Prosedur Pendirian PT PMDN: Tahapan dan Syarat Lengkap
Aisyah Febryani 1 hour ago
Pelajari prosedur pendirian PT PMDN, mulai dari syarat pendirian, dokumen, akta notaris, pengesahan AHU, hingga NIB dan izin usaha melalui OSS.
Prosedur pendirian PT PMDN perlu dipahami oleh pengusaha yang ingin membangun perusahaan dengan modal dalam negeri di Indonesia. PT Penanaman Modal Dalam Negeri (PT PMDN) merupakan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan penanaman modal dalam negeri. Proses pendiriannya meliputi persiapan dokumen, penentuan struktur perusahaan, pembuatan akta, pengesahan badan hukum, serta pengurusan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dengan memahami setiap tahap, calon pendiri dapat mempersiapkan legalitas perusahaan secara lebih tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
1. Pahami Syarat Pendirian PT PMDN
Sebelum mengurus dokumen, calon pendiri perlu memahami karakteristik PT PMDN. Istilah PMDN berkaitan dengan asal modal investasi, sedangkan PT merupakan bentuk badan hukum perusahaan. Dengan demikian, PT PMDN adalah perseroan terbatas yang kegiatan penanaman modalnya memenuhi ketentuan penanaman modal dalam negeri.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mendirikan perusahaan adalah:
- Pendiri dan pemegang saham: tentukan pihak yang akan mendirikan dan memiliki saham perusahaan sesuai ketentuan perseroan.
- Nama perusahaan: pilih nama yang memenuhi ketentuan penamaan perseroan dan dapat digunakan dalam sistem administrasi badan hukum.
- Bidang usaha: tentukan kegiatan bisnis dan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai.
- Alamat perusahaan: siapkan alamat kedudukan perusahaan serta informasi lokasi kegiatan usaha jika diperlukan.
- Modal perusahaan: tentukan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor sesuai kebutuhan usaha serta peraturan yang berlaku.
- Pengurus perusahaan: tentukan susunan direksi dan dewan komisaris sesuai ketentuan PT.
Pada umumnya, PT didirikan berdasarkan perjanjian oleh dua orang atau lebih. Namun, terdapat pengecualian berupa perseroan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil serta tunduk pada ketentuan khusus.
Karena persyaratan dapat berbeda menurut bentuk perseroan, skala, dan bidang usaha, calon pendiri sebaiknya memastikan ketentuan yang sesuai sebelum mengajukan pendirian.
2. Siapkan Dokumen dan Tentukan Struktur Perusahaan
Tahapan pendirian perusahaan modal dalam negeri berikutnya adalah menyiapkan dokumen serta menyepakati struktur kepemilikan. Data yang lengkap membantu memperlancar pembuatan akta dan proses pengesahan badan hukum.
Dokumen dan informasi yang umumnya perlu disiapkan meliputi:
- KTP dan data identitas pendiri.
- Nama serta alamat perusahaan yang akan digunakan.
- Informasi bidang usaha dan kode KBLI.
- Susunan pemegang saham beserta jumlah atau persentase kepemilikan.
- Data direksi dan dewan komisaris.
- Rincian modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
- Informasi mengenai maksud, tujuan, dan kegiatan usaha perusahaan.
Notaris dapat meminta dokumen tambahan berdasarkan kondisi pendiri dan karakteristik perusahaan. Karena itu, konfirmasikan persyaratan dokumen sebelum proses pembuatan akta dimulai.
Pada tahap ini, pendiri juga perlu membahas pembagian saham secara jelas. Misalnya, jika dua pendiri sepakat memiliki saham dengan persentase berbeda, pembagian tersebut harus dicantumkan secara konsisten dalam dokumen pendirian.
Pastikan data identitas, alamat, struktur kepemilikan, dan bidang usaha tidak berbeda antara dokumen pendukung dan data yang akan diajukan dalam sistem administrasi.
3. Buat Akta Pendirian PT
Setelah dokumen dan struktur perusahaan siap, pendiri dapat menghubungi notaris untuk menyusun akta pendirian. Akta ini memuat anggaran dasar dan informasi penting mengenai perusahaan, termasuk nama, kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, permodalan, serta susunan pemegang saham dan pengurus.
Notaris membantu memastikan bahwa dokumen pendirian disusun sesuai ketentuan perseroan. Pada tahap ini, calon pendiri perlu memeriksa kembali seluruh informasi sebelum menyetujui akta.
Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:
- Kesesuaian nama dan alamat perusahaan.
- Ketepatan kode KBLI dan uraian kegiatan usaha.
- Kejelasan jumlah serta pembagian saham.
- Kesesuaian informasi modal dengan kesepakatan pendiri.
- Ketepatan data direksi dan dewan komisaris.
Pemeriksaan tersebut penting karena perubahan data setelah akta dibuat dapat membutuhkan tindakan administrasi tambahan. Dengan demikian, penyusunan akta sebaiknya dilakukan secara teliti sejak awal.
4. Urus Pengesahan Badan Hukum
Setelah akta pendirian selesai, notaris mengajukan permohonan pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).
Secara umum, prosesnya meliputi pemesanan nama perseroan, pengisian data perusahaan, pengunggahan akta pendirian, dan penyelesaian permohonan sesuai prosedur yang berlaku. Apabila persyaratan terpenuhi, pengesahan badan hukum diterbitkan melalui sistem AHU.
Pengesahan tersebut menandai status PT sebagai badan hukum. Artinya, perseroan dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum melalui organ perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendiri perlu menyimpan akta pendirian dan surat keputusan pengesahan sebagai dokumen utama perusahaan. Dokumen tersebut akan berguna untuk pengurusan perizinan, administrasi perpajakan, pembukaan rekening perusahaan, dan berbagai kebutuhan bisnis lainnya.
5. Daftarkan Usaha melalui OSS
Setelah badan hukum memperoleh pengesahan, proses legalitas perusahaan PMDN dilanjutkan dengan pengurusan perizinan berusaha melalui OSS. Sistem ini digunakan untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memenuhi persyaratan perizinan berdasarkan bidang kegiatan serta tingkat risikonya.
Tahapannya secara umum meliputi:
- Mengakses sistem OSS sesuai prosedur yang berlaku.
- Memastikan data perusahaan sesuai dengan dokumen pengesahan badan hukum.
- Memasukkan kode KBLI dan informasi kegiatan usaha.
- Mengisi data lokasi, rencana investasi, dan informasi lain yang diminta.
- Memenuhi persyaratan dasar dan perizinan yang ditentukan oleh sistem.
- Memeriksa dokumen perizinan serta status pemenuhan kewajiban perusahaan.
NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha. Namun, penerbitan NIB tidak selalu berarti perusahaan dapat langsung menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya. Persyaratan berikutnya bergantung pada klasifikasi risiko dan sektor usaha.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, perizinan berusaha diselenggarakan dengan pendekatan berbasis risiko. Kegiatan tertentu dapat memerlukan sertifikat standar, izin, persetujuan lingkungan, atau persyaratan khusus lainnya.
Karena itu, periksa persyaratan setiap kegiatan melalui OSS Indonesia dan instansi sektoral terkait sebelum memulai operasional.
6. Penuhi Kewajiban Setelah PT Berdiri
Pendirian dan pengesahan badan hukum bukan akhir dari proses pengelolaan legalitas perusahaan. Setelah PT PMDN berdiri, perusahaan tetap perlu memenuhi kewajiban administratif dan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi:
Administrasi perpajakan. Pastikan perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan dan pelaporan sesuai status serta kegiatan usahanya.
Pencatatan keuangan. Catat pemasukan, pengeluaran, transaksi, dan kewajiban perusahaan secara teratur untuk mendukung pengelolaan bisnis.
Pelaporan kegiatan penanaman modal. Periksa apakah perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal berdasarkan skala, sektor, dan ketentuan yang berlaku.
Pemenuhan izin operasional. Pastikan sertifikat, izin, dan persyaratan tambahan yang diwajibkan telah dipenuhi.
Pemutakhiran data perusahaan. Apabila terdapat perubahan pengurus, pemegang saham, alamat, atau anggaran dasar, lakukan pembaruan melalui prosedur yang sesuai.
Pemenuhan kewajiban secara konsisten membantu perusahaan mempertahankan kepatuhan dan mengurangi risiko masalah administratif ketika mengembangkan bisnis.
7. Kesalahan yang Perlu Dihindari
Beberapa kesalahan dapat memperlambat proses pendirian PT PMDN. Contohnya adalah memilih KBLI yang tidak sesuai dengan kegiatan bisnis, menggunakan data pendiri yang tidak konsisten, atau menetapkan struktur saham tanpa kesepakatan yang jelas.
Kesalahan lainnya adalah menganggap bahwa pengesahan badan hukum otomatis menggantikan seluruh izin operasional. Padahal, pengesahan PT dan perizinan berusaha merupakan proses berbeda dengan fungsi masing-masing.
Untuk menghindari kendala, gunakan dokumen yang valid, periksa data sebelum diajukan, dan pastikan seluruh proses dilakukan melalui notaris serta sistem resmi yang berwenang. Jika bidang usaha memiliki ketentuan khusus, mintalah penjelasan dari instansi terkait sebelum perusahaan mulai beroperasi.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
1. Pahami Syarat Pendirian PT PMDN
Sebelum mengurus dokumen, calon pendiri perlu memahami karakteristik PT PMDN. Istilah PMDN berkaitan dengan asal modal investasi, sedangkan PT merupakan bentuk badan hukum perusahaan. Dengan demikian, PT PMDN adalah perseroan terbatas yang kegiatan penanaman modalnya memenuhi ketentuan penanaman modal dalam negeri.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mendirikan perusahaan adalah:
- Pendiri dan pemegang saham: tentukan pihak yang akan mendirikan dan memiliki saham perusahaan sesuai ketentuan perseroan.
- Nama perusahaan: pilih nama yang memenuhi ketentuan penamaan perseroan dan dapat digunakan dalam sistem administrasi badan hukum.
- Bidang usaha: tentukan kegiatan bisnis dan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai.
- Alamat perusahaan: siapkan alamat kedudukan perusahaan serta informasi lokasi kegiatan usaha jika diperlukan.
- Modal perusahaan: tentukan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor sesuai kebutuhan usaha serta peraturan yang berlaku.
- Pengurus perusahaan: tentukan susunan direksi dan dewan komisaris sesuai ketentuan PT.
Pada umumnya, PT didirikan berdasarkan perjanjian oleh dua orang atau lebih. Namun, terdapat pengecualian berupa perseroan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil serta tunduk pada ketentuan khusus.
Karena persyaratan dapat berbeda menurut bentuk perseroan, skala, dan bidang usaha, calon pendiri sebaiknya memastikan ketentuan yang sesuai sebelum mengajukan pendirian.
2. Siapkan Dokumen dan Tentukan Struktur Perusahaan
Tahapan pendirian perusahaan modal dalam negeri berikutnya adalah menyiapkan dokumen serta menyepakati struktur kepemilikan. Data yang lengkap membantu memperlancar pembuatan akta dan proses pengesahan badan hukum.
Dokumen dan informasi yang umumnya perlu disiapkan meliputi:
- KTP dan data identitas pendiri.
- Nama serta alamat perusahaan yang akan digunakan.
- Informasi bidang usaha dan kode KBLI.
- Susunan pemegang saham beserta jumlah atau persentase kepemilikan.
- Data direksi dan dewan komisaris.
- Rincian modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
- Informasi mengenai maksud, tujuan, dan kegiatan usaha perusahaan.
Notaris dapat meminta dokumen tambahan berdasarkan kondisi pendiri dan karakteristik perusahaan. Karena itu, konfirmasikan persyaratan dokumen sebelum proses pembuatan akta dimulai.
Pada tahap ini, pendiri juga perlu membahas pembagian saham secara jelas. Misalnya, jika dua pendiri sepakat memiliki saham dengan persentase berbeda, pembagian tersebut harus dicantumkan secara konsisten dalam dokumen pendirian.
Pastikan data identitas, alamat, struktur kepemilikan, dan bidang usaha tidak berbeda antara dokumen pendukung dan data yang akan diajukan dalam sistem administrasi.
3. Buat Akta Pendirian PT
Setelah dokumen dan struktur perusahaan siap, pendiri dapat menghubungi notaris untuk menyusun akta pendirian. Akta ini memuat anggaran dasar dan informasi penting mengenai perusahaan, termasuk nama, kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, permodalan, serta susunan pemegang saham dan pengurus.
Notaris membantu memastikan bahwa dokumen pendirian disusun sesuai ketentuan perseroan. Pada tahap ini, calon pendiri perlu memeriksa kembali seluruh informasi sebelum menyetujui akta.
Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:
- Kesesuaian nama dan alamat perusahaan.
- Ketepatan kode KBLI dan uraian kegiatan usaha.
- Kejelasan jumlah serta pembagian saham.
- Kesesuaian informasi modal dengan kesepakatan pendiri.
- Ketepatan data direksi dan dewan komisaris.
Pemeriksaan tersebut penting karena perubahan data setelah akta dibuat dapat membutuhkan tindakan administrasi tambahan. Dengan demikian, penyusunan akta sebaiknya dilakukan secara teliti sejak awal.
4. Urus Pengesahan Badan Hukum
Setelah akta pendirian selesai, notaris mengajukan permohonan pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).
Secara umum, prosesnya meliputi pemesanan nama perseroan, pengisian data perusahaan, pengunggahan akta pendirian, dan penyelesaian permohonan sesuai prosedur yang berlaku. Apabila persyaratan terpenuhi, pengesahan badan hukum diterbitkan melalui sistem AHU.
Pengesahan tersebut menandai status PT sebagai badan hukum. Artinya, perseroan dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum melalui organ perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendiri perlu menyimpan akta pendirian dan surat keputusan pengesahan sebagai dokumen utama perusahaan. Dokumen tersebut akan berguna untuk pengurusan perizinan, administrasi perpajakan, pembukaan rekening perusahaan, dan berbagai kebutuhan bisnis lainnya.
5. Daftarkan Usaha melalui OSS
Setelah badan hukum memperoleh pengesahan, proses legalitas perusahaan PMDN dilanjutkan dengan pengurusan perizinan berusaha melalui OSS. Sistem ini digunakan untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memenuhi persyaratan perizinan berdasarkan bidang kegiatan serta tingkat risikonya.
Tahapannya secara umum meliputi:
- Mengakses sistem OSS sesuai prosedur yang berlaku.
- Memastikan data perusahaan sesuai dengan dokumen pengesahan badan hukum.
- Memasukkan kode KBLI dan informasi kegiatan usaha.
- Mengisi data lokasi, rencana investasi, dan informasi lain yang diminta.
- Memenuhi persyaratan dasar dan perizinan yang ditentukan oleh sistem.
- Memeriksa dokumen perizinan serta status pemenuhan kewajiban perusahaan.
NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha. Namun, penerbitan NIB tidak selalu berarti perusahaan dapat langsung menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya. Persyaratan berikutnya bergantung pada klasifikasi risiko dan sektor usaha.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, perizinan berusaha diselenggarakan dengan pendekatan berbasis risiko. Kegiatan tertentu dapat memerlukan sertifikat standar, izin, persetujuan lingkungan, atau persyaratan khusus lainnya.
Karena itu, periksa persyaratan setiap kegiatan melalui OSS Indonesia dan instansi sektoral terkait sebelum memulai operasional.
6. Penuhi Kewajiban Setelah PT Berdiri
Pendirian dan pengesahan badan hukum bukan akhir dari proses pengelolaan legalitas perusahaan. Setelah PT PMDN berdiri, perusahaan tetap perlu memenuhi kewajiban administratif dan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi:
Administrasi perpajakan. Pastikan perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan dan pelaporan sesuai status serta kegiatan usahanya.
Pencatatan keuangan. Catat pemasukan, pengeluaran, transaksi, dan kewajiban perusahaan secara teratur untuk mendukung pengelolaan bisnis.
Pelaporan kegiatan penanaman modal. Periksa apakah perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal berdasarkan skala, sektor, dan ketentuan yang berlaku.
Pemenuhan izin operasional. Pastikan sertifikat, izin, dan persyaratan tambahan yang diwajibkan telah dipenuhi.
Pemutakhiran data perusahaan. Apabila terdapat perubahan pengurus, pemegang saham, alamat, atau anggaran dasar, lakukan pembaruan melalui prosedur yang sesuai.
Pemenuhan kewajiban secara konsisten membantu perusahaan mempertahankan kepatuhan dan mengurangi risiko masalah administratif ketika mengembangkan bisnis.
7. Kesalahan yang Perlu Dihindari
Beberapa kesalahan dapat memperlambat proses pendirian PT PMDN. Contohnya adalah memilih KBLI yang tidak sesuai dengan kegiatan bisnis, menggunakan data pendiri yang tidak konsisten, atau menetapkan struktur saham tanpa kesepakatan yang jelas.
Kesalahan lainnya adalah menganggap bahwa pengesahan badan hukum otomatis menggantikan seluruh izin operasional. Padahal, pengesahan PT dan perizinan berusaha merupakan proses berbeda dengan fungsi masing-masing.
Untuk menghindari kendala, gunakan dokumen yang valid, periksa data sebelum diajukan, dan pastikan seluruh proses dilakukan melalui notaris serta sistem resmi yang berwenang. Jika bidang usaha memiliki ketentuan khusus, mintalah penjelasan dari instansi terkait sebelum perusahaan mulai beroperasi.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai legalitas usaha, silakan kunjungi kantor kami di Jl. Sriwijaya No. 57A, Wonodri, Semarang. Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 819-0146-3500 untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
Read Also
Perizinan Air Tanah melalui OSS RBA
...
Aisyah Febryani
2 minutes ago
Cara Mengurus NIB Perusahaan melalu
...
talita
5 minutes ago
Urutan Perizinan Usaha melalui OSS
...
Aisyah Febryani
5 minutes ago
Apa Itu NIB? Pengertian dan Fungsin
...
Aisyah Febryani
8 minutes ago
Cara Mengurus NIB Perorangan melalu
...
talita
9 minutes ago