Mengenal SBU dan Sertifikat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
SBU merupakan sertifikat yang menjadi bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi kemampuan suatu badan usaha jasa konstruksi. Sertifikat ini berkaitan dengan bidang layanan yang dapat dijalankan perusahaan serta tingkat kemampuan usahanya berdasarkan persyaratan yang berlaku.
Sementara itu, SKK Konstruksi merupakan bukti pengakuan atas kompetensi tenaga kerja konstruksi sebagai individu. Sertifikat tersebut diperoleh melalui proses uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi kerja yang relevan.
Perbedaan dasarnya terletak pada pihak yang dinilai. SBU menilai kemampuan badan usaha, sedangkan SKK menilai kemampuan seseorang dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan tertentu di bidang konstruksi.
Keduanya merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan penyelenggaraan jasa konstruksi. Karena itu, perusahaan tidak cukup hanya memperhatikan sertifikasi badan usaha tanpa memastikan kompetensi personel yang dipekerjakan.
Perbedaan Sertifikasi Badan Usaha dan Personel
Walaupun sama-sama berbentuk sertifikat, SBU dan SKK memiliki sejumlah perbedaan penting.
Pertama, objek sertifikasi: SBU diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi, sedangkan SKK diberikan kepada tenaga kerja konstruksi sebagai individu.
Kedua, aspek yang dinilai: Penilaian SBU berkaitan dengan kemampuan perusahaan, seperti klasifikasi dan kualifikasi usaha, tenaga kerja konstruksi yang tersedia, pengalaman, kemampuan keuangan, serta peralatan sesuai jenis dan persyaratan usahanya. Pada sertifikasi tenaga kerja, penilaian berfokus pada kompetensi individu berdasarkan standar yang berlaku.
Ketiga, tujuan penggunaannya: SBU digunakan untuk menunjukkan pengakuan atas kemampuan badan usaha dalam bidang jasa konstruksi tertentu. SKK digunakan untuk membuktikan bahwa seseorang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjalankan pekerjaan atau tanggung jawab profesionalnya.
Keempat, pihak yang mengajukan sertifikasi: Permohonan SBU diajukan oleh badan usaha melalui mekanisme sertifikasi badan usaha. Sementara itu, permohonan SKK berkaitan dengan tenaga kerja yang akan mengikuti proses sertifikasi kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi yang berwenang.
Dengan demikian, sertifikasi badan usaha dan sertifikasi personel tidak dapat saling menggantikan. Perusahaan yang memiliki SBU tetap membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi sesuai ketentuan, sedangkan individu yang memiliki SKK tidak otomatis membuat perusahaan tempatnya bekerja memenuhi persyaratan SBU.
Fungsi SBU bagi Perusahaan Konstruksi
Fungsi SBU perusahaan konstruksi adalah memberikan pengakuan terhadap kemampuan badan usaha berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi yang tercantum dalam sertifikat.
SBU membantu menunjukkan bidang layanan yang dapat dijalankan perusahaan. Informasi tersebut penting ketika perusahaan mengikuti proses pemilihan penyedia, menjalin kerja sama, atau memenuhi persyaratan perizinan berusaha di subsektor jasa konstruksi.
SBU juga berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan yang dapat ditawarkan. Perusahaan perlu memastikan bahwa klasifikasi dan subklasifikasi dalam sertifikat sesuai dengan jenis layanan yang akan dijalankan. Jika lingkup pekerjaan proyek tidak sesuai dengan sertifikasi yang dimiliki, perusahaan dapat menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan pemilihan penyedia.
Selain itu, proses sertifikasi badan usaha mempertimbangkan sejumlah aspek kemampuan perusahaan. Untuk jenis usaha tertentu, aspek yang diperiksa dapat mencakup penjualan tahunan, kemampuan keuangan atau aset, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan kemampuan menyediakan peralatan.
Artinya, SBU bukan sekadar dokumen administrasi. Sertifikat tersebut berkaitan dengan pengakuan atas kapasitas badan usaha untuk menjalankan layanan konstruksi sesuai klasifikasi dan kualifikasinya.
Fungsi Sertifikat Kompetensi bagi Tenaga Kerja Konstruksi
Berbeda dengan SBU, SKK berfungsi menunjukkan bahwa seorang tenaga kerja memiliki kompetensi sesuai standar yang ditetapkan untuk bidang pekerjaannya.
Sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi berkaitan dengan kemampuan teknis, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas tertentu. Kompetensi tersebut menjadi penting karena pekerjaan konstruksi membutuhkan personel yang memahami prosedur, standar teknis, dan tanggung jawab sesuai perannya.
SKK juga menjadi bagian dari persyaratan tenaga kerja dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Pengguna jasa dan penyedia jasa juga wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat tersebut sesuai ketentuan.
Dalam perusahaan, sertifikasi personel dapat berkaitan dengan beberapa posisi, antara lain:
- Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU): personel yang menjalankan tanggung jawab teknis badan usaha sesuai ketentuan.
- Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU): personel yang bertanggung jawab pada subklasifikasi tertentu sesuai bidang keahlian dan persyaratannya.
- Tenaga ahli atau tenaga terampil: personel yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki.
Persyaratan sertifikat untuk setiap posisi tidak selalu sama. Perusahaan perlu memeriksa kebutuhan jumlah tenaga kerja, bidang keilmuan, kualifikasi, dan jenjang kompetensi sesuai jenis usaha serta subklasifikasi yang diajukan.
Hubungan SBU dengan Sertifikasi Tenaga Kerja dalam Proyek
SBU dan SKK saling berkaitan karena kemampuan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan personel yang kompeten. Dalam proses sertifikasi badan usaha, tenaga kerja konstruksi menjadi salah satu aspek yang diperiksa sesuai ketentuan dan jenis usahanya.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan ingin memperoleh atau mempertahankan SBU pada subklasifikasi pekerjaan konstruksi tertentu. Perusahaan perlu memastikan bahwa tenaga kerja yang menjadi penanggung jawab teknis maupun subklasifikasi memiliki SKK yang sesuai dengan persyaratan bidang tersebut.
Di sisi lain, ketika mengikuti proyek, perusahaan perlu memperhatikan dua kelompok persyaratan. Pertama, persyaratan badan usaha, seperti SBU, klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi. Kedua, persyaratan personel, seperti sertifikat kompetensi, pengalaman, serta posisi tenaga kerja yang diminta dalam dokumen pemilihan.
Memiliki SBU saja tidak otomatis memenuhi seluruh persyaratan tenaga kerja dalam proyek. Begitu pula, memiliki personel bersertifikat tidak otomatis menggantikan kewajiban badan usaha untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan perizinan.
Karena itu, pemeriksaan perlu dilakukan terhadap perusahaan dan personel secara bersamaan sebelum mengikuti proyek.
Hal yang Perlu Diperiksa Perusahaan
Agar pemenuhan sertifikasi berjalan lebih teratur, perusahaan dapat melakukan pemeriksaan berkala terhadap dokumen badan usaha dan personel.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi:
- Kesesuaian SBU: pastikan klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan bidang layanan perusahaan.
- Masa berlaku sertifikat: periksa masa berlaku SBU dan SKK serta rencanakan pembaruan sesuai ketentuan.
- Kesesuaian kompetensi personel: pastikan bidang dan jenjang SKK sesuai dengan posisi serta tanggung jawab tenaga kerja.
- Ketersediaan tenaga kerja: evaluasi jumlah personel dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja untuk setiap subklasifikasi.
- Konsistensi data: cocokkan informasi badan usaha dan tenaga kerja dengan data yang tercatat dalam sistem informasi jasa konstruksi.
- Persyaratan proyek: periksa kembali ketentuan sertifikasi badan usaha dan personel dalam dokumen pemilihan sebelum mengajukan penawaran.
Pemeriksaan tersebut membantu perusahaan mengetahui kekurangan administrasi maupun kebutuhan peningkatan kompetensi personel. Dengan begitu, persiapan sertifikasi tidak hanya dilakukan ketika ada proyek yang akan diikuti, tetapi menjadi bagian dari pengelolaan usaha secara berkelanjutan.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.