Memahami Perizinan Fasilitas Penyimpanan Obat
Fasilitas penyimpanan obat merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan produk farmasi sebelum didistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Fasilitas ini dapat menjadi bagian dari kegiatan operasional perusahaan farmasi, termasuk industri farmasi, PBF, maupun PBF Cabang.
Dalam kegiatan perdagangan besar obat, perusahaan umumnya menjalankan fungsi sebagai PBF. PBF merupakan perusahaan berbadan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan.
Legalitas gudang farmasi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha yang dijalankan. Perusahaan perlu memastikan bahwa lokasi penyimpanan, kepemilikan atau penguasaan bangunan, serta aktivitas operasionalnya sesuai dengan ruang lingkup perizinan.
Perlu diperhatikan bahwa gudang yang hanya menyediakan jasa penyimpanan untuk pihak lain tidak otomatis memiliki status sebagai PBF. Penentuan perizinannya perlu melihat apakah perusahaan hanya menyediakan jasa pergudangan atau turut melakukan pengadaan dan penyaluran obat.
Jenis Perizinan untuk Gudang Farmasi
Terdapat beberapa dokumen legalitas yang perlu diperhatikan perusahaan dalam mempersiapkan fasilitas penyimpanan dan distribusi obat.
NIB dan Kesesuaian KBLI
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Perusahaan perlu menentukan klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan aktivitas yang benar-benar dijalankan.
Untuk kegiatan perdagangan besar sediaan farmasi bagi manusia, salah satu klasifikasi yang relevan adalah KBLI 46441. Kode tersebut mencakup ruang lingkup perdagangan besar sediaan farmasi untuk manusia dalam KBLI 2025.
Pemilihan KBLI harus disesuaikan dengan kegiatan usaha karena dapat menentukan jenis perizinan dan kewajiban yang perlu dipenuhi. Perusahaan yang mengelola obat untuk hewan atau bahan obat juga perlu memeriksa klasifikasi kegiatan usaha yang berbeda.
Perizinan Berusaha PBF dan PBF Cabang
Perusahaan yang menjalankan kegiatan distribusi obat melalui skema PBF wajib memiliki Perizinan Berusaha (PB) PBF. Apabila kegiatan dilakukan melalui cabang, perusahaan perlu memenuhi persyaratan PB PBF Cabang sesuai ketentuan.
Pengajuan perizinan dilakukan melalui OSS dengan melengkapi dokumen administrasi dan teknis. Informasi yang disampaikan mencakup identitas perusahaan, lokasi kantor, lokasi gudang, serta tenaga apoteker yang bertanggung jawab terhadap kegiatan distribusi.
Perizinan ini menjadi dasar legalitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan distribusi obat. Namun, penerbitan PB PBF tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk memenuhi standar penyimpanan dan distribusi yang ditetapkan oleh otoritas terkait.
Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
Selain perizinan berusaha, perusahaan PBF wajib memenuhi standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Pemenuhan standar tersebut dibuktikan dengan Sertifikat CDOB yang diterbitkan oleh BPOM.
Sertifikat ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan pengelolaan distribusi obat, mulai dari manajemen mutu, sumber daya manusia, bangunan, peralatan, dokumentasi, hingga kegiatan transportasi.
Ketentuan terbaru mengenai sertifikasi CDOB diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik dan Cara Distribusi Obat yang Baik.
Persyaratan Legalitas dan Sumber Daya Manusia
Legalitas perusahaan distribusi farmasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen badan usaha. Ketersediaan tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang kefarmasian juga menjadi persyaratan utama.
Dokumen Administrasi Perusahaan
Dalam pengajuan PB PBF, perusahaan perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung, antara lain:
- NIB dan data kegiatan usaha yang sesuai.
- Dokumen identitas serta legalitas badan usaha.
- Data lokasi kantor dan gudang PBF.
- Dokumen Apoteker Penanggung Jawab.
- Surat Tanda Registrasi (STR) Apoteker.
- Surat pernyataan bekerja penuh waktu.
- Perjanjian kerja sama antara Apoteker Penanggung Jawab dan perusahaan yang disahkan oleh notaris.
- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan.
Kelengkapan dokumen tersebut perlu diperiksa sebelum pengajuan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara data perusahaan, lokasi fasilitas, dan informasi tenaga penanggung jawab.
Apoteker Penanggung Jawab
PBF wajib memiliki Apoteker Penanggung Jawab yang bekerja penuh waktu. Setiap lokasi yang menjalankan kegiatan distribusi obat juga harus memiliki apoteker penanggung jawab sesuai persyaratan.
Apoteker memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dilaksanakan sesuai standar yang berlaku.
Selain itu, apoteker bertugas mengawasi penerapan prosedur operasional, pengelolaan dokumentasi, pengendalian mutu, serta penanganan obat yang mengalami kerusakan atau dikembalikan.
Keberadaan tenaga profesional ini diperlukan agar perusahaan memiliki pengawasan yang memadai terhadap seluruh kegiatan pengelolaan produk farmasi.
Persyaratan Penyimpanan Produk Obat
Gudang farmasi harus dirancang dan dikelola agar kondisi produk tetap sesuai dengan persyaratan penyimpanan yang ditentukan oleh produsen.
Bangunan dan Tata Ruang Gudang
Fasilitas penyimpanan harus memiliki bangunan dan sarana yang memadai untuk mendukung kegiatan distribusi. Area gudang perlu ditata agar proses penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dapat dilakukan secara teratur.
Beberapa area yang perlu diperhatikan meliputi:
- Area penerimaan untuk pemeriksaan obat yang masuk.
- Area penyimpanan untuk menempatkan produk sesuai ketentuan.
- Area karantina untuk produk yang belum dapat didistribusikan.
- Area produk rusak atau kedaluwarsa yang dipisahkan dari stok layak salur.
- Area penyiapan dan pengiriman produk.
Gudang juga perlu dilengkapi dengan perlindungan terhadap hama, kebersihan yang terjaga, serta pengaturan akses untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan produk.
Pengendalian Suhu dan Kelembapan
Persyaratan penyimpanan produk obat harus mengikuti informasi pada kemasan, label, dan ketentuan penyimpanan dari produsen.
Produk yang disimpan pada suhu ruang terkendali membutuhkan pemantauan kondisi lingkungan secara berkala. Sementara itu, obat yang memerlukan suhu dingin atau dikenal sebagai produk rantai dingin membutuhkan fasilitas khusus seperti lemari pendingin atau cold room yang sesuai.
Perusahaan perlu menyediakan alat pemantauan suhu dan kelembapan serta melakukan pencatatan secara teratur. Apabila terjadi penyimpangan suhu, perusahaan harus memiliki prosedur untuk mengevaluasi dampaknya terhadap mutu obat sebelum produk dinyatakan layak didistribusikan kembali.
Pengelolaan Stok dan Ketertelusuran Produk
Setiap obat yang masuk dan keluar gudang harus tercatat dengan baik. Pencatatan mencakup nama produk, nomor bets, tanggal kedaluwarsa, jumlah barang, serta identitas pemasok dan penerima.
Pengelolaan stok juga perlu memperhatikan prinsip FEFO (First Expired, First Out), yaitu produk dengan tanggal kedaluwarsa lebih dekat diprioritaskan untuk dikeluarkan terlebih dahulu.
Ketertelusuran ini membantu perusahaan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan produk bermasalah, menerima keluhan, atau harus melaksanakan penarikan kembali obat dari jalur distribusi.
Penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik
Penerapan CDOB merupakan bagian penting dalam pengelolaan gudang farmasi. Standar ini tidak hanya mengatur kondisi bangunan, tetapi juga seluruh prosedur yang berkaitan dengan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat.
Perusahaan perlu memiliki prosedur operasional standar yang mengatur penerimaan barang, pemeriksaan produk, penyimpanan, pengemasan, pengiriman, serta penanganan obat yang dikembalikan.
Selain itu, perusahaan harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan transportasi. Kendaraan dan metode pengiriman perlu disesuaikan dengan karakteristik obat agar kondisi produk tetap terjaga selama perjalanan.
Untuk obat tertentu seperti narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, dan produk rantai dingin, terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Pengelolaannya tidak dapat disamakan dengan obat biasa karena membutuhkan pengendalian tambahan.
Penerapan standar CDOB juga mencakup inspeksi diri dan evaluasi berkala untuk mengetahui apakah seluruh prosedur telah dijalankan secara konsisten.
Tahapan Mengurus Izin Distribusi Produk Farmasi
Agar proses pengurusan lebih terarah, perusahaan dapat melakukan beberapa tahapan berikut.
- Menentukan kegiatan usaha: Identifikasi apakah perusahaan akan menjalankan kegiatan sebagai PBF, PBF Cabang, atau hanya menyediakan jasa penyimpanan.
- Menyiapkan legalitas badan usaha: Pastikan dokumen perusahaan dan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengurus NIB melalui OSS: Daftarkan kegiatan usaha menggunakan KBLI yang sesuai dengan ruang lingkup distribusi obat.
- Menyiapkan lokasi kantor dan gudang: Pastikan fasilitas memenuhi persyaratan bangunan, sarana, dan penyimpanan produk.
- Menunjuk Apoteker Penanggung Jawab:. Lengkapi dokumen kualifikasi, STR, pernyataan bekerja penuh waktu, dan perjanjian kerja sama.
- Mengajukan PB PBF atau PBF Cabang: Sampaikan dokumen yang dipersyaratkan melalui sistem OSS.
- Memenuhi persyaratan CDOB: Terapkan sistem mutu dan prosedur distribusi serta ajukan sertifikasi sesuai ketentuan BPOM.
- Menjalankan pengawasan operasional: Lakukan pemantauan suhu, pencatatan stok, pengendalian kedaluwarsa, dan evaluasi fasilitas secara berkala.
Perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh persyaratan telah dipenuhi sebelum menjalankan kegiatan operasional yang diwajibkan memiliki persetujuan atau sertifikasi terkait.
Risiko Fasilitas yang Tidak Memenuhi Ketentuan
Fasilitas penyimpanan dan distribusi obat yang tidak memenuhi persyaratan dapat menimbulkan risiko terhadap mutu produk maupun legalitas kegiatan usaha.
Penyimpanan pada suhu yang tidak sesuai, pencatatan stok yang tidak lengkap, atau tidak adanya pemisahan produk bermasalah dapat menyebabkan obat mengalami penurunan mutu. Kondisi tersebut juga menyulitkan perusahaan ketika harus melakukan penelusuran dan penarikan produk.
Dari sisi perizinan, ketidakpatuhan terhadap standar usaha dan CDOB dapat mengakibatkan tindakan pengawasan serta sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap dokumen legalitas, kondisi gudang, dan pelaksanaan prosedur operasional.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.