BADAN USAHA, PT PMA/PMDN & KBLI

Risiko Menggunakan KBLI yang Tidak Sesuai dengan Kegiatan Usaha

Menggunakan kode KBLI yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha dapat menimbulkan berbagai persoalan bagi perusahaan, mulai dari ketidaksesuaian dokumen legalitas hingga kendala dalam memenuhi persyaratan perizinan. Kondisi ini dapat terjadi ketika perusahaan memilih klasifikasi yang tidak menggambarkan aktivitas sebenarnya, mengembangkan bidang usaha baru tanpa mengevaluasi KBLI, atau menggunakan referensi klasifikasi yang sudah mengalami perubahan. Oleh karena itu, memahami risiko KBLI tidak sesuai menjadi penting agar perusahaan dapat menjaga kepatuhan administrasi dan memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan.

  • Maura
  • 7 menit baca
Memahami Ketidaksesuaian KBLI dalam Kegiatan Usaha
KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia merupakan sistem pengelompokan kegiatan ekonomi yang digunakan untuk mengidentifikasi bidang usaha berdasarkan karakteristik aktivitasnya. Dalam sistem perizinan berusaha, KBLI menjadi salah satu dasar untuk menentukan ruang lingkup kegiatan usaha dan persyaratan perizinan yang harus dipenuhi.

Ketidaksesuaian KBLI terjadi ketika kode atau uraian kegiatan usaha yang tercantum dalam dokumen perusahaan tidak menggambarkan aktivitas ekonomi yang sebenarnya dijalankan.

Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian tersebut antara lain:
  • Kesalahan pemilihan kode: Perusahaan memilih kode berdasarkan kemiripan nama, tanpa memeriksa uraian dan ruang lingkup kegiatan.
  • Perubahan model bisnis: Perusahaan mengembangkan produk atau layanan baru, tetapi tidak mengevaluasi kembali klasifikasi usahanya.
  • Penambahan kegiatan komersial: Aktivitas yang sebelumnya hanya menjadi pendukung internal berkembang menjadi layanan untuk pihak lain.
  • Penggunaan referensi lama: Perusahaan masih menggunakan klasifikasi yang tidak lagi sesuai dengan pembaruan KBLI.
Sebagai contoh, perusahaan yang awalnya bergerak dalam perdagangan barang kemudian mulai menyediakan jasa pergudangan bagi pihak ketiga. Jika kegiatan baru tersebut memiliki karakteristik usaha tersendiri, perusahaan perlu mengevaluasi apakah KBLI yang tercantum sudah mencakup aktivitas tersebut.

Risiko KBLI Tidak Sesuai dengan Kegiatan Usaha

Dampak ketidaksesuaian kode KBLI tidak selalu sama pada setiap perusahaan. Tingkat risikonya bergantung pada jenis aktivitas, persyaratan sektoral, tingkat risiko usaha, serta apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban perizinannya.

Berikut beberapa risiko yang perlu diperhatikan.

1. Ketidaksesuaian dokumen legalitas perusahaan
KBLI yang tidak menggambarkan aktivitas sebenarnya dapat menyebabkan perbedaan informasi antara dokumen perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan kegiatan operasional.

Ketidaksesuaian tersebut dapat menjadi persoalan ketika perusahaan menjalani pemeriksaan administrasi, mengajukan perubahan data usaha, atau melakukan proses verifikasi dengan instansi terkait.

Sebagai contoh, dokumen perusahaan mencantumkan kegiatan perdagangan, tetapi aktivitas yang dijalankan ternyata juga mencakup penyediaan jasa tertentu kepada pelanggan. Apabila ruang lingkup kegiatan jasa tersebut belum tercakup dalam legalitas perusahaan, diperlukan evaluasi dan penyesuaian.

2. Risiko tidak terpenuhinya persyaratan perizinan
Dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), klasifikasi kegiatan usaha berkaitan dengan penentuan tingkat risiko dan persyaratan perizinan.

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan.

Apabila perusahaan menggunakan KBLI yang tidak sesuai, terdapat kemungkinan persyaratan perizinan yang seharusnya dipenuhi tidak teridentifikasi dengan benar.

Misalnya, perusahaan menjalankan aktivitas yang memerlukan standar usaha atau perizinan tertentu, tetapi hanya mengandalkan izin dari klasifikasi kegiatan lain yang tidak mencakup aktivitas tersebut.

Kondisi ini dapat menimbulkan masalah kepatuhan ketika kegiatan usaha diperiksa oleh instansi berwenang.

3. Hambatan dalam pengembangan dan ekspansi usaha
Ketidaksesuaian KBLI juga dapat menghambat rencana pengembangan bisnis.

Persoalan ini dapat muncul ketika perusahaan ingin menambah kegiatan usaha, membuka proyek baru, mengajukan fasilitas penanaman modal, atau mengikuti proses administrasi yang mensyaratkan kesesuaian bidang usaha.

Jika klasifikasi dalam dokumen legalitas tidak menggambarkan aktivitas yang akan dijalankan, perusahaan mungkin perlu melakukan penyesuaian terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses terkait.

Akibatnya, proses administrasi dapat membutuhkan waktu dan koordinasi tambahan.

4. Potensi sanksi administratif
Salah satu dampak yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan dikenakannya tindakan administratif apabila ketidaksesuaian tersebut berkaitan dengan pelanggaran kewajiban perizinan atau ketentuan sektoral.

Bentuk tindakan yang dapat dikenakan bergantung pada peraturan yang berlaku untuk masing-masing kegiatan usaha. Dalam penyelenggaraan perizinan berbasis risiko, pengawasan dan sanksi merupakan bagian dari mekanisme kepatuhan.

Namun, perlu dipahami bahwa kesalahan pencantuman kode KBLI tidak otomatis menyebabkan pencabutan NIB atau izin usaha. Penilaian harus mempertimbangkan substansi pelanggaran, kewajiban yang tidak dipenuhi, serta ketentuan hukum yang menjadi dasar tindakan pemerintah.

5. Kendala dalam proses kerja sama bisnis
Sebagian mitra bisnis, lembaga keuangan, atau pihak yang melakukan proses uji tuntas perusahaan dapat memeriksa kesesuaian bidang usaha dengan aktivitas yang dijalankan.

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan, perusahaan mungkin diminta memberikan klarifikasi atau melakukan penyesuaian dokumen legalitas.

Hal tersebut berpotensi memperlambat proses kerja sama, terutama jika kegiatan yang menjadi objek transaksi belum tercakup secara tepat dalam dokumen perizinan.

Cara Mengevaluasi Kecocokan KBLI dengan Kegiatan Usaha
Untuk menghindari dampak ketidaksesuaian kode KBLI, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala. Pemeriksaan tidak cukup hanya dengan melihat nama kode, tetapi harus memperhatikan karakteristik kegiatan ekonomi yang sebenarnya.

1. Identifikasi seluruh aktivitas operasional
Buat daftar kegiatan yang benar-benar dijalankan perusahaan, baik kegiatan utama maupun kegiatan tambahan.

Perhatikan beberapa aspek berikut:
  • Produk atau jasa yang dihasilkan.
  • Proses produksi atau pelayanan.
  • Pihak yang menjadi penerima produk atau jasa.
  • Aktivitas yang menghasilkan pendapatan.
  • Kegiatan yang masih bersifat internal.
Pemetaan tersebut membantu perusahaan memahami apakah aktivitas yang dijalankan masih sesuai dengan ruang lingkup KBLI yang tercantum.

2. Periksa uraian dan ruang lingkup kode KBLI
Setelah aktivitas teridentifikasi, bandingkan dengan deskripsi resmi KBLI.

Jangan hanya memilih kode berdasarkan kemiripan istilah. Periksa juga cakupan kegiatan, karakteristik usaha, serta aktivitas yang dikecualikan dari klasifikasi tersebut.

Langkah ini penting karena beberapa kegiatan memiliki istilah yang hampir sama, tetapi karakteristik ekonominya berbeda.

3. Bandingkan dengan dokumen legalitas
Periksa kesesuaian antara KBLI dalam NIB, dokumen pendirian atau perubahan anggaran dasar, serta aktivitas usaha yang sebenarnya.

Pastikan maksud dan tujuan perusahaan mendukung kegiatan yang dijalankan dan tidak terdapat perbedaan ruang lingkup yang perlu diperbaiki.

4. Periksa persyaratan perizinan melalui OSS
Gunakan sistem Online Single Submission (OSS) untuk memeriksa informasi kegiatan usaha, tingkat risiko, serta persyaratan perizinan yang relevan.

Pemeriksaan ini juga membantu mengetahui apakah perusahaan membutuhkan pemenuhan standar atau perizinan tambahan untuk menjalankan aktivitas tertentu.

Cara Melakukan Perbaikan Klasifikasi Kegiatan Usaha
Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian, perusahaan perlu menentukan bentuk penyesuaian yang diperlukan.

1. Tentukan jenis perubahan
Identifikasi apakah permasalahan berasal dari kesalahan pemilihan KBLI, penambahan kegiatan usaha, perubahan ruang lingkup usaha, atau pembaruan klasifikasi nasional.
Pembedaan ini penting karena tidak semua perubahan memerlukan prosedur administrasi yang sama.

2. Sesuaikan dokumen perusahaan jika diperlukan
Jika perubahan kegiatan memengaruhi maksud dan tujuan atau ruang lingkup usaha dalam anggaran dasar, perusahaan perlu mengevaluasi kebutuhan perubahan dokumen melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat membutuhkan bantuan notaris untuk memproses perubahan anggaran dasar dan administrasi badan hukum.

3. Lakukan penyesuaian melalui OSS
Perusahaan perlu memeriksa data kegiatan usaha yang tercantum dalam OSS dan mengikuti mekanisme perubahan sesuai jenis penyesuaiannya.
Pastikan kode, uraian kegiatan, lokasi usaha, serta informasi lain yang relevan sudah sesuai dengan aktivitas sebenarnya.
Setelah proses selesai, periksa kembali NIB dan dokumen perizinan yang diterbitkan atau diperbarui oleh sistem.

4. Pastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi
Perbaikan klasifikasi tidak selalu berarti seluruh kewajiban perizinan otomatis selesai.
Perusahaan tetap perlu memastikan persyaratan dasar, standar usaha, dan perizinan sektoral yang relevan telah dipenuhi sebelum menjalankan kegiatan yang bersangkutan.

Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pembaruan KBLI 2025
Perusahaan juga perlu membedakan ketidaksesuaian akibat kesalahan pemilihan kode dengan perubahan klasifikasi nasional.

KBLI 2025 telah diterbitkan melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 dan mengalami perubahan melalui Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026.

Dalam implementasinya, pemerintah menegaskan bahwa izin usaha yang telah terbit sebelum penerapan KBLI 2025 tetap berlaku. Jika tidak terdapat perubahan substansi kegiatan usaha, penyesuaian kode dilakukan melalui mekanisme konversi sistem OSS dan AHU.

Sebaliknya, apabila terdapat perubahan maksud dan tujuan atau ruang lingkup kegiatan usaha, perusahaan perlu melakukan penyesuaian sesuai ketentuan.

Dengan demikian, perusahaan tidak perlu terburu-buru mengubah seluruh dokumen hanya karena terdapat perubahan nomor kode. Pemeriksaan perlu dilakukan berdasarkan tabel konversi dan kebijakan implementasi yang berlaku.

Risiko KBLI tidak sesuai dengan kegiatan usaha dapat memengaruhi kesesuaian dokumen legalitas, pemenuhan persyaratan perizinan, kelancaran ekspansi, hingga kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku. Untuk menghindarinya, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh aktivitas operasional, memeriksa uraian klasifikasi resmi, dan membandingkannya dengan dokumen legalitas serta data perizinan di OSS. Jika ditemukan ketidaksesuaian, segera tentukan jenis perubahan yang diperlukan dan lakukan perbaikan melalui prosedur yang tepat. Langkah ini membantu perusahaan menjaga konsistensi legalitas, mengurangi risiko administratif, serta memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ruang lingkup perizinan yang dimiliki.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau berkonsultasi mengenai perizinan perusahaan PMA, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang atau hubungi kami melalui WhatsApp 082160009121. Kami siap membantu Anda memahami kebutuhan perizinan usaha dan menentukan langkah pengurusan yang sesuai dengan kegiatan bisnis Anda di Indonesia.
Konsultasi Perizinan

Bingung mulai dari mana? Biar kami bantu urus perizinan usaha Anda.

Tim kami siap membantu mulai dari pendirian badan usaha, NIB, hingga perizinan khusus sesuai bidang usaha Anda.

  • Konsultasi awal gratis
  • Proses transparan
  • Dikerjakan tim berpengalaman
Konsultasi via WhatsApp Hubungi Kami

Tim kami siap memberikan respon cepat untuk Anda

Copyright © 2026, Perizinan Indonesia