OSS RBA, NIB & PERIZINAN BERUSAHA
Perbedaan Perizinan Dasar dan Perizinan Berusaha
Mengurus legalitas perusahaan melalui Online Single Submission (OSS) mengharuskan pelaku usaha memahami beberapa jenis persyaratan yang berbeda. Dua di antaranya adalah persyaratan dasar dan perizinan berusaha. Meskipun keduanya sama-sama menjadi bagian dari proses legalitas, fungsi, jenis dokumen, dan tujuan pemenuhannya tidaklah sama.
Memahami perbedaan perizinan dasar dan perizinan berusaha penting agar perusahaan dapat menentukan dokumen yang harus disiapkan dan mengikuti tahapan pengurusan secara tepat. Persyaratan dasar berkaitan dengan aspek lokasi, lingkungan, dan bangunan, sedangkan perizinan berusaha merupakan legalitas yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risikonya.
Memahami Perbedaan Persyaratan Dasar dan Perizinan Berusaha
Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar dan perizinan berusaha merupakan dua kelompok kewajiban yang saling berkaitan.
Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, ruang lingkup perizinan mencakup persyaratan dasar, Perizinan Berusaha (PB), dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).
Pengertian Persyaratan Dasar
Persyaratan dasar adalah persyaratan awal yang berkaitan dengan kelayakan lokasi, lingkungan, dan bangunan tempat kegiatan usaha dilaksanakan. Tujuannya adalah memastikan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan tata ruang, perlindungan lingkungan, dan persyaratan bangunan gedung.
Dalam praktiknya, persyaratan dasar tidak selalu harus dipenuhi dalam bentuk dokumen yang sama oleh setiap perusahaan. Kewajibannya bergantung pada lokasi, karakteristik kegiatan, serta ketentuan yang berlaku.
Pengertian Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha (PB) adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Berbeda dengan persyaratan dasar, perizinan berusaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Semakin tinggi tingkat risikonya, semakin banyak persyaratan yang perlu dipenuhi sebelum kegiatan operasional dan komersial dapat dijalankan. Jenis dokumennya meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar, dan Izin.
Jenis Persyaratan Dasar Kegiatan Usaha
Berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 28 Tahun 2025, terdapat tiga kelompok utama persyaratan dasar yang perlu diperhatikan pelaku usaha.
1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
KKPR merupakan persyaratan yang berkaitan dengan kesesuaian lokasi kegiatan usaha terhadap rencana tata ruang. Dokumen ini membantu memastikan bahwa lokasi yang digunakan perusahaan sesuai dengan peruntukan ruang yang berlaku. Untuk kegiatan usaha di darat, persyaratan dapat berupa KKPR darat. Sementara itu, kegiatan yang menggunakan ruang laut dapat memerlukan KKPRL sesuai ketentuan. Sebelum mengurusnya, perusahaan perlu memastikan alamat dan koordinat lokasi usaha telah dicantumkan dengan benar dalam OSS.
2. Persetujuan Lingkungan
Persetujuan lingkungan merupakan persyaratan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dari dampak kegiatan usaha. Jenis dokumen atau persetujuan yang diperlukan bergantung pada skala, karakteristik, dan potensi dampak lingkungan kegiatan usaha.
Beberapa instrumen lingkungan yang perlu diperhatikan meliputi:
- AMDAL: untuk kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.
- UKL-UPL: untuk kegiatan yang wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- SPPL: untuk kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL, sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan memenuhi persyaratan lingkungan, perusahaan dapat memastikan kegiatan usahanya memperhatikan kewajiban pengelolaan dampak lingkungan.
3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
PBG merupakan persetujuan yang diperlukan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai ketentuan teknis bangunan gedung. Sementara itu, SLF merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa bangunan gedung telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi sebelum dimanfaatkan sesuai ketentuan. Kedua dokumen ini relevan bagi perusahaan yang menggunakan bangunan gedung dalam kegiatan usahanya.
Perlu diperhatikan bahwa kebutuhan PBG dan SLF bergantung pada kondisi bangunan serta ketentuan yang berlaku. Perusahaan yang menggunakan gedung bersama atau kompleks perdagangan tertentu juga dapat memanfaatkan dokumen persyaratan dasar milik pengelola atau pemilik apabila memenuhi persyaratan yang diatur.
Jenis Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko
Setelah memahami persyaratan dasar, perusahaan perlu mengetahui jenis perizinan berusaha yang diwajibkan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usahanya.
PP Nomor 28 Tahun 2025 membagi kegiatan usaha ke dalam empat kategori risiko.
1. Risiko Rendah
Kegiatan usaha dengan risiko rendah memiliki persyaratan perizinan yang relatif sederhana. Legalitas utamanya berupa NIB yang diterbitkan melalui OSS. NIB berfungsi sebagai identitas sekaligus legalitas untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan.
2. Risiko Menengah Rendah
Untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah, pelaku usaha memerlukan:
- NIB.
- Sertifikat Standar dalam bentuk pernyataan pemenuhan standar oleh pelaku usaha.
Pada kategori ini, pelaku usaha menyatakan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Risiko Menengah Tinggi
Kegiatan usaha risiko menengah tinggi membutuhkan:
- NIB.
- Sertifikat Standar yang memerlukan verifikasi oleh instansi berwenang.
Sertifikat standar dapat diterbitkan dengan status belum terverifikasi setelah pelaku usaha menyampaikan pernyataan kesanggupan memenuhi standar. Setelah persyaratan diperiksa dan dinyatakan terpenuhi, sertifikat memperoleh status terverifikasi.
4. Risiko Tinggi
Untuk kegiatan usaha dengan risiko tinggi, pelaku usaha memerlukan:
- NIB.
- Izin dari instansi yang berwenang.
Persyaratan izin harus dipenuhi dan diverifikasi sesuai ketentuan sebelum kegiatan operasional dan/atau komersial dilaksanakan.
Dengan demikian, jenis perizinan tidak ditentukan semata-mata oleh bentuk badan usaha, tetapi berdasarkan karakteristik dan tingkat risiko setiap kegiatan usaha.
Perbandingan Persyaratan Dasar dan Perizinan Berusaha
Untuk mempermudah pemahaman, berikut perbandingan kedua kelompok persyaratan tersebut.
Fungsi | Memastikan kelayakan aspek lokasi, lingkungan, dan bangunan | Memberikan legalitas menjalankan kegiatan usaha
Fokus | Tata ruang, lingkungan, dan bangunan | Identitas dan kelayakan kegiatan usaha
Jenis dokumen | KKPR, persetujuan lingkungan, PBG, SLF | NIB, Sertifikat Standar, Izin
Dasar penentuan | Lokasi dan karakteristik kegiatan | Tingkat risiko kegiatan usaha
Instansi terkait | OSS dan instansi teknis sesuai kewenangan | OSS dan instansi berwenang sesuai sektor
Tujuan | Memastikan persyaratan dasar kegiatan terpenuhi | Memastikan kegiatan usaha memiliki legalitas yang dipersyaratkan
Fungsi | Memastikan kelayakan aspek lokasi, lingkungan, dan bangunan | Memberikan legalitas menjalankan kegiatan usaha
Fokus | Tata ruang, lingkungan, dan bangunan | Identitas dan kelayakan kegiatan usaha
Jenis dokumen | KKPR, persetujuan lingkungan, PBG, SLF | NIB, Sertifikat Standar, Izin
Dasar penentuan | Lokasi dan karakteristik kegiatan | Tingkat risiko kegiatan usaha
Instansi terkait | OSS dan instansi teknis sesuai kewenangan | OSS dan instansi berwenang sesuai sektor
Tujuan | Memastikan persyaratan dasar kegiatan terpenuhi | Memastikan kegiatan usaha memiliki legalitas yang dipersyaratkan
Perlu dipahami bahwa NIB bukan persyaratan dasar. NIB merupakan bagian dari perizinan berusaha yang diterbitkan melalui OSS.
Urutan Pemenuhan Legalitas Usaha melalui OSS
Agar proses pengurusan lebih terstruktur, perusahaan perlu memahami urutan pemenuhan legalitas usaha.
Berdasarkan kerangka tahapan dalam PP Nomor 28 Tahun 2025, berikut gambaran proses yang perlu diperhatikan.
Berdasarkan kerangka tahapan dalam PP Nomor 28 Tahun 2025, berikut gambaran proses yang perlu diperhatikan.
1. Menyelesaikan Legalitas Badan Usaha
Jika kegiatan usaha dijalankan melalui badan hukum seperti PT, perusahaan perlu menyelesaikan pendirian dan pengesahan badan hukum sesuai ketentuan. Dokumen pendukungnya meliputi akta pendirian, keputusan pengesahan badan hukum, serta data perseroan yang diperlukan untuk pendaftaran OSS.
2. Memenuhi Persyaratan Dasar
Selanjutnya, identifikasi persyaratan dasar berdasarkan lokasi dan karakteristik kegiatan usaha. Periksa kebutuhan KKPR, persetujuan lingkungan, serta PBG dan SLF apabila dipersyaratkan. Tidak semua perusahaan wajib mengurus seluruh dokumen tersebut. Persyaratan perlu ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk setiap kegiatan usaha.
3. Mengurus Perizinan Berusaha
Setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan, perusahaan mengajukan atau menyelesaikan perizinan berusaha melalui OSS. Jenis dokumen yang diterbitkan mengikuti tingkat risiko kegiatan usaha, yaitu NIB, NIB dan Sertifikat Standar, atau NIB dan Izin.
4. Memenuhi PB UMKU Jika Diperlukan
Tahap berikutnya adalah memeriksa apakah kegiatan usaha membutuhkan PB UMKU. PB UMKU merupakan perizinan tambahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha tertentu, misalnya persetujuan teknis atau sertifikasi sektoral. Persyaratan ini tidak otomatis berlaku untuk semua perusahaan. Kebutuhannya mengikuti ketentuan sektor dan kegiatan usaha yang dijalankan.
Kesalahan yang Perlu Dihindari Pelaku Usaha
Dalam proses pengurusan legalitas, terdapat beberapa kesalahan yang dapat menyebabkan keterlambatan atau ketidaksesuaian perizinan.
- Menganggap NIB sudah mencakup seluruh persyaratan. Padahal, kegiatan usaha tertentu masih membutuhkan Sertifikat Standar, Izin, atau PB UMKU.
- Mengabaikan persyaratan lokasi. Lokasi usaha yang tidak sesuai tata ruang dapat menghambat proses perizinan.
- Memilih KBLI yang tidak sesuai. Kesalahan klasifikasi dapat menyebabkan perbedaan tingkat risiko dan persyaratan.
- Menganggap semua perusahaan wajib memiliki seluruh persyaratan dasar. Kewajiban tersebut bergantung pada karakteristik kegiatan dan lokasi usaha.
- Tidak memeriksa status pemenuhan. Dokumen yang telah diajukan belum tentu berarti seluruh persyaratan sudah disetujui.
Karena itu, perusahaan sebaiknya memeriksa persyaratan melalui OSS berdasarkan KBLI, tingkat risiko, dan lokasi proyek sebelum memulai kegiatan usaha.
Perbedaan perizinan dasar dan perizinan berusaha terletak pada fungsi dan jenis persyaratan yang dipenuhi. Persyaratan dasar berkaitan dengan kesesuaian tata ruang, lingkungan, dan bangunan, sedangkan perizinan berusaha merupakan legalitas untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risikonya.
Persyaratan dasar meliputi KKPR, persetujuan lingkungan, serta PBG dan SLF. Sementara itu, perizinan berusaha dapat berupa NIB, Sertifikat Standar, atau Izin.
Dengan memahami urutan pemenuhan legalitas usaha dan memeriksa ketentuan berdasarkan KBLI, perusahaan dapat mengurus perizinan secara lebih terstruktur, menghindari kekurangan dokumen, serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
Konsultasi Perizinan
Bingung mulai dari mana? Biar kami bantu urus perizinan usaha Anda.
Tim kami siap membantu mulai dari pendirian badan usaha, NIB, hingga perizinan khusus sesuai bidang usaha Anda.
- Konsultasi awal gratis
- Proses transparan
- Dikerjakan tim berpengalaman
Copyright © 2026, Perizinan Indonesia