat kabar sesuai ketentuan pasal tersebut.

4. Bidang usaha tertentu dapat memiliki persyaratan modal khusus
Meskipun besaran modal dasar secara umum ditentukan oleh pendiri, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha tertentu dapat diwajibkan memenuhi persyaratan permodalan minimum yang lebih tinggi. Karena itu, pendiri perlu memeriksa regulasi sektoral dan persyaratan perizinan sebelum menentukan struktur modal perusahaan.

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Menentukan Modal PT
Menentukan modal perusahaan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif. Struktur modal juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan rencana pengembangan usaha.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:
  • Kebutuhan pendanaan: Sesuaikan modal dengan kebutuhan awal perusahaan, seperti biaya operasional, pengadaan aset, dan pengembangan bisnis.
  • Komposisi pemegang saham: Tentukan jumlah saham masing-masing pendiri berdasarkan kesepakatan dan kontribusi modal.
  • Persentase kepemilikan: Pastikan pembagian saham sesuai dengan kesepakatan para pendiri dan tercatat secara benar.
  • Kemampuan penyetoran: Pastikan pemegang saham mampu memenuhi kewajiban pembayaran atas saham yang telah diambil.
  • Ketentuan sektoral: Periksa apakah bidang usaha memiliki persyaratan modal khusus.
  • Dokumentasi perusahaan: Pastikan nilai modal dalam akta, data perseroan, daftar pemegang saham, dan bukti penyetoran konsisten.
Pemeriksaan ini penting agar tidak terjadi perbedaan antara struktur modal yang tercantum dalam dokumen perusahaan dan kondisi penyertaan modal yang sebenarnya.

Perbedaan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor terletak pada fungsi serta statusnya dalam struktur permodalan perseroan. Modal dasar menunjukkan keseluruhan nilai nominal saham yang ditetapkan, modal ditempatkan menunjukkan bagian saham yang telah diambil pemegang saham, sedangkan modal disetor menunjukkan jumlah yang telah dibayarkan.

Ketiganya saling berkaitan dan harus dicantumkan secara jelas dalam dokumen pendirian perusahaan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh, dengan tetap memperhatikan persyaratan khusus untuk bidang usaha tertentu. Dengan memahami struktur modal sejak awal, pendiri dapat menentukan komposisi saham secara lebih tepat, memenuhi ketentuan hukum, dan membangun fondasi keuangan perusahaan yang lebih terencana.

Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
Konsultasi Perizinan

Bingung mulai dari mana? Biar kami bantu urus perizinan usaha Anda.

Tim kami siap membantu mulai dari pendirian badan usaha, NIB, hingga perizinan khusus sesuai bidang usaha Anda.

  • Konsultasi awal gratis
  • Proses transparan
  • Dikerjakan tim berpengalaman
Konsultasi via WhatsApp Hubungi Kami

Tim kami siap memberikan respon cepat untuk Anda

Copyright © 2026, Perizinan Indonesia