Memahami Perizinan Usaha Pengolahan Pangan Skala Nasional
Perizinan usaha pengolahan pangan merupakan rangkaian pemenuhan ketentuan administratif dan teknis yang diperlukan agar kegiatan produksi serta peredaran produk pangan dapat dilakukan secara legal. Perizinan ini melibatkan beberapa aspek yang saling berkaitan, mulai dari identitas pelaku usaha hingga persetujuan atas produk yang akan diedarkan.
Hal penting yang perlu dipahami adalah legalitas usaha tidak sama dengan izin edar produk. NIB menjadi identitas sekaligus salah satu bentuk legalitas dasar kegiatan usaha, sedangkan izin edar menunjukkan bahwa produk tertentu telah memenuhi persyaratan untuk diedarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, perusahaan yang sudah memiliki NIB belum tentu dapat langsung memasarkan seluruh produk pangan yang dihasilkannya. Persyaratan tambahan tetap perlu dipenuhi sesuai jenis kegiatan dan produk yang dipasarkan.
Jenis Perizinan yang Perlu Dipenuhi
Perusahaan pengolahan makanan perlu mengidentifikasi beberapa jenis perizinan sebelum menjalankan kegiatan produksi secara komersial.
NIB dan Kesesuaian KBLI
Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha dan menjadi dasar untuk mengurus perizinan berusaha sesuai kegiatan yang dijalankan.
Perusahaan perlu memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan aktivitas produksinya. Misalnya, kegiatan pengolahan makanan berbahan dasar daging, produk roti, makanan ringan, atau minuman dapat memiliki klasifikasi kegiatan usaha yang berbeda.
Pemilihan KBLI perlu diperhatikan karena menentukan persyaratan perizinan dan standar kegiatan usaha yang harus dipenuhi.
Sertifikat Standar dan Izin Usaha
Berdasarkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan yang harus dipenuhi bergantung pada tingkat risiko kegiatan usaha.
Pada kegiatan berisiko rendah, NIB dapat menjadi legalitas utama. Sementara itu, kegiatan dengan tingkat risiko menengah dapat memerlukan Sertifikat Standar, baik berupa pernyataan mandiri maupun sertifikat yang harus diverifikasi. Kegiatan berisiko tinggi memerlukan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, perusahaan perlu memeriksa tingkat risiko berdasarkan KBLI dan skala kegiatan usahanya, bukan menggunakan asumsi bahwa semua industri makanan memiliki persyaratan perizinan yang sama.
Izin Edar BPOM MD atau SPP-IRT
Izin edar merupakan bagian penting dari persyaratan izin produk pangan. Jalur pendaftarannya ditentukan berdasarkan jenis pangan, karakteristik produksi, dan kriteria yang ditetapkan oleh BPOM.
BPOM MD digunakan untuk pangan olahan produksi dalam negeri yang wajib memperoleh izin edar BPOM. Sementara itu, SPP-IRT diperuntukkan bagi jenis pangan tertentu yang memenuhi kriteria industri rumah tangga.
SPP-IRT tidak dapat digunakan untuk semua produk makanan. Produk yang menggunakan peralatan otomatis, memerlukan penanganan khusus seperti rantai dingin, atau termasuk kategori yang dikecualikan dalam ketentuan SPP-IRT perlu mengikuti jalur perizinan yang sesuai.
Dengan demikian, perusahaan yang ingin memasarkan produknya secara luas perlu memastikan terlebih dahulu apakah produknya memenuhi kriteria SPP-IRT atau harus didaftarkan melalui BPOM MD.
Persyaratan Legalitas Industri Pengolahan Makanan
Legalitas industri pengolahan makanan mencakup dokumen perusahaan dan pemenuhan persyaratan teknis yang berkaitan dengan kegiatan produksi.
Dokumen Administrasi Perusahaan
Dokumen yang umumnya perlu dipersiapkan meliputi:
- NIB dan data perusahaan yang sesuai dengan kegiatan usaha.
- NPWP perusahaan atau pelaku usaha.
- Dokumen pendirian dan pengesahan badan usaha jika berbentuk badan hukum.
- Data alamat dan lokasi fasilitas produksi.
- Perizinan berusaha sesuai tingkat risiko kegiatan.
- Dokumen tambahan sesuai persyaratan registrasi produk.
Kelengkapan dokumen perlu diperiksa agar informasi perusahaan konsisten pada sistem OSS maupun sistem pendaftaran produk pangan.
Persyaratan Teknis Produk
Selain dokumen administrasi, perusahaan perlu menyiapkan informasi mengenai produk yang akan didaftarkan. Beberapa dokumen yang diperlukan dapat mencakup komposisi bahan, spesifikasi bahan baku, tahapan produksi, hasil pengujian produk apabila dipersyaratkan, informasi masa simpan, kode produksi, dan rancangan label.
Informasi tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian produk terhadap ketentuan keamanan dan mutu pangan. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa bahan tambahan pangan yang digunakan sesuai dengan batas dan ketentuan penggunaannya.
Persyaratan Izin Produk Pangan untuk Pasar Nasional
Produk pangan yang akan dipasarkan secara nasional harus memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan informasi produk sesuai kategori masing-masing.
Penentuan Jalur Registrasi Produk
Sebelum mengajukan izin edar, perusahaan perlu mengidentifikasi kategori pangan dan jalur pendaftarannya. Produk pangan olahan dalam kemasan eceran yang wajib memiliki izin edar BPOM harus melalui proses registrasi sesuai ketentuan.
Sementara itu, produk industri rumah tangga tertentu dapat menggunakan SPP-IRT apabila memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Produk pangan siap saji dan pangan dengan masa simpan kurang dari tujuh hari termasuk kategori yang dikecualikan dari kewajiban SPP-IRT berdasarkan ketentuannya.
Penentuan jalur ini penting agar perusahaan tidak mengajukan jenis perizinan yang tidak sesuai dengan karakteristik produk.
Ketentuan Label dan Informasi Produk
Label pangan harus memberikan informasi yang benar dan mudah dipahami konsumen. Informasi yang perlu diperhatikan antara lain nama produk, daftar bahan, berat atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, keterangan halal apabila dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa, serta nomor izin edar.
Kesalahan pada label dapat menyebabkan proses evaluasi tertunda atau perusahaan harus melakukan perbaikan sebelum produk dapat dipasarkan sesuai ketentuan.
Selain itu, perusahaan perlu memastikan klaim pada kemasan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyesatkan konsumen.
Perizinan Fasilitas Produksi Makanan
Perizinan fasilitas produksi makanan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan bangunan atau lokasi pabrik. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa fasilitas tersebut memenuhi standar keamanan pangan dan dapat mendukung proses produksi yang higienis.
Kelayakan Lokasi dan Bangunan Produksi
Lokasi produksi harus sesuai dengan ketentuan tata ruang dan persyaratan dasar yang berlaku. Bangunan perlu dirancang agar aktivitas produksi, penyimpanan bahan baku, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan produk akhir dapat dilakukan secara teratur.
Pemisahan area yang memiliki fungsi berbeda juga diperlukan untuk mengurangi risiko kontaminasi silang antara bahan mentah dan produk siap konsumsi.
Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
Perusahaan yang memproduksi pangan olahan perlu memperhatikan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Standar ini mencakup kebersihan fasilitas, kondisi peralatan, pengendalian hama, sanitasi, penyimpanan bahan, pengawasan proses produksi, dan dokumentasi kegiatan.
Izin Penerapan CPPOB menjadi bukti bahwa sarana produksi telah memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk kegiatan produksi pangan olahan. Persyaratan dokumennya dapat meliputi peta lokasi, denah bangunan, panduan mutu, deskripsi produk, serta alur proses produksi.
Pemenuhan standar tersebut membantu perusahaan menjaga konsistensi mutu dan mengendalikan risiko keamanan pangan selama kegiatan produksi.
Tahapan Mengurus Perizinan Usaha Pengolahan Pangan
Agar proses pengurusan lebih terarah, perusahaan dapat menyusun tahapan pekerjaan sebagai berikut.
- Mengidentifikasi kegiatan usaha: Tentukan jenis produk, aktivitas produksi, skala usaha, serta KBLI yang sesuai.
- Mengurus legalitas perusahaan. Siapkan dokumen badan usaha, NPWP, dan NIB melalui OSS.
- Memeriksa persyaratan berbasis risiko: Identifikasi kebutuhan Sertifikat Standar atau izin berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- Mempersiapkan fasilitas produksi: Pastikan lokasi, bangunan, peralatan, sanitasi, dan proses produksi memenuhi ketentuan.
- Mengurus persyaratan keamanan pangan: Penuhi persyaratan CPPOB atau SPP-IRT sesuai karakteristik fasilitas dan produk.
- Mendaftarkan produk: Ajukan izin edar BPOM MD atau SPP-IRT sesuai jalur yang berlaku.
- Memenuhi kewajiban tambahan: Periksa kebutuhan sertifikasi halal, SNI wajib, atau persyaratan sektoral lainnya sesuai jenis produk.
- Memeriksa konsistensi dokumen: Pastikan informasi produk, komposisi, fasilitas, dan label sesuai dengan dokumen yang diajukan.
Perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum memperluas distribusi. Perubahan komposisi, kemasan, lokasi produksi, atau proses pengolahan juga perlu dievaluasi karena dapat memengaruhi pemenuhan persyaratan perizinan.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.