OSS RBA, NIB & PERIZINAN BERUSAHA
Perbedaan Sertifikat Standar Terverifikasi dan Belum Terverifikasi
Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS), sertifikat standar merupakan salah satu dokumen penting bagi pelaku usaha dengan tingkat risiko tertentu. Namun, sertifikat standar dapat memiliki status berbeda, yaitu terverifikasi dan belum terverifikasi. Perbedaan ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga menentukan tahapan yang harus dipenuhi sebelum perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya.
Memahami sertifikat standar terverifikasi dan status belum terverifikasi membantu pelaku usaha mengetahui posisi perizinannya, memenuhi persyaratan yang diwajibkan, serta menghindari kesalahan dalam memulai kegiatan operasional dan komersial. Berikut penjelasan mengenai perbedaan keduanya, proses verifikasi, dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan.
Mengenal Sertifikat Standar dalam Sistem OSS
Pengertian Sertifikat Standar
Sertifikat standar adalah dokumen perizinan berusaha yang menunjukkan pernyataan atau pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai tingkat risiko dan ketentuan sektor terkait.
Dokumen ini diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan data dan persyaratan kegiatan usaha yang didaftarkan oleh pelaku usaha. Standar yang harus dipenuhi dapat mencakup persyaratan teknis, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keselamatan, lingkungan, hingga tata cara pelaksanaan kegiatan usaha. Dalam penerapannya, sertifikat standar berkaitan erat dengan klasifikasi tingkat risiko kegiatan usaha dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Hubungan Sertifikat Standar dengan Tingkat Risiko Usaha
Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terdapat empat tingkat risiko kegiatan usaha, yaitu:
- Risiko rendah: perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Risiko menengah rendah: perizinan berupa NIB dan sertifikat standar dalam bentuk pernyataan pelaku usaha.
- Risiko menengah tinggi: perizinan berupa NIB dan sertifikat standar yang memerlukan verifikasi pemenuhan standar.
- Risiko tinggi: perizinan berupa NIB dan Izin.
Dengan demikian, status terverifikasi dan belum terverifikasi terutama perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi. Mekanisme tersebut tidak boleh disamaratakan dengan persyaratan kegiatan usaha pada tingkat risiko lainnya.
Perbedaan Sertifikat Standar Terverifikasi dan Belum Terverifikasi
Perbedaan utama kedua status tersebut terletak pada proses pemeriksaan pemenuhan standar usaha dan kewenangan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan operasional maupun komersial.
1. Sertifikat Standar Belum Terverifikasi
Sertifikat standar belum terverifikasi merupakan dokumen yang diterbitkan OSS setelah pelaku usaha menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha. Status ini menunjukkan bahwa proses verifikasi oleh instansi berwenang belum menghasilkan pengesahan pemenuhan standar.
Berdasarkan Pasal 132 ayat (4) dan (5) PP Nomor 28 Tahun 2025, sertifikat standar yang belum terverifikasi menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
Artinya, dokumen tersebut belum dapat diperlakukan sebagai pemenuhan seluruh persyaratan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial yang memerlukan sertifikat standar terverifikasi.
Pada tahap ini, perusahaan perlu menindaklanjuti persyaratan sesuai standar yang berlaku dan mempersiapkan dokumen pendukung untuk proses verifikasi.
2. Sertifikat Standar Terverifikasi
Sertifikat standar terverifikasi merupakan dokumen yang telah memperoleh hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha dari instansi pemerintah yang berwenang.
Proses verifikasi dapat dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai kewenangannya. Setelah hasil pemeriksaan menyatakan persyaratan terpenuhi, OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi.
Berdasarkan Pasal 132 ayat (6) PP Nomor 28 Tahun 2025, NIB bersama sertifikat standar yang telah terverifikasi menjadi perizinan berusaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial. Dengan demikian, status ini menunjukkan bahwa persyaratan verifikasi yang diwajibkan telah dipenuhi.
3. Perbandingan Kedua Status Sertifikat
Berikut ringkasan perbedaannya:
Status pemeriksaan | Belum memperoleh hasil pemenuhan standar yang disetujui | Pemenuhan standar telah dinyatakan sesuai
Fungsi | Dasar persiapan kegiatan usaha | Dasar kegiatan operasional dan komersial bersama NIB
Proses | Masih memerlukan pemenuhan dan verifikasi | Telah melewati proses verifikasi
Tindak lanjut | Menyelesaikan persyaratan dan pemeriksaan | Menjaga kepatuhan terhadap standar usaha
Status di OSS | Belum terverifikasi | Telah terverifikasi
Status pemeriksaan | Belum memperoleh hasil pemenuhan standar yang disetujui | Pemenuhan standar telah dinyatakan sesuai
Fungsi | Dasar persiapan kegiatan usaha | Dasar kegiatan operasional dan komersial bersama NIB
Proses | Masih memerlukan pemenuhan dan verifikasi | Telah melewati proses verifikasi
Tindak lanjut | Menyelesaikan persyaratan dan pemeriksaan | Menjaga kepatuhan terhadap standar usaha
Status di OSS | Belum terverifikasi | Telah terverifikasi
Perlu dipahami bahwa sertifikat standar terverifikasi bukan berarti perusahaan terbebas dari kewajiban kepatuhan berikutnya. Pelaku usaha tetap harus menjaga pemenuhan standar selama kegiatan usaha berlangsung.
Proses Pemenuhan Standar Usaha hingga Verifikasi
Untuk memperoleh sertifikat standar terverifikasi, pelaku usaha perlu mengikuti tahapan yang sesuai dengan persyaratan KBLI dan sektor usahanya.
1. Memeriksa Persyaratan Berdasarkan KBLI
Langkah pertama adalah memastikan KBLI yang digunakan telah sesuai dengan kegiatan usaha sebenarnya. Setiap KBLI dapat memiliki persyaratan standar yang berbeda. Karena itu, perusahaan perlu memeriksa informasi perizinan melalui OSS, termasuk tingkat risiko dan kewajiban teknis yang harus dipenuhi.
Beberapa persyaratan yang mungkin diperlukan antara lain:
- Dokumen lingkungan sesuai ketentuan.
- Ketersediaan lokasi dan fasilitas usaha.
- Sarana dan prasarana operasional.
- Kompetensi atau sertifikasi tenaga kerja.
- Persyaratan teknis sesuai bidang usaha.
- Dokumen pendukung lainnya berdasarkan ketentuan sektoral.
Pemeriksaan sejak awal membantu perusahaan menghindari kekurangan dokumen saat proses verifikasi berlangsung.
2. Memenuhi dan Menyampaikan Persyaratan
Setelah mengetahui seluruh persyaratan, perusahaan perlu melakukan pemenuhan standar sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahap ini, pastikan seluruh dokumen masih berlaku, informasi perusahaan konsisten, dan bukti pemenuhan dapat menunjukkan kondisi usaha yang sebenarnya. Selanjutnya, sampaikan dokumen atau pernyataan pemenuhan standar melalui OSS sesuai prosedur yang tersedia.
Berdasarkan Pasal 222 PP Nomor 28 Tahun 2025, pemenuhan standar untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi diteruskan melalui OSS kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan verifikasi.
3. Menunggu Pemeriksaan Instansi Berwenang
Instansi yang menerima permohonan akan memeriksa pemenuhan standar berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku. Pemeriksaan dapat melibatkan penilaian dokumen maupun pemeriksaan lapangan apabila dipersyaratkan oleh ketentuan sektoral. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada OSS dalam bentuk notifikasi, yaitu memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.
Jika dinyatakan memenuhi persyaratan, OSS mencantumkan status bahwa sertifikat standar telah diverifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 223 PP Nomor 28 Tahun 2025.
Tindak Lanjut Verifikasi Sertifikat Standar
Tidak semua proses verifikasi langsung menghasilkan persetujuan. Apabila masih terdapat kekurangan, perusahaan perlu melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan.
1. Jika Persyaratan Dinyatakan Belum Terpenuhi
Apabila instansi berwenang menyatakan persyaratan belum terpenuhi, perusahaan perlu memeriksa notifikasi dan alasan yang disampaikan melalui OSS.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:
- Mengidentifikasi persyaratan yang belum sesuai.
- Memeriksa kembali dokumen dan bukti pendukung.
- Memperbaiki kekurangan teknis atau administratif.
- Melengkapi persyaratan sesuai standar usaha.
- Mengajukan permohonan verifikasi kembali melalui OSS.
Berdasarkan mekanisme dalam PP Nomor 28 Tahun 2025, pelaku usaha dapat mengajukan verifikasi kembali setelah menyelesaikan kekurangan yang ditemukan. Karena itu, jangan hanya mengunggah ulang dokumen tanpa memastikan bahwa substansi persyaratan benar-benar telah dipenuhi.
2. Jika Status Belum Berubah
Apabila perusahaan telah menyampaikan pemenuhan standar tetapi status sertifikat belum berubah, lakukan pemeriksaan terhadap riwayat permohonan dan notifikasi pada OSS.
Perusahaan juga dapat berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan melakukan verifikasi untuk memastikan apakah terdapat dokumen yang belum diterima atau pemeriksaan yang masih berlangsung. Simpan bukti penyampaian dokumen dan komunikasi agar proses tindak lanjut dapat ditelusuri.
Perlu diperhatikan bahwa batas waktu verifikasi mengikuti ketentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku untuk masing-masing kegiatan usaha.
Risiko Jika Sertifikat Standar Tidak Ditindaklanjuti
Membiarkan sertifikat standar berstatus belum terverifikasi dapat menimbulkan risiko kepatuhan dan menghambat rencana operasional perusahaan.
Beberapa konsekuensi yang perlu diperhatikan meliputi:
- Keterbatasan kegiatan usaha: perusahaan belum dapat menjalankan kegiatan operasional dan komersial yang mensyaratkan sertifikat standar terverifikasi.
- Tertundanya aktivitas bisnis: proses kerja sama, produksi, atau pelayanan yang bergantung pada pemenuhan perizinan dapat terhambat.
- Potensi tindakan administratif: ketidakpatuhan terhadap standar dapat menjadi dasar tindakan pengawasan sesuai ketentuan.
- Pencabutan sertifikat: Pasal 132 ayat (7) PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur pencabutan sertifikat standar yang belum terverifikasi apabila pelaku usaha tidak memenuhi standar dalam jangka waktu yang ditentukan dan berdasarkan hasil pengawasan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha selama satu tahun sejak NIB terbit.
Oleh sebab itu, perusahaan perlu memantau status sertifikat secara berkala dan segera menyelesaikan persyaratan yang masih tertunda.
Perbedaan sertifikat standar terverifikasi dan belum terverifikasi terletak pada hasil pemeriksaan pemenuhan standar usaha serta tahapan kegiatan yang dapat dilakukan pelaku usaha. Sertifikat yang belum terverifikasi menjadi dasar persiapan kegiatan usaha, sedangkan sertifikat yang telah terverifikasi bersama NIB menjadi perizinan untuk menjalankan kegiatan operasional dan komersial bagi kegiatan usaha risiko menengah tinggi.
Agar proses perizinan berjalan lancar, perusahaan perlu memastikan kesesuaian KBLI, memenuhi seluruh standar usaha, menyiapkan dokumen pendukung, dan memantau notifikasi OSS. Jika ditemukan kekurangan, segera lakukan perbaikan dan ajukan verifikasi kembali sesuai prosedur. Dengan memahami status sertifikat dan menindaklanjuti setiap persyaratan secara tepat, pelaku usaha dapat menjaga legalitas kegiatan bisnis sekaligus mengurangi risiko hambatan administratif di kemudian hari.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
Konsultasi Perizinan
Bingung mulai dari mana? Biar kami bantu urus perizinan usaha Anda.
Tim kami siap membantu mulai dari pendirian badan usaha, NIB, hingga perizinan khusus sesuai bidang usaha Anda.
- Konsultasi awal gratis
- Proses transparan
- Dikerjakan tim berpengalaman
Copyright © 2026, Perizinan Indonesia