Memahami Perizinan Usaha Distribusi Alat Kesehatan
Usaha distribusi alat kesehatan merupakan kegiatan perdagangan besar yang mencakup pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pengiriman produk alat kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan atau pihak lain yang berhak menerimanya.
Produk yang termasuk dalam kategori alat kesehatan antara lain peralatan medis, instrumen pemeriksaan, perangkat diagnostik, alat elektromedik, serta perlengkapan medis tertentu yang digunakan untuk tujuan kesehatan.
Berbeda dengan perdagangan barang umum, distribusi alat kesehatan memiliki persyaratan khusus untuk menjaga keamanan, manfaat, dan mutu produk selama berada dalam rantai distribusi.
Perusahaan yang menjalankan kegiatan tersebut perlu memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan subsektor kesehatan. Legalitas ini juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas penyaluran alat kesehatan.
Jenis Perizinan yang Dibutuhkan Distributor Alat Kesehatan
Terdapat beberapa dokumen perizinan yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan sebelum menjalankan kegiatan distribusi.
NIB dan Kesesuaian KBLI
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Perusahaan perlu menentukan klasifikasi kegiatan usaha yang sesuai dengan aktivitas perdagangan alat kesehatan.
Salah satu klasifikasi yang berkaitan dengan kegiatan ini adalah perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia. Dalam konversi KBLI 2020 ke KBLI 2025, kode 46691 berubah menjadi 46791.
Pemilihan KBLI perlu diperiksa berdasarkan sistem yang berlaku agar kegiatan usaha yang didaftarkan sesuai dengan ruang lingkup distribusi yang akan dijalankan.
Perizinan Berusaha Distributor Alat Kesehatan
Selain NIB, perusahaan perlu mengajukan perizinan berusaha sebagai distributor alat kesehatan melalui OSS. Dalam ketentuan terbaru, perizinan ini dikenal sebagai Perizinan Berusaha (PB) Distributor Alat Kesehatan.
Perizinan tersebut menjadi dasar legalitas perusahaan untuk menjalankan kegiatan perdagangan besar dan penyaluran alat kesehatan. Pengajuannya memerlukan pemenuhan persyaratan administratif serta teknis yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
Setelah PB diterbitkan, perusahaan masih memiliki kewajiban untuk memperoleh Sertifikat Cara Distribusi yang Baik (CDB) untuk alat kesehatan sebelum melakukan kegiatan distribusi.
Sertifikat Cara Distribusi yang Baik (CDB)
Sertifikat CDB merupakan bukti bahwa perusahaan telah menerapkan standar distribusi alat kesehatan yang dipersyaratkan. Sertifikasi ini mencakup pengendalian mutu produk selama proses penerimaan, penyimpanan, penanganan, hingga pengiriman kepada pelanggan.
Istilah CDAKB atau Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik masih banyak digunakan dalam praktik dan dokumen sebelumnya. Namun, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 menggunakan istilah CDB untuk alat kesehatan.
Perusahaan perlu memperhatikan ketentuan terbaru tersebut ketika menyiapkan dokumen dan mengajukan sertifikasi.
Persyaratan Penyalur Alat Kesehatan
Persyaratan penyalur alat kesehatan tidak hanya mencakup kelengkapan dokumen perusahaan. Terdapat beberapa ketentuan mengenai bentuk badan usaha, sumber daya manusia, serta kesiapan fasilitas operasional.
Persyaratan Administrasi Perusahaan
Berdasarkan ketentuan standar usaha distributor alat kesehatan, perusahaan harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi.
Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pengajuan perizinan antara lain:
- NIB dan data KBLI yang sesuai.
- Surat permohonan perizinan distributor alat kesehatan.
- Surat pernyataan kesesuaian dan keaslian dokumen.
- Surat pernyataan komitmen penerapan standar CDB.
- Daftar jenis dan kelompok alat kesehatan yang akan didistribusikan.
- Brosur serta spesifikasi produk.
- Denah bangunan dan dokumentasi fasilitas.
- Bukti kepemilikan atau penggunaan bangunan.
- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan.
Dokumen tersebut digunakan untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan kegiatan distribusi. Informasi yang disampaikan juga harus sesuai dengan kondisi operasional sebenarnya.
Tenaga Penanggung Jawab Teknis
Perusahaan distributor alat kesehatan wajib memiliki Penanggung Jawab Teknis (PJT) yang bekerja penuh waktu. Berdasarkan standar dalam Permenkes Nomor 11 Tahun 2025, PJT harus memiliki latar belakang pendidikan minimal diploma tiga (D-3) bidang ilmu kesehatan, teknik, atau ilmu sains.
PJT bertanggung jawab memastikan kegiatan distribusi memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu alat kesehatan.
Selain dokumen identitas dan ijazah, perusahaan perlu menyiapkan surat pernyataan bahwa PJT bekerja penuh waktu serta akta notaris yang mengesahkan perjanjian kerja sama antara PJT dan perusahaan.
Keberadaan PJT menjadi bagian penting karena perusahaan membutuhkan tenaga yang memiliki kompetensi untuk mengawasi proses distribusi dan memastikan prosedur operasional dijalankan sesuai standar.
Perizinan Fasilitas dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan
Fasilitas operasional merupakan salah satu aspek yang diperiksa dalam proses pemenuhan persyaratan distributor. Perusahaan harus memiliki bangunan fisik yang memadai dan dapat digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan distribusi.
Persyaratan Bangunan dan Area Penyimpanan
Fasilitas distributor setidaknya perlu memiliki beberapa area dengan fungsi berbeda, yaitu:
- Area administrasi untuk pengelolaan dokumen dan kegiatan perusahaan.
- Area penerimaan untuk memeriksa alat kesehatan yang datang.
- Area karantina untuk memisahkan produk yang belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
- Area penyimpanan untuk menjaga kondisi produk.
- Area pengiriman untuk mempersiapkan produk sebelum disalurkan.
Pemisahan area tersebut membantu perusahaan mengendalikan pergerakan barang dan mencegah tercampurnya produk yang memiliki status berbeda.
Peralatan Pendukung Operasional
Perusahaan juga perlu menyediakan peralatan yang sesuai dengan jenis produk yang didistribusikan. Peralatan dasar yang dipersyaratkan meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR), fasilitas pengendalian hama, termohigrometer, serta rak atau palet untuk penyimpanan.
Kebutuhan peralatan tambahan dapat berbeda berdasarkan karakteristik alat kesehatan. Produk yang memerlukan pengendalian suhu dan kelembapan tertentu membutuhkan fasilitas pemantauan yang sesuai agar kualitasnya tetap terjaga.
Penerapan Standar Distribusi Alat Kesehatan
Penerapan standar CDB tidak berhenti pada kepemilikan sertifikat. Perusahaan harus menjalankan prosedur operasional yang memastikan seluruh kegiatan distribusi dapat dikendalikan dan didokumentasikan.
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:
- Pengendalian penerimaan dan penyimpanan produk
Setiap alat kesehatan yang diterima perlu diperiksa kesesuaian jenis, kondisi, dan dokumen pendukungnya. Penyimpanan harus mengikuti petunjuk produsen serta persyaratan produk.
- Ketertelusuran distribusi
Perusahaan harus memiliki pencatatan yang memungkinkan asal, jumlah, dan tujuan penyaluran produk diketahui. Hal ini diperlukan apabila terjadi keluhan atau penarikan produk.
- Penanganan keluhan dan pengembalian
Distributor harus memiliki prosedur untuk menerima keluhan pelanggan, menangani produk yang dikembalikan, serta menindaklanjuti informasi mengenai kejadian tidak diinginkan.
- Pelaporan kegiatan distribusi
Perusahaan wajib menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran alat kesehatan secara berkala setiap enam bulan melalui sistem informasi yang ditentukan.
Penerapan standar tersebut membantu perusahaan menjaga konsistensi pengelolaan produk sekaligus memenuhi kewajiban pengawasan yang berlaku.
Perbedaan Izin Distributor dan Izin Edar Alat Kesehatan
Izin distributor dan izin edar merupakan dua jenis legalitas yang memiliki fungsi berbeda.
Izin distributor berkaitan dengan kewenangan perusahaan untuk menjalankan kegiatan perdagangan dan penyaluran alat kesehatan. Sementara itu, izin edar merupakan persetujuan terhadap produk alat kesehatan yang akan diedarkan di Indonesia berdasarkan penilaian keamanan, manfaat, dan mutu.
Artinya, perusahaan yang telah memperoleh izin sebagai distributor tidak otomatis dapat menyalurkan semua jenis alat kesehatan. Produk yang didistribusikan juga harus memiliki izin edar sesuai ketentuan.
Selain itu, jenis atau kelompok produk yang dapat disalurkan harus sesuai dengan ruang lingkup yang disetujui dalam perizinan perusahaan. Karena itu, pemeriksaan dokumen produk dan kesesuaian kelompok distribusi perlu dilakukan sebelum transaksi berlangsung.
Tahapan Mengurus Legalitas Perusahaan Distribusi Medis
Agar proses pengurusan berjalan lebih terarah, perusahaan dapat mengikuti beberapa tahapan berikut.
- Menentukan bentuk badan usaha dan kegiatan bisnis. Pastikan perusahaan berbentuk PT atau koperasi serta menentukan KBLI yang sesuai dengan aktivitas distribusi alat kesehatan.
- Mengurus NIB melalui OSS. Lengkapi identitas perusahaan dan informasi kegiatan usaha.
- Mempersiapkan tenaga penanggung jawab teknis. Pastikan PJT memenuhi kualifikasi pendidikan, ketentuan bekerja penuh waktu, dan persyaratan administrasi.
- Menyiapkan fasilitas operasional. Lengkapi bangunan, area penyimpanan, peralatan, serta dokumen pendukung fasilitas.
- Mengajukan PB Distributor Alat Kesehatan. Sampaikan dokumen administrasi dan teknis melalui sistem perizinan yang berlaku.
- Memenuhi persyaratan sertifikasi CDB. Siapkan dokumen mutu dan bukti penerapan standar distribusi yang baik.
- Memastikan legalitas produk. Periksa izin edar dan kesesuaian kelompok alat kesehatan yang akan disalurkan.
- Menjalankan kewajiban operasional. Terapkan prosedur distribusi, pencatatan, penanganan keluhan, dan pelaporan secara berkala.
Setiap tahapan perlu diperiksa agar data perusahaan, dokumen teknis, dan kondisi fasilitas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Risiko Menjalankan Distribusi Tanpa Perizinan yang Sesuai
Kegiatan distribusi tanpa memenuhi persyaratan perizinan dapat menimbulkan risiko administratif dan operasional bagi perusahaan. Risiko tersebut antara lain teguran, kewajiban melakukan perbaikan, pembatasan kegiatan, hingga sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, penyaluran produk tanpa izin edar atau tidak sesuai dengan kelompok produk yang disetujui dapat menimbulkan masalah dalam pengawasan dan pertanggungjawaban distribusi.
Perusahaan juga dapat mengalami kendala ketika menjalin kerja sama dengan rumah sakit, klinik, laboratorium, maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya karena mitra biasanya membutuhkan kepastian mengenai legalitas distributor dan produk yang ditawarkan.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.