Memahami Ruang Lingkup Usaha Pengolahan Hasil Pertanian
Kegiatan pengolahan hasil pertanian mencakup berbagai proses untuk meningkatkan nilai guna, daya simpan, dan kualitas komoditas. Contohnya adalah pengeringan gabah, penggilingan kopi, pengolahan buah menjadi sari buah, pembuatan tepung dari hasil pertanian, serta pengemasan sayuran untuk dipasarkan.
Namun, terdapat perbedaan antara penanganan pascapanen dan kegiatan industri pengolahan. Penanganan pascapanen umumnya meliputi pembersihan, sortasi, pemilahan berdasarkan mutu, pengupasan, pengeringan, dan pengepakan tanpa mengubah komoditas menjadi produk baru secara mendasar.
Sementara itu, kegiatan industri pengolahan dapat melibatkan perubahan fisik, kimia, atau biologis terhadap bahan baku. Contohnya adalah mengolah buah menjadi selai, mengubah singkong menjadi keripik, atau memproses biji-bijian menjadi tepung. Perbedaan ini penting karena menentukan KBLI dan persyaratan perizinan yang harus dipenuhi.
Perizinan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian
Legalitas usaha perlu disesuaikan dengan kegiatan yang benar-benar dilakukan. Pelaku usaha tidak cukup hanya menentukan nama perusahaan atau produk, tetapi juga perlu mengidentifikasi seluruh proses yang berlangsung di lokasi usaha.
NIB dan Penentuan KBLI
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Untuk memperoleh NIB, perusahaan perlu mengisi data badan usaha atau pelaku usaha, lokasi kegiatan, serta bidang usaha yang dijalankan.
Pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) harus menggambarkan kegiatan operasional secara tepat. Dalam KBLI 2025, kegiatan industri pengolahan pangan termasuk dalam kategori industri makanan, sedangkan jasa penanganan pascapanen berada dalam kelompok kegiatan jasa penunjang pertanian dan pascapanen.
Sebagai contoh, perusahaan yang hanya menyediakan jasa pencucian, sortasi, pengeringan, dan pengepakan hasil panen perlu membedakan kegiatannya dari perusahaan yang memproduksi makanan olahan menggunakan bahan baku pertanian. Apabila perusahaan menjalankan beberapa kegiatan sekaligus, KBLI tambahan mungkin diperlukan sesuai ruang lingkup masing-masing aktivitas.
Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko
Setelah KBLI ditentukan, OSS akan menjadi sarana untuk mengidentifikasi jenis perizinan berdasarkan skala dan tingkat risiko kegiatan. Bentuk legalitasnya dapat berupa NIB saja, NIB disertai Sertifikat Standar, atau NIB dan izin sesuai ketentuan kegiatan usaha.
Persyaratan tersebut tidak dapat disamaratakan untuk seluruh usaha pengolahan hasil pertanian. Jenis komoditas, proses produksi, kapasitas, skala usaha, dan karakteristik produk dapat memengaruhi tingkat risiko serta kewajiban yang harus dipenuhi.
Selain perizinan utama, perusahaan perlu memeriksa persyaratan dasar seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) apabila diwajibkan. Legalitas pemanfaatan air atau sumber daya lain juga perlu diperiksa apabila digunakan dalam proses produksi.
Persyaratan Fasilitas Pascapanen dan Pengemasan
Fasilitas pascapanen harus mendukung penanganan komoditas secara higienis, aman, dan sesuai karakteristik produk. Legalitas fasilitas tidak hanya berkaitan dengan dokumen bangunan, tetapi juga kesesuaian tempat dan peralatan dengan kegiatan yang dilakukan.
Lokasi, Bangunan, dan Tata Letak Fasilitas
Lokasi usaha perlu sesuai dengan peruntukan ruang dan ketentuan lingkungan. Bangunan juga harus memiliki kondisi yang mendukung kelancaran proses penerimaan bahan baku, penanganan, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan.
Tata letak fasilitas sebaiknya dirancang agar alur bahan baku dan produk jadi tidak saling mengganggu. Area penerimaan hasil panen, pencucian, sortasi, pengeringan, pengolahan, dan pengemasan dapat dipisahkan sesuai kebutuhan proses.
Untuk komoditas yang mudah rusak, fasilitas penyimpanan perlu memperhatikan suhu, kelembapan, sirkulasi udara, dan perlindungan dari kontaminasi. Produk yang membutuhkan pendinginan, misalnya, memerlukan sarana penyimpanan yang mampu mempertahankan kondisi sesuai karakteristiknya.
Peralatan, Sanitasi, dan Pengendalian Mutu
Peralatan yang digunakan harus sesuai dengan jenis komoditas dan tahapan proses. Mesin pencuci, alat sortasi, pengering, penggiling, hingga mesin pengemas perlu dirawat agar dapat berfungsi dengan baik dan tidak menjadi sumber kontaminasi.
Perusahaan juga perlu menerapkan prosedur kebersihan fasilitas, sanitasi peralatan, pengendalian hama, serta kebersihan pekerja. Untuk kegiatan penanganan pascapanen, penerapan Good Handling Practices (GHP) membantu menjaga keamanan dan mutu hasil pertanian selama proses penyiapan produk.
Dalam kegiatan pengolahan pangan, perusahaan perlu memperhatikan cara produksi pangan olahan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku. Pengendalian mutu dapat dilakukan melalui pemeriksaan bahan baku, pemantauan proses, pengujian produk, serta pencatatan hasil produksi.
Ketentuan Keamanan Produk dan Izin Edar
Persyaratan produk bergantung pada jenis komoditas dan tingkat pengolahannya. Hasil pertanian segar yang hanya dibersihkan, disortir, atau dikemas perlu dibedakan dari pangan olahan yang mengalami proses produksi lebih lanjut.
Untuk produk pangan olahan, pelaku usaha perlu memeriksa kewajiban registrasi atau izin edar sesuai kategori produk dan skala kegiatan. Produk industri rumah tangga yang memenuhi kriteria dapat menggunakan mekanisme Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Sementara itu, produk yang tidak termasuk kategori tersebut dapat memerlukan izin edar BPOM sesuai ketentuan.
Perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan label pangan, termasuk nama produk, komposisi, berat atau isi bersih, identitas produsen, kode produksi, dan informasi lain yang diwajibkan. Apabila suatu produk termasuk kategori yang wajib memenuhi SNI, pemenuhan standar dan sertifikasinya harus dilakukan sebelum produk dipasarkan sesuai ketentuan.
Persyaratan Tambahan Berdasarkan Jenis Komoditas
Setiap komoditas pertanian memiliki karakteristik yang memengaruhi persyaratan teknis. Pengolahan buah dan sayuran, misalnya, perlu memperhatikan kebersihan bahan baku, proses pencucian, pengendalian suhu, dan perlindungan produk dari kontaminasi.
Pada komoditas biji-bijian dan hasil perkebunan, proses pengeringan serta pengendalian kadar air dapat menjadi bagian penting untuk menjaga mutu dan mencegah kerusakan selama penyimpanan. Sementara itu, pengolahan rempah atau tanaman tertentu dapat memerlukan pengendalian tambahan sesuai karakteristik bahan dan produk akhirnya.
Persyaratan juga dapat berbeda apabila perusahaan hanya menyediakan jasa pascapanen berdasarkan kontrak dengan pemilik komoditas. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha perlu memastikan apakah kegiatan yang dijalankan termasuk jasa penanganan pascapanen atau sudah masuk dalam kegiatan industri pengolahan.
Tahapan Mengurus Legalitas Usaha
Agar pengurusan lebih terarah, perusahaan dapat memulai dengan memetakan seluruh kegiatan operasional, mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk siap dipasarkan. Pemetaan ini membantu menentukan KBLI yang sesuai dan mengidentifikasi kewajiban perizinan untuk setiap kegiatan.
Selanjutnya, pelaku usaha menyiapkan data badan usaha, lokasi, serta dokumen pendukung untuk pendaftaran melalui OSS. Setelah NIB dan perizinan yang dipersyaratkan diperoleh, perusahaan perlu memenuhi persyaratan lokasi, lingkungan, bangunan, dan kesiapan fasilitas.
Jika usaha menghasilkan pangan olahan, tahap berikutnya adalah memenuhi standar keamanan pangan, persyaratan produksi, label, dan izin edar sesuai kategori produk. Perusahaan juga perlu menyusun prosedur operasional, pencatatan produksi, serta sistem pengendalian mutu agar kegiatan dapat berjalan secara konsisten.
Risiko Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Usaha
Ketidaksesuaian antara kegiatan aktual dan perizinan dapat menimbulkan masalah ketika perusahaan menjalani pemeriksaan atau pengawasan. Contohnya adalah menggunakan KBLI yang tidak menggambarkan proses produksi, mengoperasikan fasilitas yang belum memenuhi persyaratan, atau memasarkan produk tanpa memenuhi kewajiban izin edar.
Selain risiko sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku, ketidakpatuhan juga dapat menghambat kerja sama dengan distributor, pembeli, dan mitra bisnis. Produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu berpotensi menimbulkan keluhan konsumen serta mengganggu keberlangsungan usaha.
Karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap dokumen perizinan, kondisi fasilitas, dan pelaksanaan standar operasional. Perubahan jenis produk, kapasitas, lokasi, atau proses produksi juga perlu ditinjau untuk memastikan legalitas tetap sesuai.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.